Sanksi Belum Cukup

Layar proyeksi menampilkan salah satu makalah dalam acara diskusi “Pembahasan RUU Pilkada di Media Daring dan Pola Komunikasi Partai di Media Sosial”, di Jakarta, Senin (25/4). Analisis pada pembicaraan tentang RUU Pilkada di media sosial dan media daring menjadi salah satu upaya untuk membaca wacana dan apresiasi masyarakat Indonesia.
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

JAKARTA, KOMPAS — Sanksi bagi pelaku praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah akan diperluas. Tidak hanya calon kepala daerah-calon wakil kepala daerah yang diberi sanksi, tetapi juga semua pemberi dan penerima politik uang. Namun, hal itu dinilai belum cukup.

Dalam draf RUU Pilkada (RUU perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota), pemerintah mengusulkan sanksi bagi pemberi uang atau materi kepada pemilih. Sanksi juga diusulkan untuk penerima materi atau uang sebagai kompensasi untuk memilih pasangan calon tertentu (Pasal 187 A).

Usulan pemerintah itu, menurut Pimpinan Panja RUU Pilkada Komisi II DPR Ahmad Riza Patria, Senin (25/4), di Jakarta, disetujui oleh fraksi-fraksi di DPR. Bahkan, sejumlah fraksi mengusulkan, sanksi juga diberikan untuk simpatisan yang memberikan uang secara sukarela kepada pemilih.

“Jadi, misalnya, saya mendukung si A dan saya membagi-bagikan uang untuk memenangkan si A, padahal saya bukan tim sukses, ada usulan tetap mendapat sanksi,” ujarnya.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Titi Anggraini, definisi politik uang berikut sanksi yang diusulkan pemerintah itu perlu diperluas.

Titi menuturkan, praktik politik uang kini tidak lagi terbatas pada jual-beli suara antara calon dan pemilih. Kandidat yang membeli kursi partai politik agar bisa didukung di pilkada juga masuk di dalamnya. Demikian pula dengan suap terhadap petugas penyelenggara seusai pemungutan suara dengan maksud mengubah hasil pemilihan. Suap terhadap hakim juga harus masuk kategori politik uang.

PNS mundur

Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Irham Dilmy menuturkan, adalah sebuah kemunduran jika pemerintah dan DPR berpendapat PNS tak perlu mundur saat mengikuti pilkada.

Dilmy mengingatkan, keharusan PNS mundur sebagai PNS diatur dalam Pasal 119 dan 123 UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tahun lalu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan, pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon dalam pilkada.

Apalagi jika aturan keharusan mundur itu dicabut, lanjut Dilmy, peluang politisasi birokrasi bakal lebih besar. Ini sama saja jika pemerintah dan DPR mengatur PNS cukup cuti saat pilkada, hal itu tetap tidak menutup potensi politisasi birokrasi.

Kondisi ini sekaligus akan membuat posisi PNS sulit untuk berada pada posisi netral. Padahal, netralitas itu penting supaya jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada publik oleh pemerintah tidak terganggu kepentingan politik saat pilkada.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono mengatakan, munculnya wacana PNS tidak perlu mundur jika maju pilkada setelah berkaca pada Pilkada 2015. Saat itu, tidak sedikit PNS mengurungkan niatnya menjadi calon pemimpin daerah karena harus mundur sebagai pegawai. Pasalnya, mereka berpotensi tak punya pekerjaan jika kalah pilkada. Padahal PNS mengenal selak-beluk pemerintahan sehingga tidak sulit menyesuaikan diri jika terpilih.

Riza Patria menuturkan, ada beberapa pilihan pengaturan bagi PNS jika tak perlu mundur saat ikut pilkada. Pilihan itu adalah mundur dari jabatan struktural atau cuti di luar tanggungan.

Namun, anggota Panja RUU Pilkada dari Fraksi PDI-P, Arif Wibowo, menambahkan, mayoritas fraksi menghendaki PNS harus mundur jika mengikuti pilkada. (NTA/AGE/APA)

Source: Kompas.com

Leave a Reply