Survei Kompas: Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

Konfigurasi Parpol yang Tidak Berubah

Satu setengah tahun era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pamor partai politik di mata publik relatif masih tak beranjak. Meredanya ketegangan antartokoh politik dan pergeseran konstelasi dukungan politik di parlemen juga belum menunjukkan pengaruh ke preferensi pilihan partai.

Hampir dua tahun pasca Pemilu Legislatif 2014, pandangan publik terhadap partai politik masih relatif sama. Proporsi responden yang menilai citra partai politik positif masih terlihat gamang dan secara metodologis masih relatif sama antara yang menilai citranya baik ataupun buruk. Dibandingkan dengan evaluasi triwulan sebelumnya (Januari 2016), citra pada survei ini menunjukkan peningkatan apresiasi publik. Namun, kenaikan itu belum mampu mendongkrak apresiasi umum citra parpol.

Merujuk pada sejumlah peristiwa yang terjadi pada parpol selama periode triwulan terakhir, terjadi penurunan tensi politik secara nasional ataupun dalam tubuh parpol. Terkait Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, konflik internal di kedua parpol itu memang sempat memicu kegaduhan politik pada masa-masa awal pemerintahan Jokowi-Kalla. Namun, ketika upaya penyelesaian konflik itu kini diperlihatkan oleh elite Golkar dan PPP melalui mekanisme musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dan muktamar, publik menyi-kapinya sebagai hal yang positif.

Ekspresi publik ini juga terekam dalam hasil survei pada April 2016, lebih dari separuh responden (54,6 persen) menyatakan puas terhadap kinerja parpol yang mereka pilih pada Pemilu 2014. Hanya 27,7 persen responden yang menyatakan tidak puas. Angka persentase kepuasan kepada parpol ini terbilang besar, mengingat kecenderungan sikap antipati terhadap parpol selama ini banyak didengungkan.

Citra parpol yang masih gamang menjadi hal yang terus terjadi dalam konteks perspektif parpol pada era reformasi. Pertanyaan tentang peran parpol di tengah masyarakat sebagai salah satu pilar demokrasi menjadi hal yang terus dipertanyakan. Salah satu yang paling banyak disuarakan adalah soal manajemen dan kaderisasi parpol.

Manajemen parpol banyak terkait dengan bagaimana parpol menjalankan roda organisasi. Dengan struktur organisasi yang hampir ada di seluruh Indonesia, tentu parpol membutuhkan biaya besar. Hingga kini, nyaris belum ada parpol yang mampu mengumpulkan dana publik sendiri untuk membiayai manajemen organisasinya. Akibatnya, elite parpol yang mampu terutama secara finansial, kader yang duduk di eksekutif ataupun di legislatif menjadi “tumpuan” kehidupan parpol.

Sementara itu, kaderisasi parpol juga terantuk oleh dominannya kelompok elite pendiri atau ketua umum parpol dan mekanisme promosi keanggotaan. Namun di sisi lain, parpol dengan karakteristik kepemimpinan yang kuat juga diapresiasi publik dan dianggap sebagai partai yang “kuat”. Dua tarikan perspektif ini hidup dalam cara pandang publik kepada parpol.

Merujuk dari rangkaian hasil jajak pendapat yang dilakukan melalui telepon tentang parpol, mayoritas responden juga masih menganggap parpol belum berpihak kepada rakyat. Hasil jajak pendapat pada awal April menunjukkan, sebanyak 83,6 persen responden menilai parpol cenderung lebih mewujudkan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan rakyat.

Contoh terbaru terkait hal itu adalah pembahasan pengaturan calon perseorangan dalam RUU Pilkada yang sedang dibahas di DPR. DPR mengusulkan persyaratan calon perseorangan untuk maju di pilkada diperberat. Pada saat yang sama, parpol justru mengusulkan agar syarat bagi pasangan calon yang merek usung diperingan. Semua fraksi di DPR juga menolak usulan sanksi bagi parpol yang tidak mengajukan calon kepala daerah.

Pola elektabilitas

Dengan berbagai “beban sosial” dan beban organisasi yang disandang parpol, pada dasarnya tetap ada masa depan bagi parpol. Jajak pendapat pada April 2016 mengungkap pandangan mayoritas publik yang menyatakan parpol tetap merupakan kebutuhan mendasar dalam era demokrasi saat ini. Terlepas dari munculnya kekhawatiran tentang deparpolisasi akibat citra yang negatif, parpol tetap dibutuhkan masyarakat. Gambaran kebutuhan terhadap parpol itu juga tecermin dalam survei ini, pilihan terhadap parpol merupakan sebuah gejala sosio-psikologis yang cukup kuat.

Dari survei ini terungkap, sebagian besar responden cenderung mengidentifikasi pilihan parpol pada Pemilu 2014 dengan preferensi atau kesukaan subyektif mereka sebagai alasan untuk memilih. Persentasenya mencakup 45 persen hingga 56 persen di partai-partai papan atas. Kesukaan kepada partai merupakan bagian dari konsep “Party-Id”, yaitu kondisi di mana pemilih melihat partai secara keseluruhan sebagai cerminan dirinya atau direlevansikan terhadap pandangan dan kondisinya sendiri.

Jika dirunut, penyebab kesukaan ini bisa didasarkan kepada faktor kesamaan etnisitas, keagamaan, ideologi (nonagama), atau kekuatan figur ketua umum parpol. Adapun identifikasi secara rasional (program parpol) menempati urutan kedua sebagai alasan memilih suatu parpol. Hal ini terutama dinyatakan responden perkotaan dan berpendidikan tinggi. Sedangkan partai berbasis massa keagamaan, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) cukup banyak mendulang pemilih dari aspek kesamaan ideologi keagamaan.

Konfigurasi elektabilitas partai yang diungkapkan responden survei kali ini menunjukkan kesamaan dengan hasil survei sebelumnya. Kelompok tiga besar parpol masih sama selama enam kali pelaksanaan Survei Evaluasi Pemerintahan ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di tempat pertama, diikuti Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Golkar. Demikian juga urutan berikutnya, ditempati Partai Demokrat, PKB, PKS, Partai Nasdem, PPP, dan PAN.

Sejumlah parpol tercatat mengalami peningkatan elektabilitas. PDI-P, misalnya, pada survei Oktober 2015 punya elektabilitas 30,9 persen, kini menjadi 35,6 persen. Selanjutnya, Partai Gerindra dengan elektabilitas 11,8 persen dan Golkar dengan 9,8 persen. Partai kategori papan tengah, yaitu Partai Demokrat, PKB, PKS, Partai Nasdem, PPP, dan PAN, punya elektabilitas antara 2-5 persen. Partai papan bawah dalam survei ini adalah Hanura, PBB, PKPI, dan Perindo. Hasil survei kali ini juga menunjukkan, mayoritas responden masih akan memilih parpol yang mereka pilih ketika Pileg 2014.

Jika suara responden dipetakan berdasarkan parpol pilihan pada Pemilu 2014 dengan pilihan parpol yang akan dipilih jika pemilu dilakukan saat ini, pemilih PKB dan PDI-P merupakan pemilih yang paling loyal. Sebanyak 80 persen pemilih kedua partai ini menjawab akan tetap memilih partai tersebut jika pemilu dilakukan saat ini. Di level berikutnya, sebanyak 70 persen responden pemilih Golkar dan Gerindra masih menyatakan tetap memilih kedua partai tersebut.

Sementara itu, pemilih Partai Demokrat mengalami perpecahan sikap. Sebanyak 50 persen pemilih Partai Demokrat masih loyal, sisanya akan memilih partai lain dan belum menentukan pilihan (menjawab tidak tahu atau tidak menjawab). Pemilih Demokrat yang sudah menyatakan akan memilih partai lain sebesar 30 persen, sedangkan responden yang belum menentukan sikap sebesar 20 persen.

Kembali kepada rakyat

Afiliasi yang kuat atas partai pilihan juga ditunjukkan responden dengan menyatakan partai yang dipilih pada Pileg 2014 sebagai partai yang paling baik kaderisasinya. Senada dengan soal loyalitas yang terpantau cukup besar, dalam soal kaderisasi pun responden pemilih PDI-P terlihat cukup dominan keyakinannya dengan komposisi 63 persen dan kedua adalah PKB sebesar 48,9 persen.

Namun, apa pun penilaian publik saat ini, akhirnya yang paling penting adalah parpol harus benar-benar membela kepentingan rakyat yang diwakiliya. Kini saatnya parpol kembali kepada rakyat.
(IDA AYU GRHAMTIKA SAITYA/TOTO SURYANINGTYAS/LITBANG KOMPAS)

Source: Kompas.com