Jakarta, Kompas – Demokrasi dibentuk dengan aturan dan prosedur. Itu sebabnya rekayasa sistem pemilihan umum, melalui aturan dan prosedur ini, bisa membentuk perilaku pemilih dan politisi. Prosedur dalam pemilu ini harus memenuhi kepastian hukum jika tidak ingin timbul banyak masalah dalam pelaksanaan pemilu.
Hal ini disampaikan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, dalam peluncuran data hasil pemilu legislatif 2004 dan buku Rekayasa Sistem Pemilihan Kemungkinan dan Jebakan oleh Komunitas Indonesia untuk Demokrasi di Jakarta, Selasa (15/12) malam.
”Semua tergantung pilihan politik dan apa yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai bangsa ini,” ujar Ramlan.
Misalnya, penentuan besaran daerah pemilihan dalam sistem pemilu akan memperlihatkan apa yang menjadi pilihan bangsa ini. Apakah akan memilih wakil rakyat yang akuntabilitasnya tinggi atau tingkat keterwakilan.
”Semuanya demokratis, tetapi kita harus memilih mana yang kita inginkan karena semuanya tidak bisa dipilih dan jalan berbarengan. Kalau ingin tingkat keterwakilan tinggi, maka daerah pemilihan diperbesar dan akuntabilitas pada konstituen menjadi rendah,” ujarnya.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan, data pemilu yang terdokumentasi baik akan bermanfaat bagi partai dan dunia ilmu pengetahuan.
”Kegiatan politik di Indonesia banyak menarik perhatian. Ada perpindahan parpol, ada yang menjadi caleg partai lain, sementara dia masih menjadi anggota DPR dari partai lainnya,” ujar Abdul Hafiz. (MAM)
Source : kompas.com
