Kesadaran Menurun akibat Pemimpin Lemah
Jakarta, Kompas – Kesadaran akan nilai-nilai Pancasila kian menurun di masyarakat Indonesia belakangan ini. Itu terjadi akibat elite politik dan pemerintah saat ini lemah, serta pada saat bersamaan muncul kelompok tertentu yang ingin memaksakan alternatif ideologi lain. Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Komaruddin Hidayat menyampaikan hal tersebut di Jakarta, Sabtu (23/4). Menurutnya, perilaku... Read More
Partai Politik Baru Berat
Jakarta, Kompas – Wacana penyederhanaan partai politik seperti dengan menaikkan ambang batas parlemen menjadi tantangan utama sejumlah partai politik baru untuk memasuki parlemen lewat Pemilihan Umum 2014. Tantangan lain adalah bagaimana menjawab kebutuhan masyarakat terhadap aktor dan agen politik baru yang mampu mengubah suasana politik saat ini. Dua pendorong Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik dari... Read More
Putusan MK Jadi Acuan untuk Calon Perseorangan
Banda Aceh, Kompas – Aceh harus tetap menerima putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan calon perseorangan ikut dalam pemilihan kepala daerah di Aceh. Hal ini karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar itu, tak ada alasan untuk menunda pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Aceh 2011 yang semestinya digelar Oktober 2011. Pernyataan Gubernur Aceh... Read More
PPP Hadapi Kapitalisasi Partai
Jakarta, Kompas – Menargetkan 10 persen kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Partai Persatuan Pembangunan memulai konsolidasi dengan musyawarah kerja nasional di Jakarta pada 15-16 April 2011. Persaingan partai politik pada Pemilu 2014 diperkirakan semakin ketat. Apalagi, kapitalisasi politik terjadi di semua lini. ”Salah satu agenda mukernas adalah percepatan muktamar dari 2012 menjadi 2011. Kami memperhitungkan waktu... Read More
Keputusan MK Bukan Keputusan Tuhan
Kaskus Partai Politik Untuk Demokrasi Aceh BANDA ACEH- Pansus III DPR Aceh yang menangani Qanun Pemilukada Aceh mengaku belum bisa mensahkan Qanun itu secepat mungkin. Pasalnya mereka mengaku masih perlu membahas Qanun itu lebih jauh. Seketaris Pansus III T.Ermiadi, menyebutkan, hingga kini Qanun itu masih dalam tahap pembahasan di tingkat Pansus, dan belum diparipurnakan. Kata... Read More
Ambang Batas 3 Persen
Jakarta, Kompas – Setelah melalui pembahasan selama enam bulan, Badan Legislasi DPR menyetujui rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Mereka sepakat mengusulkan angka ambang batas parlemen 3 persen yang berlaku secara nasional. Usulan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3 persen itu tertuang dalam Pasal 202 rancangan revisi UU Pemilu yang... Read More
Partai Golkar Gagal karena Kurang Responsif
Jakarta, Kompas – Kegagalan Partai Golkar memenangi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilu Presiden 2009 dinilai akibat ketidakmampuan memprediksi pola perubahan dan merespons secara tepat fenomena yang ada. Rasa enggan berjuang untuk kepentingan partai secara militan akibat rendahnya rasa memiliki di kalangan kader. Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat pembukaan Rapat Koordinasi... Read More
Ini Rumus Sederhana Konsep Koalisi Ala Demokrat
TEMPO Interaktif, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan sebenarnya tak sulit membangun koalisi yang sehat dan produktif ke depan khususnya dalam sekretariat gabungan (setgab). “Demokrat punya rumus sederhana tentang efektifitas koalisi yaitu konsisten, konsekuen dan bersungguh-sungguh,” kata Anas kepada Tempo, akhir pekan lalu.Menurut Anas, jalan pikiran Demokrat mengenai konsep koalisi tak serumit... Read More
Qanun Nomor 7 Bisa Jadi Rujukan Pilkada Aceh
BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tampaknya tetap berkomitmen menyelenggarakan pilkada tahun ini kendati DPRA tidak mensahkan rancangan qanun pilkada terbaru yang kini tinggal menunggu pembahasan. Sedangkan Ketua Pansus III DPRA, Drs Adnan Beuransyah mengatakan, pansus memutuskan pembahasan lanjutan Raqan Pilkada akan dilaksanakan setelah RAPBA disahkan pada pekan depan. Ketua Divisi Hukum dan... Read More
Calon Independen di Aceh bukan Lagi Urusan MK
JAKARTA – Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, Mahfud MD menegaskan, persoalan calon independen di Aceh sudah final. Sementara persoalan diterima atau tidaknya keputusan itu bukan lagi urusan MK, karena lembaga ini hanya berwenang menetapkan putusan hukum, bukan lembaga eksekutor. “MK hanya menetapkan hukum, tak berurusan dengan orang setuju atau tak setuju. Kalau menggubris orang yang... Read More