DPR Abaikan Kualitas Pemilu

Jakarta, Kompas – Benang kusut akibat perdebatan soal ambang batas parlemen membuat isu-isu krusial tidak terbahas. Karena itu, kualitas pemilu mendatang diperkirakan tidak berbeda dengan Pemilu 2009.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, Senin (11/7), di Jakarta, menegaskan, DPR saat ini sibuk dengan soal integritas penyelenggaraan Pemilu 2009. Sebaliknya, DPR mengabaikan kualitas pemilu mendatang dengan hanya mengutamakan kepentingan partai sendiri. Semua bersikukuh dengan angka ambang batas parlemen masing-masing yang disesuaikan dengan kemungkinan perolehan kursi pada pemilu mendatang.

Akibatnya, dikhawatirkan hanya terjadi kesepakatan-kesepakatan politik. Sebaliknya, isu-isu krusial, seperti penataan pendaftaran pemilih, teknis penyelenggaraan pemilihan, dan integritas pemilu, serta penegakan hukum, belum dibahas.

Padahal, hal-hal itu menjadi masalah dalam Pemilu 2009. Berbagai masalah, seperti keruwetan dalam data pemilih, penetapan kursi, serta berbagai dugaan kecurangan, kini mulai coba diungkapkan kepada Panitia Kerja Mafia Pemilu DPR.

”Sejauh ini tidak ada perkembangan berarti soal penataan pendaftaran pemilih dan sistem penegakan hukum. Kalau isu-isu krusial dibahas di injury time, bisa dibayangkan hasilnya. Jadi, kalau penyelenggaraan Pemilu 2014 kacau, DPR yang harus disalahkan,” tutur Titi.

Bersikeras

Partai Golkar tetap pada keinginannya supaya ambang batas parlemen 5 persen. Partai lain yang mendukung angka ini adalah PDI-P. Partai Demokrat memilih 4 persen. Partai-partai menengah lain menginginkan ambang batas tetap 2,5 persen.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kemarin menegaskan, Golkar tetap pada pendapatnya sebab saat ini sudah 13 tahun sejak reformasi 1998 dan memasuki tahap konsolidasi demokrasi. Pada tahapan ini, Presiden perlu menjalankan tugas sebaik-baiknya sehingga fraksi di DPR sebaiknya 4-5 fraksi saja.

Sementara itu, beberapa fraksi mulai berubah sikap. Kemarin, Sekretaris F-PAN Teguh Juwarno mengatakan, fraksinya mengusulkan ambang batas tetap 2,5 persen dengan toleransi 3 persen. ”Kami ambil jalan tengah karena masing-masing fraksi tetap pada pendiriannya. Komprominya 3,5 persen,” katanya.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mulai berubah sikap. ”Sejak awal kami menghendaki 2,5 persen. Sekarang kami sudah bergerak ke 3 persen sebagai kompromi,” ujar Sekretaris F-PPP Romahurmuziy.

Malik Haramain dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan, upaya partai besar, terutama Demokrat yang memaksakan ambang batas parlemen di atas 4 persen, berpotensi memunculkan perpecahan di internal partai koalisi pendukung pemerintahan SBY. ”Partai Demokrat jangan hanya memikirkan dirinya sendiri,” katanya.

Malik menilai, wacana menaikkan ambang batas dari 2,5 persen hingga 4 atau 5 persen merupakan upaya membunuh partai menengah dan kecil. (nta/ina/nwo)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply