siwah.com

Tag: pemilu

  • Parpol Baru Berpeluang

    Jakarta, Kompas – Partai politik baru memiliki peluang besar untuk bersaing dengan partai politik besar dalam Pemilihan Umum 2014 nanti. Partai-partai baru itu pun bisa lolos masuk parlemen jika berhasil merebut 19 juta suara yang tak terkonversi menjadi kursi dalam Pemilu 2009.

    Pendapat tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari di Jakarta, Kamis (28/4). ”Peluang bersaing bagi partai-partai baru itu selalu ada,” kata Qodari.

    Selama tiga kali pemilu pascareformasi, selalu muncul partai politik baru yang berhasil lolos ke parlemen. Pada Pemilu 2004, misalnya, ada dua parpol baru yang berhasil meraih suara relatif banyak. Dua partai itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memperoleh 7,1 persen suara dan Partai Demokrat yang meraih 7,5 persen suara sah nasional. Bahkan calon presiden dari Partai Demokrat langsung terpilih menjadi presiden.

    Kemudian pada Pemilu 2009 juga ada dua parpol baru yang lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 2,5 persen suara sah nasional. Keduanya adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang memperoleh 4,46 persen suara dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang meraih 3,77 persen suara sah.

    Selain itu, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memilih sembilan parpol yang saat ini duduk di DPR. Setidaknya ada sekitar 19 juta suara yang diperoleh parpol lain yang tak lolos ambang batas parlemen dalam Pemilu 2009. Parpol baru bisa mengolah suara tak terpakai tersebut menjadi modal dukungan suara untuk Pemilu 2014.

    ”Kalau dibahasakan, mereka itu tidak memilih partai-partai besar di parlemen. Ini potensi suara yang bisa direbut oleh partai-partai baru,” ujar Qodari.

    Alternatif

    Secara terpisah peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, parpol baru tersebut sebenarnya bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat. ”Kalau lolos verifikasi, parpol baru itu bisa menjadi alternatif,” katanya.

    Apalagi jika parpol peserta Pemilu 2014 tidak sebanyak parpol yang mengikuti Pemilu 2009. Parpol baru akan memperoleh banyak dukungan apabila mampu menunjukkan bahwa kinerja mereka berbeda dengan parpol yang ada di parlemen sekarang ini. Misalnya, dengan melaksanakan fungsi serta peran parpol sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat.

    Sementara itu, Qodari dan Burhanuddin memprediksi parpol yang dapat mengikuti Pemilu 2014 paling banyak 15 parpol. Sembilan di antaranya merupakan parpol yang ada di DPR saat ini. Parpol yang baru adalah Partai Nasdem, Partai Nasional Republik, Partai Persatuan Nasional, dan kemungkinan Partai Kebangkitan Bangsa Gus Dur yang dibentuk Yenny Wahid. Adapun dua partai yang lain adalah parpol lama yang tak lolos ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). ”PBB kemungkinan masih ingin maju sendiri. Sementara PDS memiliki jaringan yang bagus,” ujar Qodari. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PKB Targetkan Tiga Besar

    Jakarta, Kompas – Partai Kebangkitan Bangsa menargetkan masuk tiga besar dengan perolehan 100 kursi DPR pada Pemilu Legislatif 2014. PKB optimistis dapat mencapainya karena memiliki potensi pemilih yang besar.

    ”Sejarah dan hasil survei selalu menunjukkan dukungan terhadap PKB konsisten di 5-8 persen. Kami optimistis bisa melampauinya lebih jauh,” ujar Ketua DPP PKB M Hanif Dhakiri, Minggu (13/3), saat menjelaskan rencana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PKB yang akan digelar 15-16 Maret 2010 dan rencana Forum Kerja Sama Program Legislatif dan Eksekutif PKB pada 3-5 April 2011.

    Dalam Pemilu Legislatif 2009, PKB hanya memperoleh 26 kursi di DPR. Dengan demikian, target perolehan kursi DPR pada Pemilu 2014 meningkat hampir empat kali dibandingkan dengan Pemilu 2009. PKB pernah menjadi partai ketiga terbesar pada Pemilu 1999.

    ”Mukernas akan membahas internal PKB yang menargetkan 100 wakilnya di DPR pada 2014 dan membicarakan juga masalah eksternal, soal politik-politik terkini di Tanah Air,” lanjut Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Menurut Helmy, mukernas akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Balai Kartini Jakarta.

    Mukernas PKB rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh antara lain para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen, ketua lembaga negara, dan sejumlah kiai khos seperti KH Dimyati Ra’is, Habib Lutfi, dan KH Nawawi Abdul Jalil.

    Terkait dengan kisruh yang sempat muncul di antara partai-partai pendukung pemerintah, Hanif mengatakan bahwa PKB total dan berkomitmen mendukung pemerintah karena memang sesuai dengan visi dan ideologi partai. ”PKB tidak tergoda untuk menjadi partai oposisi,” katanya.

    Oleh karena itu, PKB secara tegas akan memberikan sanksi kepada dua politisi PKB, yakni Effendy Choirie dan Lily Wahid yang membelot saat dilakukan voting pansus hak angket mafia pajak. Namun, kata Hanif, bentuk sanksi masih dibicarakan oleh Majelis Tahkim PKB. (FAJ)

    Source : Kompas.com

     

  • Rekapitulasi Suara Perlu Disederhanakan

    Jakarta, Kompas – Sistem rekapitulasi suara dalam pemilihan yang saat ini tergolong rumit perlu disederhanakan. Selain lebih efektif dan efisien, penyederhanaan mekanisme rekapitulasi diyakini dapat menutup potensi manipulasi suara.

    Wacana penyederhanaan mekanisme rekapitulasi suara itu diusulkan Komisi Pemilihan Umum dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di gedung DPR, Selasa (1/3).

    KPU menganggap mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara yang diatur UU No 10/2008 tergolong rumit. Mekanisme rekapitulasi di seluruh jenjang itu dianggap tidak efektif dan efisien. Menurut anggota KPU, I Gusti Putu Artha, kerumitan rekapitulasi tersebut kerap membuat petugas di lapangan kelelahan. ”Pengalaman Pemilu 2009 banyak petugas yang sakit, bahkan meninggal dunia, karena kelelahan merekap suara,” kata Putu.

    Ketua KPU Hafiz Anshary menjelaskan, penghitungan suara cukup dilakukan di tingkat TPS dan langsung direkap di kabupaten/kota. Rekapitulasi tetap dilakukan petugas PPS dan PPK. Hanya saja, tempatnya menjadi satu di kabupaten/kota.

    Hafiz berpendapat rekapitulasi langsung di kabupaten/kota akan membuat akurasi penghitungan suara lebih tinggi. Waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat dan hemat biaya. Penyederhanaan rekapitulasi meminimalkan peluang manipulasi suara yang biasanya berpotensi terjadi saat rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

    Meski demikian, KPU mengusulkan agar salinan hasil penghitungan suara di TPS langsung dikirim ke KPU pusat. Salinan itu menjadi data pembanding untuk memastikan tak ada manipulasi saat rekapitulasi di kabupaten/kota. (NTA)

    Source : Kompas.com

  • Dana Kampanye Jadi Sorotan

    Jakarta, Kompas – Penggunaan dan sumber dana kampanye, terutama yang berasal dari perusahaan-perusahaan, menjadi sorotan saat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (1/3).

    KPK menyatakan, mereka tengah mengkaji dana untuk kampanye, baik oleh partai politik maupun politisi.

    Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan, pertemuan dengan Marciel adalah bentuk kunjungan reguler, untuk menyatakan dukungan terhadap upaya Indonesia memerangi korupsi.

    ”AS tetap support dalam usaha pemberantasan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan perlunya Indonesia membenahi sistem keuangan dalam perpolitikan,” kata Jasin.

    Jasin menyebutkan, pembicaraan itu juga menyangkut pengaturan sumber dana kampanye kepada partai politik, calon-calon kepala daerah, atau politisi. ”Terkait dengan dana-dana dari berbagai sumber, dari beberapa perusahaan, kepada calon yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, dan sebagainya, sedapat mungkin ke depan bisa diatur dengan baik,” tutur Jasin.

    Saat ditanya apakah pembicaraan tersebut juga menyangkut perusahaan-perusahaan AS di Indonesia atau perusahaan AS yang ditangani oleh Gayus HP Tambunan, Jasin menyatakan tidak ada pembicaraan soal itu. Jasin menyatakan, sorotan AS soal dana kampanye tersebut sejalan dengan fokus KPK yang kini tengah melakukan pengkajian tentang dana kampanye.

    Pertemuan tersebut juga menyinggung perkembangan kelompok kerja lembaga antikorupsi. Salah satu yang penting, menurut Jasin, adalah juga mengenai penguatan lembaga antikorupsi.

    ”Kami telah sepakat mendorong penguatan lembaga antikorupsi. Kalau di Indonesia ada serangan balik ke lembaga antikorupsi, kami bisa berkoordinasi secara internasional,” kata Jasin.

    Rencananya, pembahasan antikorupsi dan suap-menyuap dalam transaksi bisnis internasional akan kembali dibahas dalam pertemuan G-20 di Bali pada Mei nanti.

    Kedatangan Marciel juga terkait dengan rencana kunjungan Direktur Federal Bureau of Investigation Robert Mueller ke KPK hari ini.

    Juru Bicara KPK Johan Budi SP membenarkan rencana kunjungan Direktur FBI ini. (RAY)

    Source : Kompas.com

  • Rakyat Perlu Pemimpin Bangsa Alternatif

    Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi menyatakan, partainya bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) karena ingin memunculkan pemimpin alternatif bagi bangsa Indonesia pada 2014.

    “Kita perlu pemimpin alternatif yang berani menantang neoliberalisme,” kata Bursah usai bersama Ketua Umum Gerindra Suhardi menandatangani kesepakatan bersama di Jakarta, Jumat (18/2).

    Hadir dalam acara itu pimpinan Partai Damai Sejahtera, Partai Barisan Nasional, dan Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia yang juga diharapkan bersedia bergabung dengan Gerindra.

    Dengan bergabungnya PBR ke Gerindra, Bursah yakin akan cukup kekuatan politik untuk menghadirkan pemimpin alternatif tersebut.

    Apalagi, sebelumnya enam partai yang tidak lolos “electoral threshold” pada Pemilu 2009 juga sudah bergabung yaitu Partai Merdeka, Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), PNI Massa Marhaenis, Partai Kedaulatan dan Partai Serikat Indonesia (PSI).

    Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, bergabungnya PBR merupakan “suntikan” kekuatan bagi partainya.

    “Dengan gabungnya PBR, Gerindra dapat suntikan kekuatan besar. PBR punya anggota DPRD, jaringan, dan kader yang besar,” kata Prabowo.

    Dikatakannya, saat ini Gerindra memiliki 600 anggota dewan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ditambah anggota dewan dari PBR, dan enam partai yang telah bergabung terlebih dulu maka menjadi kekuatan yang cukup signifikan.

    “Sekarang ada tiga partai lagi yang berminat bergabung,” kata mantan Penglima Kostrad tersebut.

    Menurut rencana, bergabungnya sejumlah partai ke Gerindra akan dideklarasikan besar-besaran pada Mei 2011.

    Pada pidato politiknya, Prabowo menyatakan Indonesia perlu perubahan, terutama dalam sistem perekonomian karena sudah 65 tahun merdeka rakyat belum juga mendapat kemakmuran.

    “Saya percaya tidak lama lagi rakyat akan melihat alternatif masa depan Indonesia,” kata Prabowo. (Ant/RIZ)

    Source: metrotvnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Peniadaan DPD Perlemah Demokrasi Indonesia

    GORONTALO–MICOM: Indonesia mengalami kerancuan sistem pemerintahan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan, hal itulah yang menyebabkan masing-masing lembaga negara saling meniadakan sehingga melemahkan sistem demokrasi.

    “Selama ini kita mengalami kerancuan antar sistem pemerintahan presidensial, semi presidensial atau praktek parlementarian. Hubungan antar cabang kekuasaan negara dan cabang kekuasaan legislatif pun menjadi rancu,” ujar Irman di hadapan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, seusai meresmikan pembangunan kantor perwakilan DPD di Provinsi Gorontalo.

    Menurutnya, ada kecenderungan masing-masing lembaga negara saling meniadakan. Padahal, ujarnya, untuk menciptakan sistem ketatanegaraan demokratis yang kuat seharusnya lembaga-lembaga tersebut saling menguatkan.

    “Misalnya DPR RI meniadakan DPD RI, dan Mahkamah Konstitusi meniadakan Komisi Yudisial,” kata Irman. Dia mengatakan, kewenangan DPD seharusnya sejajar dengan DPR karena kehadiran DPD dapat menjadi penyeimbang dan kontrol bagi kamar DPR.

    Lebih jauh dia mengatakan, penguatan kewenangan DPD akan memperkuat derajat keterwakilan politik daerah. Dengan penguatan DPD, imbuhnya, akan membuka peluang check and balances dalam lembaga perwakilan. Proses pembahasan RUU dan kebijakan yang terkait kepentingan masyarakat daerah pun, imbuhnya, dapat dilakukan berlapis.

    “Jika sistem demokrasi yang kita anut ini diperkuat dengan pola hubungan antarlembaga yang jelas dan sejajar, kita akan mencapai titik terang dalam berdemokrasi,” paparnya.

    Untuk memperkuat eksistensi dan peran DPD, lanjutnya, DPD akan berada di setiap provinsi di Indonesia. Dimulai dengan kantor perwakilan di Provinsi Gorontalo, DPD rencanaya akan membangun kantor perwakilan di seluruh ibu kota provinsi. Pembangunan tersebut pun, lanjut Irman, sesuai dengan UU No 27 tahun 2009 tentang, yang mnyebutkan bahwa DPD RI berdomisili di daerah yang mewakilinya. (*/OL-2)

    Source : Media Indonesia

  • Pemilu Tak Memberikan Pendidikan Politik

    Jakarta, Kompas – Pemilihan umum seharusnya merupakan sebuah proses pendidikan politik bagi rakyat. Namun, yang terjadi di Indonesia hanyalah penggalangan massa dan tidak lepas dari jual-beli suara. Kenyataan ini memprihatinkan, terlebih lagi banyak calon wakil rakyat atau kepala daerah yang kompetensinya diragukan.

    ”Belum lagi hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 80 persen pasti berkonflik. Urusannya apalagi kalau bukan soal besaran kontribusi, siapa yang menyumbang lebih besar, siapa yang lebih populer,” kata pengamat politik J Kristiadi dalam diskusi ”Pemilu yang Lebih Baik: Pengelolaan, Pengadaan dan Keterwakilan” di Jakarta, Kamis (17/2).

    Diskusi yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation dan Kemitraan Australia Indonesia tersebut menghadirkan pembicara Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Yuna Farhan, dan Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani.

    Daniel Zuchron melaporkan hasil Pemantauan 10 Pemilu Kepala Daerah 2010 yang dilakukan oleh JPPR. JPPR menemukan beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain soal daftar pemilih tetap (DPT), pencalonan kepala daerah yang belum demokratis, sosialisasi pemilihan kepala daerah belum substansial, aspek logistik, dan juga penegakan hukum yang masih lemah.

    DPT merupakan persoalan teknis yang bernilai politis. Dinilai teknis karena permasalahan DPT bermuara pada kemampuan penyelenggara memastikan data pemilih secara akurat. Dinilai politis karena DPT sering menjadi alat sandera kelompok politik untuk mempersoalkan keabsahan hasil pemilu dan pilkada.

    ”Tidak ada satu pun daerah yang tidak mempunyai masalah DPT,” kata Daniel.

    Yuna Farhan menyampaikan rekomendasi dari Seknas FITRA bahwa anggaran pemilu bisa dihemat dengan mengurangi jumlah petugas KPPS, standardisasi unit cost, juga mengoptimalkan jumlah pemilih per TPS. Makin besar jumlah pemilih per TPS, makin hemat belanja penyelenggara.

    Terkait dengan keterwakilan perempuan, Puskapol UI merekomendasikan untuk mengidentifikasi perempuan kelas menengah untuk mau terjun ke dunia politik dan memperkuat kapasitas mereka yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan politik elektoral.

    Langkah lain, menggalang perempuan yang saat ini duduk di legislatif serta mendorong mereka untuk selalu membangun komunikasi dan memberikan perhatian terhadap kepentingan konstituennya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pilihan terhadap perempuan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dengan begitu, mereka pun tidak perlu ragu memilih perempuan dalam pemilu berikutnya.(LOK)

    Source : Kompas.com

  • Rakyat Harus Berkontribusi

    Suhardi Ketum Gerindra

    Partai Gerakan Indonesia Raya membuat gebrakan dengan kampanye merangkul petani dan nelayan pada Pemilihan Umum 2009. Partai Gerindra mengembalikan dan menyadarkan kembali akar keindonesiaan yang berawal dari masyarakat pedesaan sebagai petani dan nelayan.

    Ketua Umum Partai Gerinda Suhardi mengatakan, Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 merupakan waktu singkat, terutama untuk persiapan pemilu dan pendidikan politik. ”Kami mendirikan partai tiga tahun lalu rasanya seperti baru kemarin. Waktu habis untuk verifikasi partai, kampanye, dan melakukan program. Sebagian besar waktu yang ada justru habis untuk proses administrasi,” kata Suhardi dalam wawancara khusus, beberapa waktu lalu.

    Seharusnya yang paling penting adalah pendidikan politik, penyadaran, dan proses berpikir. Orang Indonesia harus sadar untuk memilih pemimpin tidak secara instan. Jangan karena diberi sesuatu lantas memilih seseorang yang sebetulnya tidak mampu bekerja. Pemimpin harus dicari dan membutuhkan waktu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

    Pendidikan politik yang benar adalah bagaimana mengajarkan rakyat untuk memberi dan berkorban. Di Partai Gerindra, misalnya, 13 juta pemegang kartu tanda anggota diminta menyumbang ke partai dan bukan justru mengharapkan sesuatu dari partai. Seandainya semua anggota memenuhi komitmen memberikan Rp 10.000 per bulan tentu terkumpul Rp 130 miliar yang bisa digunakan untuk pelbagai hal yang menyentuh kepentingan rakyat. Dalam setahun terkumpul Rp 1,5 triliun lebih. Dalam empat tahun terkumpul Rp 6 triliun lebih yang bisa menyaingi dana talangan Bank Century. Iuran Rp 10.000 itu lebih murah daripada membeli dua bungkus rokok per hari.

    Ia menyoroti sikap meminta dan mengharapkan sesuatu itu sudah merupakan perilaku korup yang kecil-kecilan. Sebagai contoh dalam pemilu anggota DPRD banyak yang keluar modal untuk memenangi kursi legislatif, lalu dia berusaha mengembalikan modal.

    Dalam konteks seperti itu perlunya pendidikan politik. Berikut petikan wawancaranya:

    Apakah sempat mengadakan pendidikan politik dalam tiga tahun ini?

    Semoga sempat. Walaupun saya belum bisa menjamin 100 persen, tetapi kami akan melakukan pendidikan bertingkat. Sekarang kami sudah sosialisasi. Seluruh kader pusat dididik dulu menjadi dosen-dosennya. Di DPP kami punya 130 pengurus, dididik dulu mereka dengan tokoh-tokoh nasional, kalangan universitas. Para pengurus DPP mengajar DPD, demikian seterusnya hingga ke bawah. Nanti akan ada kader terapan, kader mandala, kader penggerak, dan saksi di TPS dalam pemilu mendatang.

    Idealnya memang seperti itu. Tetapi, sekarang banyak partai pragmatis?

    Ya, banyak orang menggunakan cara pragmatis. Kalau menjelang pemilu saja ”bagi-bagi” biar uang ini hemat. Padahal, yang benar kan mendidik masyarakat terus-menerus.

    Tetapi, kan, butuh waktu?

    Memang iya. Tetapi, kan, waktu yang kita punya lebih panjang sekarang dibanding yang kemarin (Pemilu 2009). Apalagi Gerindra sudah tidak mengenal lagi musyawarah cabang dan sebagainya. Semua langsung bergerak. Kalau kemarin (Pemilu 2009) menjadi partai paling belakang menentukan caleg, sekarang kami yang terdahulu menentukan caleg.

    Untuk pencitraan, apa yang ditawarkan Gerindra di 2014?

    Terutama tentu delapan aksi program yang tayang sejak pemilihan legislatif kemarin. Itu kami tayangkan hampir ke semua televisi. Seluruh delapan aksi program yang jelas-jelas ada parameternya, ada ukurannya, ada targetnya. Salah satu target yang berhasil, kan, menolak Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang ternyata kami berhasil di tingkat Mahkamah Konstitusi.

    Budaya politik Indonesia, kan, masyarakat masih mengandalkan sosok tokoh terkenal. Gerindra memiliki sosok Prabowo Subianto. Apa strategi Gerindra?

    Kami tahu Pak Prabowo sudah dikenal dan dikagumi masyarakat. Wajah saya tidak dikenal di masyarakat sehingga leluasa untuk bertanya di masyarakat bawah. Saya, kan, sering naik ojek, sering ke pasar, atau bertemu tukang bangunan, dan kalau ditanya mereka memberikan tanggapan positif tentang sosok Prabowo. Kami tidak salah menjagokan Pak Prabowo.

    Sudah jelas calon presiden? Atau, kalau koalisi bisa jadi wakil presiden?

    Oh, kalau Prabowo tidak. Kami tidak mungkin ditawar soal itu. Apa pun yang terjadi, kami harus mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Kami akan berjuang bahwa setiap partai boleh mengajukan calon presiden.

    Kalau tidak bisa bagaimana?

    Kita, kan, belum tahu ini berapa persen (ambang batas parlemen). Perolehan suara kami sendiri sesungguhnya tidak terlalu buruklah. Beberapa waktu lalu sudah ada beberapa partai yang bergabung ke Gerindra. Sekarang sudah ada 3-4 partai yang ingin bergabung lagi dengan kami. Secara logika awam, perolehan suara bisa tiga kali lipat.

    Ada kabar kedekatan pemikiran antara Prabowo dengan SBY, apa mungkin ada peluang berkoalisi?

    Kami mengajukan kritik terhadap pemerintah dan Demokrat. Tetapi, komunikasi tetap dijaga.

    Kerja sama dibina terus, ya?

    Kami berusaha jangan sampai negeri ini tambah merosot. Jangan sampai kacau terus. Supaya perpindahan pemerintahan itu terjadi dengan sangat konstitusional sehingga negara ini selalu berangkat dari sesuatu yang lebih baik. Jangan malah rusak lagi, wah, bagaimana kita. Makanya, kami bersikap kalau ini yang menang ya dibantu dong, bantu habis sehingga negeri ini menjadi lebih baik daripada kemarin. Makanya, kami selalu memberi masukan, begini loh sebaiknya. Mereka (Demokrat) sudah punya kewenangan untuk berbuat baik, dengan dukungan dari pemilihan sehingga masyarakat akan ikut sendiri. Contoh kecil adalah masalah harga cabai yang naik. Daripada menanam (bunga) gelombang cinta, kan cabai lebih bermanfaat. Kita akan senang kalau semua orang kecukupan pangan. Ada 235 juta kilogram beras yang dihasilkan setiap hari.

    Kalau Gerindra berkoalisi dengan Demokrat, jadi bagaimana ya?

    Kami yang dipanggil loh. Kami tidak ingin disebut koalisi karena sudah oposisi.

    Kalau tahun 2014 bagaimana?

    Oh, untuk 2014, ya, selama teman-teman yang bergabung dengan kami mengikuti visi misi kami dalam membangun negara. Tetapi, kalau kontradiktif ya sulit. Tapi, rasanya kan semangat kebangsaan sudah sama.

    Atau mungkin pula koalisi dengan Golkar?

    Ya enggak tahu karena, misalnya, kan pernah terlontar Golkar ini mengajukan Pak Ical (Aburizal Bakrie) sendiri ya.

    Sebetulnya berapa sih anggota Gerindra?

    Dulu kami punya 13 juta pemegang KTA (kartu tanda anggota). Tetapi, nyatanya kami hanya 4,2 persen di DPR. Entah kenapa? Kalau di provinsi tidak, kami mendapat 10 persen kursi. Berarti kan mirip juga dengan jumlah pemegang KTA. Di Jawa Tengah itu 10 persen, di Jawa Barat 9 persen, Jawa Timur 9 persen, DKI 7 persen.

    Didapat dalam waktu berapa lama?

    Dalam satu tahun kurang. Belum punya kader, belum punya saksi. Besok (tahun 2014) kami punya enam juta saksi. Saat ini kami juga tidak mau dianggap angkuh. Kami juga ingin program kami dipakai oleh pemerintah karena targetnya kan rakyat mampu.

    Tetapi, banyak resistensi dari kepentingan-kepentingan liberal?

    Bicara soal kaum liberal, coba lihat Amerika Serikat. Amerika Serikat sebentar lagi kekurangan pangan. Coba lihat datanya. Produksi gandum turun 30 persen, beras juga turun 30 persen. Mau makan dari mana? Lihatlah di Indonesia, kami punya potensi gandum dan beragam produk pangan.

    Source: Kompas.com

  • Rakyat Pragmatis dalam Pemilihan

    Jakarta, Kompas – Rendahnya kesejahteraan rakyat ditengarai sebagai pemicu timbulnya budaya pragmatis di masyarakat. Namun, tidak sepantasnya masyarakat yang disalahkan atas maraknya praktik politik uang dalam pemilihan umum kepala daerah, yang pada akhirnya menjerat sejumlah kepala daerah menjadi tersangka atau terdakwa kasus korupsi.

    Pendapat itu dikatakan anggota Komisi II DPR, A Malik Haramain (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) dan Arif Wibowo (Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), di Jakarta, Selasa (25/1). ”Kenapa rakyat menjadi pragmatis? Itu karena kesejahteraan. Rendahnya kesejahteraan rakyat menimbulkan budaya politik yang rendah,” kata Malik.

    Menurut Malik, tiga masalah yang membuat politik uang marak dalam pilkada adalah regulasi, peserta atau calon kepala daerah, dan budaya politik masyarakat. Regulasi pilkada belum mengatur secara detail dan tegas soal pelanggaran serta sanksi bagi peserta yang melanggar, termasuk politik uang.

    Regulasi juga belum mengatur kewenangan lembaga pengawas pilkada untuk memberi sanksi. Selain sanksi tegas, seharusnya undang-undang juga mengatur pemberian kewenangan yang besar kepada lembaga pengawas pilkada untuk memberikan sanksi sampai pada tingkat pencabutan kepesertaan calon kepala daerah.

    Kondisi itu diperparah pola pikir calon yang menghalalkan segala cara untuk memenangi pilkada. ”Mereka tidak memiliki fatsun untuk menang dengan melakukan cara strategis yang halal. Budaya politik saat ini memang transaksional sehingga mereka berpikir, uang adalah jalan untuk menang,” ujar Malik.

    Masalah lain, pemilih, yang kini cenderung pragmatis, memilih seseorang bukan karena kemampuannya, melainkan karena uangnya. Rakyat tak bisa memilih secara rasional lantaran kesejahteraan mereka masih rendah.

    Meski demikian, menurut Arif, masyarakat tidak seharusnya disalahkan sebagai penyebab maraknya politik uang. ”Mau dikasih uang atau tidak, rakyat tetap memilih, tetap mau berpartisipasi dalam pilkada,” katanya.

    Menurut Arif, praktik politik uang bisa dihentikan apabila ada keinginan politik yang kuat dari calon kepala daerah untuk tidak memberikan materi kepada masyarakat. Calon kepala daerah cukup menawarkan program.

    Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan mengakui, pemilih dalam pilkada semakin permisif dengan politik uang. Ini karena mereka kecewa terhadap elite politik, selain didukung kehidupan ekonomi yang tak menentu.

    Kondisi itu, menurut Kacung, diawali pada Pemilu 1999 yang memunculkan kekecewaan rakyat kepada elite politik sehingga mereka menerima politik uang. Rakyat kecewa karena elite politik tak memberikan perubahan pascareformasi.

    ”Gejala politik uang muncul tahun 2004 dan makin kuat pada pilkada langsung dan Pemilu 2009. Pilkada memungkinkan transaksi langsung antara calon kepala daerah dan pemilih. Ada penawaran dari calon dan permintaan dari masyarakat,” katanya.

    Kacung mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah mempertegas peraturan pilkada. Pendidikan politik harus diberikan kepada calon kepala daerah, partai politik, dan rakyat bahwa politik uang merusak sistem demokrasi serta merugikan rakyat.

    (ODY/APA/AIK/NTA/SIE/WIE)

    Source: Kompas.com

  • PROYEKSI POLITIK: Meraih Kepercayaan Rakyat

    deklarasi damai

    Saat berdiri tahun 2006, Partai Hati Nurani Rakyat identik dengan sosok ketua umumnya, Wiranto. Namun, disadari, hal itu tidak akan lestari. Hanura kini ingin menciptakan figur-figur muda yang diwacana- kan publik. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi partai agar bisa membangun jaringan akar rumput.

    Berikut cerita Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tentang target Hanura untuk eksis dan melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tahun 2014.

    Persiapan apa yang dilakukan Hanura untuk tahun 2014?

    Partai Hanura belum wacanakan capres karena sedang fokus pada tahap konsolidasi organisasi tahap kedua. Hanura sedang revitalisasi organisasi. Kami sedang fokus bagaimana Hanura tetap eksis pada 2014. Sejak awal, Hanura membangun dirinya dengan model partai organik. Jadi, kebijakan tidak selalu top down yang disertai dengan fulus. Setiap tingkatan mampu bekerja dengan membiayai diri sendiri.

    Kami sudah selesaikan tahap konsolidasi organisasi seperti munas tahun lalu. Musda di 33 provinsi juga selesai. Muscab juga sudah 70-80 persen selesai. Sekarang sudah ada komposisi baru dalam kepengurusan partai. Ada AD/ART baru. Pemimpin yang sekarang sudah bukan yang diangkat lagi. Sekarang dipilih secara demokratis.

    Jadi tidak lagi mengandalkan figur Wiranto?

    Awalnya, yang dijual memang nama saya. Orang belum tahu apa itu Hanura. Dalam waktu tiga tahun, Hanura belum kuat untuk jual namanya. Jadi, saya bilang, jual nama saya. Akan tetapi, ke depan, sebagai parpol tidak bisa seperti itu. Kami mulai ambil tokoh-tokoh muda yang masuk Hanura. Berangsur-angsur mereka diberi peran sehingga terjadi akselerasi pengenalan figur Partai Hanura. Kinerjanya kami sampaikan lewat teman-teman di DPR. Oh, Hanura itu gigih. Itu strategi marketing. Wiranto lama-lama harus ada di belakang. Untuk 2014, walau masih tergantung akselerasi, lebih bagus kalau tokoh-tokoh muda ini jadi alternatif.

    Jadi sudah membuat strategi untuk menyesuaikan diri dengan UU Parpol yang baru?

    Kami adjustment, penyesuaian kinerja dengan UU Parpol yang baru. Misalnya, ada aturan harus ada mahkamah partai. Kami sudah punya badan kehormatan partai. Minimal, sudah mengantisipasi hal yang akan muncul dan ternyata cocok.

    Langkah apa lagi untuk konsolidasi?

    Kami juga membangun budaya organisasi. Kan, ada adagium kalau partai politik kotor, tidak ada sahabat yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Kami tidak ingin seperti itu. Ada sikap-sikap yang mulia dan elegan. Kami sedang bangun budaya organisasi Hanura.

    Bagaimana konkretnya membangun budaya organisasi itu?

    Langkah konkret, saat kerja politik di DPR dan DPRD. Kelihatan, kan, kalau Hanura tidak akan berkoalisi dan beroposisi dengan lembaga pemerintah. Akan tetapi, kami akan melihat kebijakannya. Kalau kebijakan itu membela kepentingan rakyat, kami langsung mendukung, langsung berkoalisi. Akan tetapi, kalau ternyata kebijakan itu bertentangan dengan rakyat, tidak menguntungkan rakyat, kami langsung masuk ke kelompok oposisi. Jadi, kami lebih enak. Tidak oposisi dan koalisi permanen. Buta dan tuli pakai kacamata kuda, salah-benar itu kebijakan koalisi. Kalau kebijakannya menaikkan harga BBM saat rakyat sengsara, kami bisa langsung tolak. Akan tetapi, kalau sudah koalisi permanen, harus ikut. Nah, kami tidak ingin seperti itu.

    Contoh, kasus Bank Century. Betapa gigihnya Partai Hanura untuk selalu menyatakan ”usut, usut, usut”. Kami gigih bergeming dengan lobi dan kompromi. Saudara Akbar Faisal, kami katakan, perjuangan Saudara adalah perjuangan partai. Membela rakyat, membongkar kebobrokan. Laksanakan!

    Bagaimana sekarang kondisi organisasi Partai Hanura?

    Sekarang kami sudah 100 persen di provinsi dan kabupaten/kota, di kecamatan sudah 80 persen, targetnya 90 persen. Kemudian tiap kecamatan kami buatkan tingkat ranting di kelurahan. Tema munas dan musda selalu membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan. Partai tanpa organisasi yang solid bagaimana memenangi persaingan yang begitu ketat.

    Bagaimana dengan pragmatisme rakyat yang kemudian membuat ada pola money politics?

    Kami tidak ingin menyerah pada pragmatisme. Kalau menyerah, kita akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar pada saat nanti pemilu. Uangnya dari mana? Pasti korupsi atau memanfaatkan teman-teman di DPR untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Kami sadar, ada pertempuran antara idealisme dan pragmatisme. Terkadang memang menyakitkan, idealisme kalah dengan pragmatisme karena kondisi masyarakat yang sulit. Kami ingin dipercaya masyarakat.

    Pendidikan politik sampai ke bawah, bagaimana caranya?

    Sudah ada rencana, tim pemenangan pemilu sudah kerja keras 10 bulan ini. Yang memimpin Yuddy Chrisnandi. Program utama kami bisa punya kelompok pemasar sampai ke level ranting. Itu sebabnya partai harus sampai ke ranting karena merekalah ujung tombak untuk bisa komunikasi dengan masyarakat. Tanpa itu, nonsense. Kita harus bicara dengan kampanye yang sifatnya hura-hura dan ekspose fisik. Kalau kita bicara level yang paling bawah, kita bicara komunikasi politik.

    Anda masih percaya dengan kesadaran politik masyarakat?

    Saya percaya itu tidak mudah. Demokrasi bisa berjalan saat kami punya pendapatan yang cukup. Akan tetapi, kami tidak tahu kapan. Kami akan mencoba menembus sampai dicintai dan dimiliki publik.

    Berapa pemegang kartu anggota Hanura?

    Target kami 29 juta, harus sudah tercapai sebelum tahun 2014. Sekarang terdaftar 10 juta.

    Hasil Pemilu 2009 mengejutkan, di DPRD bisa unggul, sementara di DPR hanya 17 kursi?

    Tidak, karena ada permainan. Harusnya, kan, ada equal antara DPRD dan pusat. Akan tetapi, kan, ada faktor-faktor X yang tidak terjamah. Dari 32 kursi, turun terus jadi 17. Pas saat itu jadi syarat pencapresan.

    Ke depan bagaimana?

    Dari awal saya gigih kasih pesan ke teman-teman di DPR. KPU dan KPUD harus dimasuki unsur parpol. Biar ada cross check. Jangan kemudian independen, dikooptasi oleh satu kekuasaan. Independen itu kinerja, bukan asal-usul. Kalau tidak dijaga, pasti akan berulang.

    Bagaimana dengan wacana ambang batas parlemen 5 persen, atau penyederhanaan daerah pemilihan?

    Penyederhanaan partai jangan sampai hanya demi 1-2 parpol. Jangan sampai kita bertabrakan dengan UUD, memasung hak politik rakyat. Hanura, kan, tadinya 2,5 persen. Kami bisa terima angka moderat, kan, 3 terutama untuk pusat.

    Apakah yakin dengan 3 persen itu? Bagaimana dengan koalisi atau konfederasi?

    Kalau 3 persen, ya, kami yakin. Kami sudah adakan pembicaraan dengan delapan partai kecil. Hanura jadi payungnya. Akan tetapi, yang kami ajak bicara, eh, masuk ke partai lain. Artinya memang ada pragmatisme.

    Soal kepemimpinan nasional 2014, Anda termasuk sering disebut-sebut juga?

    Bahwa nama saya termasuk unggul, Alhamdulillah. Kami belum mewacanakan. Masih terlalu dini untuk partai yang ingin berkembang. Jangan sampai buka fron untuk mengganggu konsolidasi organisasi. Kami harus fokus, jangan sampai banyak tugas.

    Akan tetapi, kita, kan, masih sarat dengan politik figur?

    Iya, karena lebih banyak lihat popularitas daripada kualitas. Kader-kader muda jadi sulit tembus. Track record mereka belum dilihat publik yang lebih lihat tokoh-tokoh lama.

    Masalahnya, tidak ada figur lama yang kuat pada 2014 setelah Ibu Mega menyatakan mungkin tidak akan maju dan Pak SBY tidak bisa lagi?

    Nanti juga akan muncul. Kan, sudah terlihat di survei-survei, kan. Tidak usah sekarang, kan. Kan, masih lama juga.

    Kepemimpinan nasional tahun 2014 seperti apa? Apakah akan mencari pemimpin yang tegas, mengingat banyak masalah yang harus dituntaskan?

    Itu hukum alam. Saat jenuh dengan gaya kepemimpinan tertentu, masyarakat akan mencari alternatif yang lain. Akan tetapi, masih tergantung banyak hal, sifat masyarakat yang belum politis dan pragmatis.

    Target Hanura pada 2014?

    Eksis. Di atas PT (parliamentary threshold). Membesarkan partai sebesar-besarnya, baru dari situ bicara kekuasaan.

    Jadi, tidak akan muncul calon dari Hanura?

    Belum tentu. Bisa iya atau tidak. Itu nasib.

    Source: Kompas.com