Nuansa Politik di Tahun Kuda Kayu

KOMPAS.com – IMLEK segera tiba. Seperti biasanya, etnis Tionghoa berbondong–bondong membersihkan rumah dan membeli perbekalan untuk perayaan Imlek. Sebagai tradisi turun-temurun, perayaan Imlek merupakan momentum agar pertalian persaudaraan dan rasa kekeluargaan makin kental. Yang terpenting, mempunyai rasa kebersamaan dan persatuan yang kokoh antara sesama manusia dalam mengarungi kehidupan yang terbatas dengan faktor umur dan faktor lainnya.

Sebuah tradisi yang dirayakan karena konon adanya binatang raksasa yang menindas kehidupan manusia. Setelah berhasil menaklukkan raksasa, momentum inilah yang selalu dirayakan dari tahun ke tahun dalam kondisi dan situasi riang gembira. Laksana melewati rintangan dan tantangan berat dalam menjalankan karier dan kehidupan ini. Setelah mengarunginya, manusia selalu bersyukur dan berbelas kasih menolong sesamanya dengan penuh ikhlas hati.
Continue reading

Partisipasi Pemilih Pemilu Diprediksi Rendah

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei menunjukkan masih banyak warga yang tidak tahu penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Peneliti Senior Founding Fathers House (FFH) Dian Permata memprediksi partisipasi pemilih rendah dan justru akan menurun dibandingkan Pemilu 2009.

“Ada kecenderungan partisipasi pemilih akan rendah. Kalau KPU tidak mengejar ketertinggalan pengetahuan publik, bisa diprediksi, partisipasi justru lebih turun dibanding 2009,” ujar Dian di Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Continue reading

Menjelang Penetapan Daftar Pemilih, Validitas Data Masih Saja Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com — Sehari menjelang jadwal penetapan daftar pemilih tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum, beberapa persoalan masih menjadi pertanyaan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya, perbedaan data antara KPU dan Badan Pengawas Pemilu.

“Bawaslu mendapatkan lebih dari 11 juta data pemilih bermasalah,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (22/10/2013) malam. Verifikasi yang dilakukan Bawaslu, kata dia, mendapatkan ada 171 juta pemilih, sementara KPU menyebutkan data pemilih per Senin (21/10/2013) memuat 186.127.400 pemilih.
Continue reading

Pengamat: Perlu Dibentuk Dewan Etik Lembaga Survei

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pengaturan kerja lembaga survei kembali muncul. Dewan Etik dinilai perlu dibentuk untuk menangani rilis hasil survei yang diduga hanya untuk kepentingan pihak tertentu.

“Perlu dibentuk Dewan Etik yang dipayungi negara. Seperti Dewan Pers (yang tangani pers),” kata pengamat politik Andrianof Chaniago saat diskusi Meneropong Independensi Survei Politik di Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Continue reading

Koalisi Partai Islam Persempit Jangkauan Penetrasi

Ilustrasi Poros Tengah Jilid II | Kompas.com

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, mengatakan, koalisi partai Islam tak mungkin terealisasi. Pasalnya, koalisi itu justru merupakan blunder yang akan mempersempit jangkauan penetrasi koalisi tersebut.

Kristiadi menjelaskan, terminologi partai Islam saat ini sudah tak berlaku dan membingungkan. Sebab, pada kenyataannya, kondisi partai di Indonesia sudah sangat terbuka dan diwakili semua unsur. “Dikotomi (partai Islam) itu sudah tidak valid. Sekarang ini ada perkembangan yang sangat baik, basis-basis partai tidak bisa dibasiskan oleh hal yang sifatnya primordial,” kata Kristiadi dalam sebuah diskusi di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2013).
Continue reading

Capreskan Suryadharma, Ini Strategi PPP

Suryadharma Ali | KOMPAS/Totok Wijayanto

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menetapkan Ketua Umumnya, Suryadharma Ali, sebagai calon presiden. Untuk mengusung Suryadharma, PPP akan mengomandoi koalisi yang berbasis partai Islam.

“Mengingat kebutuhan koalisi dalam rangka persyaratan pencalonan presiden 2014, majelis-majelis bersepakat agar DPP PPP mengambil prakarsa untuk mengintensifkan silaturahim di antara sesama partai politik berbasis Islam,” ujar Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuzy di Jakarta. Selasa (1/10/2013).
Continue reading

Beda survei LSI dan SMRC soal kepuasan publik terhadap SBY

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan jebloknya suara Partai Demokrat telah menjadi pergunjingan publik, karena hasilnya yang anomali. Survei tersebut menyatakan kepuasan publik terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sejalan dengan elektabilitas Partai Demokrat yang dibinanya.

Survei nasional yang dilakukan 6-20 Desember 2012 terhadap 1.220 responden itu menunjukkan 55,8 persen publik ‘sangat puas’ dan ‘cukup puas’ terhadap kinerja SBY. Namun demikian, angka tersebut itu tidak diikuti dengan elektabilitas Demokrat yang merosot hingga ke angka 8,3 persen.
Continue reading

Mencari Dukungan dan Suara Lewat Media

Prabowo Subianto, Minggu (19/8), berjalan meninggalkan Istana Negara menuju halaman samping bangunan bersejarah tersebut. Bersama para pejabat dan sejumlah pemimpin teras sejumlah partai politik, ia baru saja selesai bersilaturahim dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga dalam rangka Idul Fitri 1433 Hijriah.

Pertanyaan diajukan kepada Prabowo yang memakai setelan jas abu-abu, berbeda dengan pencitraannya di media. ”Bapak akhir-akhir ini selalu populer dalam survei. Tanggapan Bapak?” tanya wartawan. Prabowo terdiam lalu menjawab, ”Kalau didukung pers, pasti menang,” ujar Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra itu sambil memegang pundak wartawan yang bertanya.

Continue reading

Dinilai Marketing Politik: “Dompleng Ibas Mendongkrak Ical Itu Keliru”

INILAH.COM, Jakarta – Wakil Sekjen Partai Golkar Nurul Arifin membantah masuknya nama Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas hanya sebagai marketing politik untuk menaikan simpati publik terhadap Capres Aburizal Bakrie alias Ical.

“Saya kira untuk dikatakan mendompleng itu tidak benar, siapa mendompleng siapa. Kami juga heran apa yang kami inisiasi ini mendapat respon negatif. Sesungguhnya yang kami usulkan positif, tapi kalau negatif saya tidak tahu,” ujar Wasekjen Partai Golkar, Nurul Arifin di Gedung DPR, Senayan, Selasa (3/7/2012).

Menurut dia, Partai Golkar memiliki kriteria tersendiri untuk kandidat cawapres pendamping Ical. Salah satunya mencakup generasi muda yang menjadi sorotan saat ini.

Masuk atau tidak nama Ibas dalam bursa cawapres pendamping Ical, Partai Golkar sudah memiliki basis massa tersendiri. Sehingga tidak perlu sosok lain yang dijadikan pendompleng elektabilitas Ical dan Golkar.

“Kriteria lainnya dia bisa bekerja dan melengkapi pak Ical dari unsur mana. Kalau sekarang kami dianggap mendompleng itu keliru sekali, tidak seperti itu pun Golkar sudah punya nama. Terlalu berlebihan kalau kami mendompleng justru kami ingin tahu persepsi masyarakat bagaimana jika dua orang ini dipasangkan,” ungkapnya.

Nurul menambahkan, Partai Golkar tidak memaksakan kehendaknya untuk meminang Ibas sebagai cawapres. Sebab, keputusan sepenuhnya ada ditangan Partai Demokrat sebagai partai tempat Ibas bernaung.

“Ini juga semua tergantung Demokrat, apa Demokrat mau bekoalisi dengan Golkar. Kami lihat selama ini yang mau berkoalisi adalah yang punya ideologi politik yang sama,” imbuhnya.

Golkar memahami jika saat ini Partai Demokrat masih bersikukuh ingin memajukan capresnya di 2014. Namun itu tergantung perkembangan politik nanti. “Kalau Partai Demokrat elektabilitas meningkat, saya kira tidak mustahil juga kalau Demokrat menginginkan posisi no 1. Politik ituday by day lah bisa berubah,” tandasnya.

Penilaian tentang marketing politik Ical datang dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie, Senin (2/7/2012). Menurut Marzuki, masuknya nama Ibas sebagai kandidat cawapres Ical adalah sesuatu yang wajar.

Langkah Ical yang menggaet beberapa nama untuk menjadi cawapresnya adalah strategi marketing untuk bisa bertarung di 2014. “Biasa-biasa saja. Tidak perlu dipandang. Itu strategi marketing saja. Misalnya, saya mencalonkan diri, pasangan saya banyak,” ujar Marzuki.

Menurut dia, Ical merupakan orang yang pintar dalam strategi marketing karena latar belakangnya sebagai pengusaha. Sehingga wajar beberapa nama penting seperti Ibas, Mahfud MD, Khofifah, Pramono Edhie, dan Sri Sultan masuk dalan radar cawapresnya. [yeh]

Source : inilah.com

Partai SRI “Hidup” Lagi

Jakarta, Kompas – Setelah sebelumnya gagal lolos verifikasi sebagai badan hukum, Partai Serikat Rakyat Independen ”hidup” lagi. Partai SRI bergabung dengan Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat yang telah memiliki status badan hukum dan kini bersiap untuk menjadi partai politik peserta Pemilihan Umum 2014.

Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan menceritakan, setelah proses selama sekitar sebulan, surat pengesahan penggabungan telah diperoleh dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah bergabung, nama dan lambang yang digunakan adalah Partai SRI. Taufan menepis anggapan penggabungan tersebut dilakukan dengan ”mengakali” ketentuan setelah parpolnya terganjal saat verifikasi badan hukum oleh Kemenkumham. ”Celah itu dimungkinkan undang-undang. Kami mematuhinya. (Penggabungan) ini legal,” kata Taufan, Rabu (28/3) siang. Ia menambahkan, ”Kami serius untuk ikut Pemilu 2014. Kami tidak mau kerja setengah-setengah.”

Menurut Taufan, kedua partai sepakat bergabung karena kesamaan pemahaman dan visi-misi partai. Proses penggabungan tanpa ”mahar” dan tak rumit. Tantangan terdekat Partai SRI adalah menyiapkan diri untuk pendaftaran dan verifikasi calon peserta Pemilu 2014.

Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD versi Tim Perumus per 22 Maret 2012, calon peserta pemilu harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, minimal 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, minimal 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan, serta memiliki anggota sekurangnya 1.000 atau seperseribu jumlah penduduk di kabupaten/kota bersangkutan.

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Ferry Mursyidan Baldan menilai tidak ada ketentuan yang dilanggar dalam ”metamorfosis” Partai SRI tersebut. Penggabungan parpol dimungkinkan oleh undang-undang. Dengan status badan hukum yang telah dimilikinya, tahapan selanjutnya bagi parpol tersebut adalah verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta Pemilu 2014.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Aidir Amin Daud mengungkapkan, pihaknya sudah mendapatkan laporan mengenai penggantian nama partai tertentu menjadi Partai SRI. Kemenkumham sudah memberi persetujuan karena syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi.

”Dan, itu dibenarkan oleh undang-undang,” kata Aidir saat dihubungi Rabu (28/3). (ANA/DIK)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.