Kebebasan Tanpa Keadilan

Di negeri ini, kehidupan rakyat tidak pernah keluar dari siklus kekecewaan. Pemerintahan baru datang dengan janji baru, tetapi musim pengharapan bergegas tilas dilibas badai sumpah serapah.

Belasan tahun Orde Reformasi digulirkan, pemerintahan demokratis tak kunjung menghadirkan pemerintahan inklusif yang memberikan ruang tumbuh bagi pemberdayaan rakyat dan kesejahteraan umum. Kebebasan demokratis tetap saja menjadikan negara sebagai alat untuk memperkaya segelintir elite penguasa dan pengusaha.

Di bawah kendali modal, wacana publik didominasi argumen kepentingan pragmatis: kehilangan wawasan ideologis dan kesadaran emansipatorisnya. Isu reklamasi, misalnya, hanya dilihat dari segi boleh-tidaknya pantai dan teluk itu direklamasi; tanpa mempersoalkan segi yang lebih ideologis menyangkut strategi pemerataan pembangunan dan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan tol laut; serta segi inklusif perihal siapa saja yang mendapatkan keuntungan dari proyek reklamasi tersebut.
Continue reading

Memotong ‘Goblokisasi’

“History repeats itself, first as tragedy, then as farce” (Karl Marx)

ADA banyak penyesatan politis di Aceh. Orang-orang ‘pintar’ terlibat. Mereka bilang ke masyarakat awam bahwa UUPA dan MoU Helsinki adalah manifesto partai politik. Mahasiswa ilmu politik Semester I pun tahu kalau MoU Helsinki adalah konsensus konflik, sedangkan UUPA produk hukum. Continue reading

Indonesia Memilih, Jangan Salah Pilih

Jakarta Pesta demokrasi 2014 kian mendekat, konstelasi politik Nasional pun semakin hangat. Partai-partai besar seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP tampaknya masih cukup kuat. Setidaknya hal itulah gambaran dari hasil Survei LSI Juni 2012 kemarin.

Hasil survei LSI yang dirilis (17/6), Partai Golkar berada di posisi pertama sebagai partai pilihan responden dengan 20.9 persen. Menyusul PDIP dengan dukungan 14 persen dan Demokrat dengan 11,3 persen. (detik.com, 18/06).

Sementara figur calon presiden pilihan koresponden menempatkan Megawati Soekarno putri di posisi pertama, kemudian di susul Prabowo Subianto, lalu Abdurrizal Bakrie.

Surve LSI ini bisa jadi dijadikan framwork bagi partai-partai politik untuk menghadapi ajang adu kekuatan di 2014. Bagaimanapun. situasi politik saat inilah yang mempengaruhi elektabilitas dari parta-partai politik tersebut.

Kini partai Golkar sudah lebih dulu mengambil start. Partai berlambang pohon beringin tersebut menobatkan Ketua Umumnya, Abdurizal Bakrie untuk dijagokan. Pula dengan kontestan lain yang kemungkinan besar segera memunculkan calonnya.

Tersirat bahwasanya wajah-wajah lama aktor perpolitikan Indonesia masih tetap akan eksis. Mau dibawa kemana kehidupan politik Indonesia tampaknya sudah bisa sedikit diraba.

Maksudnya, sulit untuk menyimpulkan negri ini bisa segera terwujud sebuah perubahan jika aktor politik dalam pemerintahan hanya itu-itu saja dan ideologi yang dibawa tetap sama. Mengapa? karena Ideologi merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi berjalannya sebuah bangsa.

Menarik disimak penuturan Lane, kalau Ideologi itu dicirikan oleh tiga hal: Pertama, siapa yang akan menjadi pemimpin. Bagaimana mereka dipilih. Dengan prinsip-prinsip apa mereka memimpin.

Kedua, ideologi mengandung banyak persuasi untuk melawan ide-ide berlawanan. Ketiga, ideologi banyak sekali mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan manusia. (Firmansyah, Marketing Politik, Yayasan Obor Indonesia 2008)

Dukung Parpol ideologis

Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang terpuruk, krisis multidimensi begitu sulit untuk diatasi. Dikatakan, salah satu asal-usul partai politik dikatakan sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. (Memahami Ilmu Politik, Ramlan Subekti, Gramedia 1992).

Dari situ, keberadaan sebuah partai politik memang teramat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat guna memimpin dan mendorong mereka menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk menuju perubahan hakiki.

Tidak ada perubahan yang benar kecuali perubahan kearah Islam. Perubahan ke arah sekulerisme (memisahkan agama dengan kehidupan) pun terbukti gagal. Hanya sistem (ideologi) Islamlah yang dapat mengatasi berbagai krisis di negri ini.

Maka, umat pun harus segera mendukung partai yang berideologi Islam. Partai yang benar-benar berjuang berlandaskan ideologi Islam, berjuang untuk tegaknya syariah dan khilafah untuk Indonesia yang lebih baik.

Partai politik tidaklah harus terjun dalam dunia politik praktis. Sebab, partai politik Islam tidak didirikan untuk berlomba-lomba meraih suara dalam pemilu dan berorientasi pada kepentingan sesaat. Namun partai politik tersebut harus berjuang merubah sistem sekulerisme menjadi sistem yang diatur dengan aturan Islam.

Karena itu, masyarakat perlu berpikir lebih dalam lagi jika hendak memilih, apakah pilihannya tersebut merupakan pilihan yang tepat bagi kemaslahatan bersama. Dan yang paling utama, apakah pilihannya tersebut tidak bertentangan dengan aturan dari sang Pencipta jagat raya.

Pula halnya perlu di cermati bahwasanya terbukti kalau sebuah perubahan mustahil didapat manakala alat perubahan yang dipakai menggunakan sub-sistem dari sistem yang hendak dirubah.

Hal itulah yang terjadi di dunia ini, mulai dari era Madinah pada zaman Rasulullah hiingga runtuhnya para rezim negara-negara Arab di abad 21 ini.

*Penulis adalah Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst)

Source : Detik.com

Ideologi, Pragmatisme, dan Faktor Keraton

Sebagaimana di wilayah lain di Indonesia, peran ideologi juga semakin melemah dalam pertarungan partai politik di Daerah Istimewa Yogyakarta. Uniknya, selain faktor ketokohan, pragmatisme, dan godaan politik uang, orientasi pemilih di sini juga dipengaruhi faktor ”restu” keraton.

Perolehan suara pemilu legislatif di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 1999, 2004, dan 2009 dapat menggambarkan peta politik itu. Pada Pemilu 1999, ada tiga partai yang memimpin. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara terbanyak (35,6 persen), kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 17,2 persen suara, dan Partai Golkar (14,3 persen).

Komposisi serupa terulang pada Pemilu 2004, tetapi persentase perolehan suara ketiga partai itu bergeser. PDI-P menang, tetapi jumlah suaranya menurun (26 persen). PAN menyusul dengan 20,5 persen suara, dan Partai Golkar berkurang (13,8 persen).

Pemilu 2009 memberi kejutan. Partai Demokrat (PD), yang sebelumnya berada pada urutan keenam, mengantongi suara terbanyak (18,7 persen). PDI-P pada urutan kedua (15,6 persen), lalu Partai Golkar (14,7 persen), dan PAN (13,8 persen).

Saat ini, ada empat partai dominan, yaitu PD, PDI-P, PAN, dan Partai Golkar. Di luar PD yang melejit pada pemilu terakhir, perolehan ketiga partai lain lebih-kurang stabil. Perolehan suaranya bergeser naik-turun sedikit.

Dominasi keempat partai itu juga terjadi pada pemilu lima kepala daerah. Kota Yogyakarta kini dipimpin pasangan Haryadi Suyuti dan Imam Priyono (PDI-P, Golkar). Pasangan Sri Purnomo-Yuni Satia Rahayu (PAN, PDI-P, Gerindra) terpilih di Kabupaten Sleman, Sumpeno Putro-Badingah (PAN) di Gunung Kidul, Hasto Wardoyo-Sutedjo (PDI-P, PAN, PPP) di Kulon Progo, dan pasangan Sri Surya Widati-Sumarno (PAN, Golkar, Demokrat, dan beberapa partai lain) di Kabupaten Bantul.

Nasionalis vs Islam

Apa yang bermain di balik pertarungan partai politik di DIY? Meski pengaruhnya kian mengecil, ideologi masih berperan. Secara ideologis, partai-partai terpolarisasi dalam dua kelompok: nasionalis dan Islam-modernis.

Kelompok nasionalis merujuk pada masyarakat ”abangan” yang mengusung kebangsaan. Kaum ini berakar kuat karena Yogyakarta menjadi basis beberapa organisasi pelopor kebangkitan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908) dan gerakan pendukung deklarasi Sumpah Pemuda (1928). Ideologi ini lekat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang punya sejarah mantap di Yogyakarta.

Islam-modernis mengacu pada kelompok yang berusaha menerjemahkan nilai-nilai universal agama dalam praktik politik modern. Ini juga kuat karena Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta tahun 1912. Pada masa Orde Lama, ideologi ini lekat dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Menurut pengamat politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Ari Dwipayana, dua ideologi itu dipegang sebagian masyarakat, terutama pemilih tradisional. Kelompok nasionalis tersebar, terutama dalam PDI-P, Golkar, dan Demokrat. Sementara Islam-modernis merapat pada PAN dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Polarisasi itu bisa menjelaskan kenapa PDI-P dan PAN dominan. ”Sentimen politik aliran itu terus dibangkitkan menjelang pemilu. Itu masih cukup efektif untuk mendulang suara pemilih tradisional,” katanya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P DIY Idham Samawi mengakui, partainya bertahan karena daerah itu adalah basis PNI pada masa lalu dan terus ada sampai kini. Kader partai berusaha menjaga sejarah itu dengan membuat program-program untuk kaum marhaen alias wong cilik, seperti petani, bakul pasar, buruh, dan nelayan.

”Dari lima kepala daerah di DIY, kader kami memimpin di empat wilayah. Pada Pemilu 2009, perolehan suara kami menurun karena harus berbagi dengan Partai Demokrat. Itu tren arus politik nasional karena pengaruh citra Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya.

Saat bersamaan, PAN ditopang basis pemilih Islam modernis. Sejarah kelahiran Muhammadiyah dan figur tokoh reformasi Amien Rais—sebagai mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sekaligus pemimpin partai itu—menjadi modal penting. Namun, partai ini harus berbagi dengan PKS karena pemilih kedua partai ini beririsan.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN DIY Takdir Ali Mukti menilai, PAN punya saham besar dalam peta politik Yogyakarta. Meski bukan partai pemenang utama, kader-kader PAN dipercaya menjadi pejabat publik di kabupaten/kota.

Namun, sentimen ideologis itu kian melemah seiring dengan memudarnya kekuatan ideologi partai. Partai-partai kini membangun citra terbuka sebagai partai tengah agar dapat merangkul semua kalangan.

Arus pragmatisme politik juga menggerus ideologi. Partai-partai mengambil jalan pintas untuk memenangi pemilihan dengan mengusung calon-calon pejabat publik yang populer dan bermodal besar. Wakil Ketua II DPD Partai Demokrat DIY Putut Wiryawan mengakui, politik uang masih menjadi ancaman laten dalam pilkada.

Faktor keraton

Ada faktor penting yang memengaruhi percaturan politik di DIY, yaitu ”faktor keraton”. Hubungan dengan Kasultanan Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman turut meningkatkan atau menurunkan daya jual partai atau calon dalam mencapai target-target politik. Ini terjadi karena masyarakat Yogyakarta menghargai keraton sebagai pusat sejarah, sosial, budaya, dan seni.

Partai, calon anggota legislatif, ataupun calon kepala daerah selalu berlomba memainkan isu ”restu” keraton itu. Jangan heran, saat kampanye pilkada, misalnya, semua calon sama-sama memajang foto dirinya bersama keluarga keraton.

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Pengamat: Partai Islam Sulit Beri Perubahan

VIVAnews – Partai-partai Islam menunjukkan tren penurunan perolehan suara dari waktu ke waktu. Pada pemilu terakhir 2009 lalu, kumulatif perolehan suara partai-partai Islam hanya sekitar 30 persen.

Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, hari ini mengatakan tren menurunnya elektabilitas partai Islam menunjukkan bahwa partai Islam kurang bisa menarik simpati pemilih, meski semangat keberagamaan sesungguhnya menunjukkan tren meningkat.

Berdasarkan tren riset LSI selama beberapa tahun, kata Burhan, sebenarnya secara sosiologis masyarakat Indonesia semakin religius. Namun secara elektoral, gelombang religiusitas ini tidak berbanding lurus dengan perolehan suara partai berbasis agama.

“Secara elektoral, partai Islam sulit memberikan perubahan,” ujar Burhan di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta. Alasannya, kata dia, kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan beberapa dekade lalu yang masih kental dengan politik aliran.

Burhan menjelaskan, pemilu di awal-awal berdirinya republik ini masih didominasi oleh aliran-aliran tertentu. Tapi politik saat ini makin fleksibel dan tidak dapat dikotak-kotakkan ke dalam aliran-aliran semacam itu. Para santri bisa saja menjatuhkan pilihan pada partai bukan Islam.

Ke depannya, Burhan memprediksi arah suara pemilih kebanyakan akan beralih menuju partai menengah yang bersifat nasionalis. (ren)

Source : Vivanews.com

Partai Politik Kini Andalkan Kepercayaan Masyarakat

Jakarta, Kompas – Perbedaan basis ideologi partai-partai yang ada saat ini semakin tipis. Program-program yang disiapkan juga hampir semua sama. Akhirnya, hanya kepercayaan masyarakat yang membedakan satu partai dengan partai lain.

Dalam orasi politik pada Deklarasi dan Rapat Koordinasi Nasional Partai Nasdem, Selasa (26/7), di Jakarta, Jusuf Kalla mengatakan, partai berbasis agama kini semakin terbuka dan bukan lagi 100 persen berdasarkan agama. Latar belakang agama pengurusnya pun semakin beragam.

Partai nasional juga lebih religius. Sebagai contoh, kata JK panggilan akrab Jusuf Kalla, Partai Golkar pernah dipimpin Akbar Tandjung dari Himpunan Mahasiswa Islam. Perkataan JK ini disambut gelak hadirin dari Partai Nasdem. ”Anda boleh ketawa, tetapi kenyataannya begitu,” ujar JK.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung juga mengatakan, perbedaan warna ideologi partai saat ini memang tidak tampak. Kemampuan dan konsistensi partai mengakomodasi aspirasi masyarakat dinilai lebih penting.

”Saya tetap berpendapat parpol semestinya mempunyai suatu gagasan yang membuatnya berbeda dengan parpol lain dan membuat daya ikat masyarakat dengan parpol semakin kuat,” tutur Akbar.

Namun, ketika perbedaan ideologi tidak ada, parpol lebih baik memperlihatkan konsistensi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Parpol juga semestinya menunjukkan platform atau tema utama perjuangannya.

JK melihat konsistensi perjuangan partai menghasilkan kepercayaan masyarakat kepada partai. Oleh karena itu, partai harus sungguh-sungguh mengupayakannya.

Selain Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung, deklarasi Partai Nasdem dihadiri tokoh-tokoh partai politik lain, seperti Taufiq Kiemas, Achmad Mubarok, Bima Arya, dan Permadi.

Dalam deklarasi tersebut, Partai Nasdem menegaskan mengusung slogan yang sama dengan ormas Nasional Demokrat, yaitu restorasi. Patrice Rio Capela sebagai Ketua Umum Partai Nasdem.

Sejumlah anggota Partai Nasdem adalah anggota sejumlah partai politik. Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, sejumlah kader Partai Golkar yang bergabung menjadi anggota Partai Nasdem agar keluar.(ina/nta)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Ideologi Partai, Pragmatisme

Jakarta, Kompas – Partai politik di Indonesia tidak lagi memiliki garis ideologi yang jelas. Ideologi sebagian besar partai politik saat ini adalah pragmatisme karena hanya memperjuangkan posisi atau jabatan politik dan memburu rente.

Penilaian itu disampaikan pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, AAGN Ari Dwipayana, saat dihubungi, Selasa (26/7). ”Ideologinya pragmatisme itu,” katanya.

Ideologi pragmatisme itu terlihat dari dua logika kerja yang dilakukan partai politik. Pertama, partai politik bekerja untuk mengejar posisi politik atau kekuasaan. Kedua, partai politik bekerja keras untuk memburu rente. ”Dua logika utama itu yang sekarang mendominasi partai,” ujarnya.

Partai politik hanya bekerja menjelang pemilihan umum karena mereka ingin memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Setelah memperoleh kekuasaan, partai politik akan dengan mudah mengupayakan sumber keuangan untuk menghidupi diri sendiri. Partai politik akan melakukan berbagai macam cara, termasuk menyelewengkan kekuasaan untuk menguasai sumber-sumber keuangan dari negara.

Kasus yang dialami dan diungkapkan oleh mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin merupakan contoh kuat adanya perburuan rente di kalangan partai politik. Kasus itu memperjelas adanya praktik penyelewengan kekuasaan untuk menguasai sumber-sumber keuangan negara yang digunakan untuk menghidupi partai.

Menurut Ari, penyelewengan kekuasaan tidak hanya dilakukan Partai Demokrat, tetapi juga partai politik lain. Kondisi itu terjadi lantaran lemahnya pengawasan masyarakat, termasuk konstituen masing-masing partai politik.

Mantan Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu DPR Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, kemarin, mengakui, salah satu sebab anggota DPR melakukan penyimpangan anggaran proyek APBN adalah mereka berusaha menyeimbangkan pemasukan resmi yang dipangkas untuk sumbangan wajib ke partai. Ferry mengatakan, pada prinsipnya partai politik memang sulit mencari sumber dana sehingga pada akhirnya kader yang duduk di DPR dibebani sumbangan wajib.

Besar sumbangan ini, ujar Ferry, tidak pernah terstandardisasi. Beberapa bahkan bisa mencapai 50 persen dari total take home pay anggota DPR. Kondisi inilah yang menurut Ferry kemudian dianggap menjadi salah satu akar korupsi politik. Partai politik melalui kader yang duduk di DPR mengambil dana APBN melalui berbagai proyek yang dibiayai uang rakyat tersebut. ”Makanya, ada kasus uang negara diambil bendahara partai politik,” katanya.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Arif Wibowo, mengatakan, sesungguhnya kalau hanya iuran wajib ke parpol, hal itu tidak memberatkan anggota DPR. Pengeluaran terbesar anggota DPR yang bisa memicu perburuan rente di proyek-proyek yang dibiayai APBN adalah biaya politik dari hari ke hari.

”Kalau hanya iuran wajib, paling Rp 15 juta sebulan. Tetapi, biaya politik tiap hari menghadapi konstituen bisa sampai Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per bulan. Padahal, take home pay anggota DPR itu hanya Rp 58 juta. Kalau enggak punya penghasilan lain, pasti tekor,” katanya.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Abdullah Dahlan mengungkapkan, kader partai di DPR memang dijadikan mesin uang bagi partai. Menurut Abdullah, praktik pengutipan sebagian pendapatan anggota DPR oleh partai bukan cara yang tepat mendanai partai politik.(BIL/NTA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kader dan Pengamanan Militan

Salah satu hal yang membuat sebuah partai menjadi besar dan bertahan adalah karena memiliki kader- kader partai militan. Hal ini pula yang diharapkan terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan di masa mendatang: mendapat banyak kader yang benar-benar berjuang demi kepentingan partai.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan kejayaan dan meraih perolehan suara 15 persen pada Pemilihan Umum 2014, Ketua Umum DPP PPP periode 2011-2015 Suryadharma Ali menebar tekad untuk menggaet 12 juta kader dalam tiga tahun ke depan.

Bisakah itu tercapai jika saat Muktamar VII PPP di Bandung saja merebak isu politik uang? Benarkah kader partai berjuang untuk partai, bukan demi uang?

Terkait hal itu, Suryadharma Ali berkilah, ”Tidak benar ada politik uang. Saya sering menyampaikan kepada kader-kader bahwa PPP bisa bertahan pada zaman Orde Baru karena militan dan ideologi. Di era keterbukaan sekarang ini, kenapa suara PPP turun terus? Bisa jadi dari ideologis ke pragmatis, dari militan ke mata duitan. Tapi, kalau dasarnya uang, partai tidak akan menjadi besar.”

Ia kemudian mencontohkan bermacam risiko yang dihadapi kader PPP ketika Orde Baru: jika kader itu pengusaha, izinnya dibredel dan bangkrut; jika ia ulama, kampung dan pesantrennya tak akan dibangun, jalan menuju kampungnya tak akan diaspal; jika ia artis, seperti Rhoma Irama, ia tak bisa masuk TVRI.

Banyak sekali risiko menjadi kader PPP ketika Orde Baru, tapi PPP tetap bertahan karena kader-kader militan ini kader-kader yang berpegang teguh pada ideologi, bukan karena uang.

Salah satu kompetitor Suryadharma Ali dalam Muktamar VII, Ahmad Yani, sempat mengendus isu politik uang. Namun, dia tak yakin betul hal itu terjadi dalam muktamar.

”Kalau mengejar kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, maka tunggu kehancuran,” kata Ahmad Yani kepada wartawan yang mengonfirmasi soal isu politik uang.

Pengamanan ”militan”

Hal lain yang menarik perhatian selama Muktamar VII PPP berlangsung adalah ketatnya pengamanan yang dinilai banyak orang terlalu berlebihan dan membuat banyak orang kesal. Entah apa yang ditakuti panitia pelaksana sehingga memasang wajah-wajah tak ramah dan berpenampilan garang di pintu utama dan depan ruang sidang.

Ketatnya pengamanan mulai dirasakan ketika para peserta muktamar kembali dari pembukaan muktamar di Sasana Budaya Ganesha Bandung, Minggu (3/7) sore. Saat sidang paripurna pertama hendak dilangsungkan di Hotel Grand Royal Panghegar Bandung petang harinya, banyak orang di lobi hotel ditolak naik ke lantai dua tempat sidang paripurna berlangsung. Alasan penolakan karena tidak membawa kartu pengenal Muktamar VII PPP. Selain itu, semua peserta juga harus masuk lewat alat metal detector dan diperiksa bawaannya. Seorang pengurus/sesepuh partai ditolak masuk karena lupa membawa kartu pengenal yang tertinggal di hotel lain tempat ia menginap.

Sidang-sidang pun berlangsung tertutup tanpa boleh dihadiri wartawan. Padahal, oleh Media Center Muktamar, wartawan telah diberi kartu pengenal, bahkan rompi khusus wartawan, tetapi tiada guna karena tetap saja wartawan ditolak masuk dengan alasan karena pimpinan sidang menyatakan bahwa sidang itu sidang internal.

Cara para petugas keamanan saat mengusir wartawan yang masuk ke ruang sidang pun menarik perhatian. Belakangan diketahui bahwa panitia pelaksana Muktamar VII PPP menggunakan jasa pengamanan swasta, yang petugasnya notabene para lelaki berbadan gempal dan berambut cepak. Jadi bukannya mengerahkan satgas PPP.

Banyak wartawan mengatakan tindakan dan gaya para petugas keamanan swasta itu terlalu berlebihan.

Saat mengamankan Suryadharma Ali terpilih kembali, mereka beraksi berlebihan pula. Puluhan petugas keamanan swasta tersebut membuat pagar betis bergandeng tangan dan mengurung Suryadharma Ali sambil berlari-lari mengikuti ke mana Suryadharma Ali pergi seusai penghitungan suara pada Rabu (6/7) dini hari.

Seorang anggota Majelis Pertimbangan Partai PPP, Zainuddin Isman, sampai kesal soal hal ini. Pasalnya, ketika sidang paripurna III pemandangan umum atas pertanggungjawaban DPP PPP ricuh, para petugas keamanan itu masuk ke ruang sidang dengan gaya sok mau mengamankan peserta yang ribut dan saling interupsi.

”Tidak sepatutnya mereka masuk ruangan, mestinya satgas partai yang masuk. Juga di lobi bawah itu, harusnya jangan mereka yang berjaga karena mereka tidak kenal sesepuh partai,” kata Zainuddin Isman.

Suryadharma Ali pun ”tidak berdaya” soal pengamanan swasta itu. Ketika wartawan mengeluhkan tentang perilaku para petugas keamanan itu dan mengenai sidang yang tertutup, ia kemudian mengajak wartawan masuk mengikuti persidangan, tetapi ada seorang pengurus yang berdiri di belakangnya mengatakan, ”Wartawan tidak boleh masuk, Pak….” Suryadharma Ali pun hanya bisa memandang ke arah wartawan.

Gagallah keinginan wartawan untuk meliput sidang. Yang disediakan panitia kemudian adalah sebuah TV di media center untuk memantau jalannya sidang. Namun, herannya, sepanjang pemandangan umum, TV itu tidak keluar suaranya.(BIL/ELD/LOK)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Sulit Jadi Rumah Besar Umat

Bandung, Kompas – Keinginan Partai Persatuan Pembangunan menjadi rumah besar bagi umat Islam, seperti yang diungkapkan Ketua Umum Suryadharma Ali saat penutupan Muktamar VII PPP di Bandung, Rabu (6/7), dinilai sulit terwujud.

Penyebabnya, antara lain, masih adanya fragmentasi aliran- aliran dalam Islam serta perbedaan kultur politik masing-masing pendukung partai politik Islam.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lili Romli, mengungkapkan, sebenarnya PPP merupakan partai politik Islam yang cukup ideal semasa Orde Baru. ”Idealnya memang PPP menjadi rumah bersama umat Islam seperti waktu Orde Baru karena mereka menjadi satu-satunya partai politik Islam hasil fusi partai-partai Islam waktu itu,” ujar Lili.

Namun, dia mengatakan, harapan menjadikan PPP kembali menjadi rumah besar umat akan sulit terwujud setelah era Reformasi yang ditandai dengan kebebasan mendirikan partai politik. ”Pertama, faktor fragmentasi aliran-aliran dalam Islam yang membuat harapan itu sulit terwujud. Kedua, perbedaan kultur politik masing-masing pendukung partai politik Islam, dan, ketiga, orientasi serta kepentingan di antara elite-elite politik Islam,” katanya.

Saat penutupan muktamar, Suryadharma Ali menegaskan, keinginan menjadikan PPP kembali sebagai rumah besar umat Islam berawal dari keprihatinan partainya akan terus menurunnya perolehan suara mereka dalam pemilu. ”Muktamar ini merupakan langkah awal konsolidasi PPP. Setelah ini, langkah berikutnya adalah PPP harus mampu memperbaiki perolehan suara dan kursinya pada Pemilu 2014,” ujar Suryadharma Ali.

Sebagai satu-satunya partai politik Islam yang dibentuk di era Orde Baru dan masih bertahan hingga kini, PPP diakui Suryadharma Ali melahirkan banyak partai politik Islam yang baru. Beberapa tak berkembang dan mengalami perpecahan. Untuk itulah, PPP, lanjutnya, ingin mengumpulkan serpihan-serpihan yang berserak dan terpecah sejak era Reformasi.

Menurut Lili, partai politik Islam saat ini juga berlomba seperti PPP, berkeinginan menjadi wadah tunggal aspirasi umat Islam. ”Saya kira, yang harus segera dilakukan oleh PPP adalah mempertegas posisinya dan melakukan pengaderan serta memperkuat infrastruktur partai. Ini yang lebih realistis dilakukan PPP,” katanya.

Lili mengingatkan, ceruk pendukung partai Islam saat ini terus berkurang karena mereka hijrah ke partai nasionalis. ”Terus, di antara masing-masing partai Islam saling memakan, menjadi predator sesamanya. PPP harus bisa kembali menarik massa yang menyeberang ke partai nasionalis. Untuk itu, konsolidasi ke akar rumput menjadi kata kunci,” katanya.

Namun, menurut Suryadharma Ali, menurunnya suara PPP bukan karena mereka konsisten dengan asas Islam. ”Islam sangat bermanfaat, hanya saja tentu salah satu kekurangan PPP, kami belum dapat mengimplementasikan sepenuhnya ajaran-ajaran Islam ke tengah kehidupan masyarakat. Jadi, sebetulnya sebuah partai politik dengan basis ideologi apa pun, kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, pastilah partai politik itu akan ditinggalkan masyarakat,” ujarnya. (BIL/LOK/ELD)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Ingin Jadi Rumah Besar Umat

Menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan sekaligus menteri agama dimanfaatkan betul oleh Suryadharma Ali. Roadshow yang dilakukan Suryadharma Ali, baik sebagai Ketua Umum PPP maupun menteri agama, ke berbagai pesantren diklaim cukup sukses menarik kembali ulama yang meninggalkan partai ini.

Kembalinya para ulama ke PPP inilah yang disebut Suryadharma Ali sebagai energi terbesar partai menghimpun 12 juta kader dalam tiga tahun mendatang.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy mengakui, roadshow Suryadharma Ali sebagai menteri agama ke berbagai pesantren itu membuat para ulama merasa diperhatikan. Posisi sebagai menteri agama memang sangat strategis karena sejumlah proyek di kementerian ini berhubungan langsung dengan kesejahteraan pesantren, konstituen tradisional PPP.

Maka, dalam setahun terakhir ini, PPP seperti mendapat limpahan energi ketika ulama-ulama besar, seperti KH Anwar Iskandar dari Kediri, KH Idris Marzuki Lirboyo, KH Abdullah Faqih dari Langitan, KH Mas Subadar dari Pasuruan, KH Nawawi Abdul Jalil dari Sidogiri, hingga almarhum KH Abdurrahman Chudori dari Tegal Rejo, Magelang, menyatakan keinginannya ”berumah” kembali di PPP.

”Sebagaimana diketahui bahwa PPP saat ini mendapatkan suntikan energi yang sangat besar, dengan bergabungnya para ulama yang dulu meninggalkan PPP. Pada era reformasi di mana gairah para tokoh dan konstituen PPP untuk meningkatkan aktivitas politiknya dalam bentuk membuat partai baru, kemudian ikut pula membuat hijrah ulama dan tokoh-tokoh pondok pesantren ke partai-partai itu. Sekarang mereka kembali ke PPP. Bagi kami ini energi besar yang membangkitkan semangat luar biasa untuk bisa tampil lebih baik lagi pada Pemilu 2014,” kata Suryadharma Ali.

Suryadharma Ali dianggap bisa ngopeni pesantren dan ulamanya dibandingkan partai-partai lain yang juga lahir karena peran ulama dan pesantren. ”Ini memang salah satu keberhasilan Pak Suryadharma Ali dalam kepemimpinanya di PPP,” ujar Rohamurmuziy.

Setelah PKB tercabik

Sejak meninggalnya Presiden Republik Indonesia keempat KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan tercabik-cabiknya Partai Kebangkitan Bangsa yang dibesarkan Gus Dur, praktis tak ada partai tertentu yang bisa menjadi ”rumah” bagi para ulama pesantren. Partai politik yang lahir dari perpecahan PKB pun tak mampu merawat para ulama ini sebagaimana Gus Dur dalam periode kepemimpinannya di PKB. Tak ada lagi istilah kiai khos, atau kiai langitan, sebuah konstruksi politik bagi ulama yang dipopulerkan Gus Dur.

Di saat seperti itulah, strategi Suryadharma Ali mengajak ulama kembali ke PPP, seperti ketika masa PPP menjadi satu-satunya partai Islam di masa Orde Baru. Ini menjadi amunisi meraup tambahan suara pada Pemilu 2014. Apalagi, salah satu kritik pedas yang dialamatkan ke Suryadharma Ali selama kepemimpinannya di PPP adalah, turunnya jumlah suara pemilih pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2004 PPP meraup 8,2 persen dari total perolehan suara pemilu legislatif, tetapi pada Pemilu 2009 hanya mampu meraih 5,3 persen.

Maka, sungguh target yang ambisius jika pada periode kedua kepemimpinannya, Suryadharma Ali berani menargetkan mampu menghimpun 12 juta suara selama tiga tahun ke depan. Dia menyebut ini bukan program utopis, tetapi rasional karena berdasarkan fakta-fakta lapangan, bahwa sesungguhnya PPP bisa jadi partai kader dan mampu menghimpun suara sebanyak itu dalam tiga tahun.

”Ini bukan program utopis. Konstituen PPP adalah level menengah ke bawah, lebih banyak lagi di desa-desa. Di desa banyak tokoh level desa sampai kabupaten dan provinsi. Tidak kurang dari 100.000 pengurus PPP yang tersebar di seluruh Indonesia, infrastruktur PPP juga lengkap. Kami punya pengurus pada level nasional, provinsi kabupaten/kota, bahkan tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan. Sesungguhnya partai ini tinggal menggerakkan saja apa yang sudah dimiliki itu,” kata Suryadharma Ali.

Muktamar VII PPP di Bandung menjadi langkah awal konsolidasi PPP. Langkah berikutnya adalah kerja untuk mewujudkan apa yang diharapkan para muktamirin PPP. ”Pemilu 2014 bakal menjadi penentuan kami, apakah menjadi starting point atau finishing point bagi PPP,” kata Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadly Nurzal.

Sejak awal muktamar jargon bahwa PPP sebagai rumah besar umat Islam didengungkan kembali. Tekanan Orde Baru terhadap partai ini tak mampu menenggelamkan suara PPP. Perpecahan setelah era reformasi juga masih membuat partai ini bertahan. Dalam bahasa Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, bahkan jika ambang batas parlemen ditetapkan 5 persen, PPP masih sanggup memenuhinya.

”Kalau jumlah kursi DPR itu 560, 5 persennya adalah 28 kursi. PPP saat ini punya 38 kursi di DPR, jadi sudah lebih dari 5 persen,” kata Lukman.

Menurut Suryadharma Ali, jargon sebagai rumah besar umat Islam bukan tanpa tujuan. ”Kami punya tujuan bahwa PPP adalah partai yang sudah melahirkan anak cucu yang begitu banyak. Ada di antaranya hidup dengan keadaan baik, ada kalanya juga tidak baik. Ada yang membuat rumah baru, tetapi di sana kerasan dan ada yang tidak kerasan, tidak at home di situ. Oleh karena itu, pulanglah ke rumah besar Islam yang ada di di PPP,” ujarnya.(BIL/ELD/LOK)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.