Pilkada 2 Putaran KPUD Kaltim: Surat MA Tak Mengikat

Samarinda – KPUD Kaltim tidak mengacuhkan surat Mahkamah Agung (MA) yang menilainya tidak konsisten karena menggelar pilkada 2 putaran. KPUD Kaltim menilai surat MA itu tidak mengikat.

“Surat itu tidak mengikat KPUD Kaltim. Meski fatwa MA sekalipun,” kata Kuasa Hukum KPUD Kaltim, Abdul Rais, kepada detikcom, Senin (29/7/2008).

Rais enggan memberikan komentar terhadap pernyataan Ketua MA Bagir Manan yang menilai KPUD Kaltim tidak konsisten melaksanakan UU yang dijadikan landasan untuk menggelar pilkada.

“Saya tidak akan mengomentarinya. Tidak ada konsekuensi hukum kalau KPUD tidak mematuhi surat MA itu,” ujar Rais.

Rais menjelaskan, surat MA tersebut keluar sebagai jawaban dari surat yang dikirimkan KPUD Kaltim No.270/537/Sekr-KPU/I/2008 tertanggal 10 Juni 2008. Surat tersebut berisi rekapan perolehan dan penetapan suara empat pasangan cagub- cawagub. KPUD juga menyatakan, pilkada akan dilakukan 2 putaran karena tidak ada pasangan yang memperoleh 30 persen plus 1 persen suara. Hal tersebut sesuai dengan UU No.12/2008.

“Surat itu juga ditandatangani saksi-saksi, termasuk dari pasangan Awang Farouk Ishak-Farid W dan Achmad Amins-Hadi Mulyadi, yang maju ke putaran kedua. Saya tidak tahu, surat MA yang ditujukan ke Ketua KPUD Laltim isinya justru begitu (menilai tidak konsisten),” ujar Rais.

MA menilai KPUD Kaltim tidak konsisten dalam menjalankan UU yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pilkada. Pada awal proses tahapan pilkada, KPUD Kaltim menggunakan UU No 32/2004. Dalam UU ini pemenang Pilkada cukup meraih 25 persen suara.

Namun saat melakukan rekapitulasi dan menetapkan perolehan suara, KPUD Kaltim menggunakan UU No.12/2008. UU ini mengatur pasangan cagub-cawagub bisa ditetapkan sebagai pemenang jika meraih minimal 30 persen plus 1 persen suara. Jika tidak ada pasangan yang memperoleh suara sebesar itu, pilkada dilakukan dalam 2 putaran.(djo/djo)

Source : Detiknews.com

Leave a Reply