Maut Merenggut Demokrasi Indonesia

Malaikat pencabut nyawa itu namanya mafia pemilihan umum. Jalinan dan kelindan kepentingan kekuasaan membunuh benih-benih demokrasi. Ini mirip dengan jaringan sindikat kriminal yang di wilayah asalnya, Sisilia, disebut Cosa Nostra. Perkongsian politik di Indonesia dengan mudah menyebar ke pusat kekuasaan karena proses negosiasi politik telah turun derajatnya menjadi transaksi kepentingan. Tak sedikit pun menyisakan kaidah serta niat meluhurkan kekuasaan. Dinamika politik seperti ini hanya melibatkan mereka yang tega menghalalkan segala cara demi memenuhi hasrat dan nafsu kekuasaan. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan hanya menjadi obyek permainan para petualang politik yang menginjak-injak martabat rakyat.

Agresi mafia pemilu semakin menakutkan setelah Panitia Kerja Mafia Pemilu Komisi II DPR mengungkapkan bahwa Andi Nurpati—mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang kini menjadi pengurus Partai Demokrat—berperan signifikan dalam kasus munculnya surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) tertanggal 14 Agustus 2009. (Kompas, 9/7) Surat itu menghasilkan Dewie Yasin Limpo dari Partai Hati Nurani Rakyat menjadi anggota DPR. Tragisnya, Andi Nurpati justru menyimpan surat asli MK bertanggal 17 Agustus 2009 lebih kurang satu tahun dan baru menyerahkannya ke Sekretariat KPU setelah dia berhenti dari KPU. Terbongkarnya skandal tersebut menunjukkan bahwa jejaring mafia pemilu telah merangsek ke KPU dan MK, dua lembaga yang sangat penting dalam menopang tertib politik yang demokratis.

KPU merupakan lembaga yang dipercaya menyelenggarakan kontestasi yang jujur dan adil. Oleh karena itu, anggotanya seharusnya adalah tokoh masyarakat yang mempunyai integritas, berwibawa, bersih, dan kompeten. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengatur seleksi komisioner sangat ketat.

Namun, sayangnya sejak awal proses seleksi ditengarai sarat kepentingan politik. Oleh karena itu, seleksi menuai kontroversi sebagaimana dapat diikuti dalam pemberitaan media pada tahun 2007. Tim seleksi dianggap mengabaikan ketentuan UU No 22/2007 yang menegaskan, anggota KPU harus memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Tim justru melakukan testing yang dianggap gagal menjaring tokoh masyarakat yang mempunyai rekam jejak, keahlian, dan kompetensi yang diperlukan. Akibatnya, beberapa tokoh akademis dan pemerhati pemilu yang mempunyai reputasi serta dikenal publik gagal lolos seleksi.

Kecerobohan juga terjadi karena seorang yang lolos seleksi administrasi ternyata terkait dengan partai politik tertentu. Ke depan, mungkin pemilihan calon anggota KPU harus diubah. Tidak melalui pendaftaran terbuka, tetapi melalui tim seleksi yang dibentuk dari orang berintegritas dan independen, yang bertugas menginventarisasi calon potensial dan menawarkannya ke publik untuk diseleksi.

Kiblat UU

MK merupakan institusi yang mempunyai peran sentral mengawal konstitusi. Reputasi yang dibangun melalui berbagai keputusan yang meletakkan konstitusi sebagai kiblat UU patut mendapatkan penghargaan. Namun, kewibawaan mulai tergerus sejak lembaga itu menangani perkara sengketa pemilihan umum kepala daerah.

Dalam pertarungan kekuasaan yang nyaris tanpa cita-cita dan medan politik menjadi sekadar arena perburuan kekuasaan, kemenangan dan kekalahan merupakan pertarungan antara hidup dan mati. Menjadi pemenang adalah segala-galanya, apalagi kalau yang bertarung telah melakukan investasi sangat besar sehingga kekalahan akan membangkrutkan. Jalan yang ditempuh adalah beperkara di MK dengan harapan mereka dapat ”bernegosiasi” dengan oknum di lembaga itu.

Dalam tataran negara atau masyarakat politik demokrasi boleh dikata sudah mati suri. Elite penguasa yang merupakan produk proses demokratis ternyata menghasilkan oligarki dan dinasti politik. Gejala itu semakin menguat sejalan dengan semakin meluasnya jejaring mafia pemilu yang menjadikan relasi antara politik uang dan proses politik menjadi aksiomatis. Membiarkan mafia pemilu merajalela dapat dipastikan perpolitikan di Indonesia akan didikte oleh mafioso yang sumber dananya berasal dari kekayaan negara serta, kemungkinan besar, dari hasil pencucian uang haram, baik dari perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang maupun perjudian. Temuan Panitia Kerja Mafia Pemilu DPR, termasuk belasan kursi haram di DPR, harus dijadikan modal membongkar mafia pemilu serta melakukan audit politik agar simpul-simpul mafia pemilu dapat segera diamputasi.

J Kristiadi  Peneliti Senior CSIS

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply