Survei Kompas: Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

Satu setengah tahun era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pamor partai politik di mata publik relatif masih tak beranjak. Meredanya ketegangan antartokoh politik dan pergeseran konstelasi dukungan politik di parlemen juga belum menunjukkan pengaruh ke preferensi pilihan partai.

Hampir dua tahun pasca Pemilu Legislatif 2014, pandangan publik terhadap partai politik masih relatif sama. Proporsi responden yang menilai citra partai politik positif masih terlihat gamang dan secara metodologis masih relatif sama antara yang menilai citranya baik ataupun buruk. Dibandingkan dengan evaluasi triwulan sebelumnya (Januari 2016), citra pada survei ini menunjukkan peningkatan apresiasi publik. Namun, kenaikan itu belum mampu mendongkrak apresiasi umum citra parpol.
Continue reading

Gaya Politik Prabowo Dinilai Emosional

Tribun Bali/Miftachul Huda

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana menilai gaya komunikasi politik Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden Prabowo Subianto terkesan emosional. Gaya seperti itu dinilai bisa menjadi kontraproduktif.

“Gaya komunikasi politik Pak Prabowo dikhawatirkan dapat menciptakan persepsi negatif di publik terhadap figur Pak Prabowo sendiri,” kata Ari ketika dihubungi, Kamis (27/3/2014), seperti dikutip dari Antara.
Continue reading

Nuansa Politik di Tahun Kuda Kayu

KOMPAS.com – IMLEK segera tiba. Seperti biasanya, etnis Tionghoa berbondong–bondong membersihkan rumah dan membeli perbekalan untuk perayaan Imlek. Sebagai tradisi turun-temurun, perayaan Imlek merupakan momentum agar pertalian persaudaraan dan rasa kekeluargaan makin kental. Yang terpenting, mempunyai rasa kebersamaan dan persatuan yang kokoh antara sesama manusia dalam mengarungi kehidupan yang terbatas dengan faktor umur dan faktor lainnya.

Sebuah tradisi yang dirayakan karena konon adanya binatang raksasa yang menindas kehidupan manusia. Setelah berhasil menaklukkan raksasa, momentum inilah yang selalu dirayakan dari tahun ke tahun dalam kondisi dan situasi riang gembira. Laksana melewati rintangan dan tantangan berat dalam menjalankan karier dan kehidupan ini. Setelah mengarunginya, manusia selalu bersyukur dan berbelas kasih menolong sesamanya dengan penuh ikhlas hati.
Continue reading

Perilaku Pemilih Indonesia

PASCA-REFORMASI, rakyat sangat berpengaruh dalam perpolitikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kekuatannya untuk memilih anggota DPR, DPD dan Presiden. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, rakyat tidak memiliki kekuatan yang sangat berpengaruh untuk menentukan pemimpinnya karena pemimpin pada masa Demokrasi Terpimpin maupun Demokrasi Pancasila tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Continue reading

Kegagalan Partai Islam

Partai politik Islam diprediksi akan tergusur dari pusaran politik nasional pada 2014. Kemungkinan pergeseran peta politik ini hasil jajak pendapat jika pemilu dilakukan awal Oktober 2012.

Merujuk survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network, tak satu pun partai berbasis massa Islam masuk zona aman. Justru ranking lima besar dimonopoli partai yang tidak memiliki konstituen tradisional Islam, yaitu Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Nasdem, dan Gerindra. Kemunculan Nasdem yang diisi mayoritas politisi muda mengejutkan dan diyakini akan jadi penantang serius bagi dominasi Golkar, PDI-P, dan Demokrat. Continue reading

Sekularisasi Politik Muslim Bantu Kemenangan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dalam survei pra-pilkada dan exit poll putaran kedua menunjukkan bahwa sekularisasi politik umat Muslim, khususnya di DKI Jakarta, turut membantu kemenangan pasangan Jokowi-Ahok.

Dari hasil survei, sebanyak 49,8 responden beragama Islam menyatakan ajaran Agama Islam tidak melarang umat Muslim untuk memilih pemimpin non-Muslim dan 44,5 responden mengatakan sebaliknya. Continue reading

PERILAKU POLITIK: Rakyat Hanya Menjadi Obyek

Jakarta, Kompas – Rakyat hanya menjadi obyek jualan elite politik untuk membangun citra dan simpati masyarakat. Padahal, dalam praktik nyata, sebagian politikus justru berlaku merugikan rakyat, seperti mengorupsi uang negara yang semestinya untuk rakyat.

Demikian pendapat peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, dan Direktur Eksekutif Expose (Communication Strategy and Media Creation) M Deden Ridwan, secara terpisah di Jakarta, Rabu (25/5). Keduanya menekankan, idealnya para politikus yang menduduki jabatan di legislatif dan eksekutif semestinya melayani rakyat. Mereka dipilih rakyat, digaji dengan uang rakyat, dan harus bekerja untuk rakyat.

Dalam praktiknya, para politikus hanya menjadikan rakyat sebagai batu lompatan untuk memperoleh jabatan di pemerintahan pusat atau daerah, di DPR atau DPRD. Begitu berhasil menduduki kursi kekuasaan, mereka lupa untuk memenuhi amanat memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka masih bicara atas nama rakyat, tetapi sebagian justru mencederai rakyat dengan mengorupsi anggaran.

Herdi Sahrasad menilai, rakyat saat ini hanya menjadi kamuflase kebusukan politik. Wacana rakyat hanyalah jualan yang seksi dalam kampanye atau panggung politik sehari-hari demi mengelap pencitraan, menarik simpati, atau menunjukkan kepedulian palsu. Sebenarnya politisi hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompoknya.

”Mereka itu memakai nama rakyat untuk mengeruk keuntungan moril dan material. Secara moril, mereka ingin tampak terhormat dan citranya bagus. Secara material, diam-diam sebagian dari politisi menyalahgunakan kekuasaan untuk mengeruk untung sendiri,” katanya.

Menurut Deden Ridwan, pembusukan politik tersebut kian parah karena budaya hedonisme, konsumtif, memperkaya diri juga merajalela dalam kehidupan sehari-hari politisi itu. Rakyat, terutama kalangan bawah, akhirnya menjadi obyek penderita saja.

Jika kondisi ini dibiarkan terus berlangsung, lembaga-lembaga pemerintahan akan semakin membusuk. Masyarakat akan semakin tidak memercayai lembaga dan para aktor politik.

Untuk mengantisipasinya, Deden mengusulkan penataan ulang sistem dan budaya politik sehingga bisa lebih menutup celah penyelewengan kekuasaan. Saat bersamaan, harus dibangun masyarakat sipil yang beradab sebagai basis untuk meningkatkan kualitas demokrasi. (IAM)

Source : Kompas.com