siwah.com

Tag: parpol

  • Ujian Politik Partai Demokrat

    Munculnya kasus dugaan suap yang melibatkan kader Partai Demokrat tidak saja membuat publik ragu terhadap komitmen partai ini mendukung pemberantasan korupsi, tetapi juga memperlihatkan kian renggangnya soliditas partai. Kasus ini sekaligus membuka potensi konflik di tubuh partai penguasa tersebut.

    Publik melihat performa partai penguasa, yaitu Partai Demokrat, masih jauh dari harapan mereka. Sebanyak 63,8 persen responden dalam jajak pendapat Kompas kali ini menilai kinerja partai yang didirikan pada 9 September 2001 itu tidak memuaskan. Sepertiga dari yang merasa tidak puas itu adalah pemilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009.

    Ketidakpuasan responden terutama berpijak pada masalah penegakan hukum dan janji partai ini dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Publik merasa tidak puas (64,3 persen) dengan upaya Partai Demokrat dalam mendorong pemberantasan korupsi. Ketidakpuasan ini sedikit banyak berdampak pada tingkat kepercayaan mereka terhadap komitmen dan janji pemberantasan korupsi oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang notabene representasi dari kemenangan politik Partai Demokrat.

    Masuknya sejumlah kepala daerah ke dalam tubuh Partai Demokrat, khususnya yang pernah tersangkut dugaan kasus korupsi, seperti Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin, mantan Bupati Situbondo Ismunarso, Bupati Bukittinggi Djufri, dan mantan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip, menjadikan citra Partai Demokrat sebagai partai pelindung para elite politik yang bermasalah dengan hukum. Citra ini juga diakui oleh 43,8 persen responden.

    Penangkapan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menyeret juga kader Partai Demokrat, menjadi ujian berat bagi partai ini dan Yudhoyono untuk membuktikan janji-janjinya dalam memberantas korupsi. Dugaan suap dalam proyek pembangunan wisma atlet untuk persiapan SEA Games di Palembang ini setidaknya mencatut sejumlah nama kader partai tersebut.

    Ujian itu tidak lepas dari keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dalam kasus dugaan suap Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Mahkamah Konstitusi. Dugaan suap di Kemenpora juga menjadi batu sandungan bagi Partai Demokrat karena kementerian tersebut justru dipimpin oleh Andi Mallarangeng, yang notabene juga kader dari partai ini.

    Citra partai

    Dugaan suap yang melibatkan kader Partai Demokrat akan berdampak pada citra partai penguasa ini di mata publik. Separuh lebih responden (68,2 persen) meyakini kasus ini akan menurunkan citra dan popularitas partai menjelang Pemilu 2014. Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat yang memberhentikan Nazaruddin dari jabatannya sebagai bendahara umum dinilai belum cukup untuk menunjukkan komitmen partai ini dalam memberantas korupsi. Sebanyak 76,1 persen responden menyatakan Nazaruddin harus diberhentikan juga dari anggota DPR.

    Alasan lahirnya keputusan memberhentikan Nazaruddin lebih diakibatkan oleh berbagai pemberitaan miring tentang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut yang membuat partai ini dalam posisi tidak menguntungkan (Kompas, 24/5/2011). Langkah ini semakin menguatkan anggapan tentang Partai Demokrat yang memang dibangun oleh kuatnya pencitraan politik, yang umumnya bergantung pada sosok Yudhoyono. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengakui, popularitas Yudhoyono lebih dahulu naik sejak tahun 2004 daripada Partai Demokrat. Yudhoyono menjadi tumpuan citra dan popularitas partai. Seiring dengan naiknya citra dan popularitas Yudhoyono, Partai Demokrat pun mengiringinya (Urbaningrum, 2010).

    Kini pencitraan partai dan Yudhoyono sedang diuji dengan meledaknya kasus dugaan suap yang melibatkan Nazaruddin. Apalagi, kasus ini juga menguak dugaan adanya konflik internal partai. Terjadinya perbedaan pernyataan dari kader partai, khususnya soal kasus yang menjerat Nazaruddin, menjadi potret tidak solidnya partai ini. Sebut saja soal pemberian sanksi bagi Nazaruddin. Pihak Fraksi Demokrat di DPR yang membentuk tim khusus pencari fakta kasus dugaan suap tersebut menyatakan Nazaruddin tidak terlibat. Sementara keputusan Dewan Kehormatan justru sebaliknya meskipun alasan yang dipakai adalah dampak pemberitaan yang merugikan citra partai.

    Munculnya perbedaan ini tidak lepas dari dugaan adanya faksi di dalam tubuh partai ini pasca-Kongres II 2010 di Bandung. Kemenangan Anas Urbaningrum di kongres tersebut dinilai banyak pihak belum sepenuhnya diterima oleh pihak lain yang menjadi rival Anas di kongres. Kasus Nazaruddin seakan membuka kembali rivalitas tersebut. Hampir separuh responden (42 persen) menilai kondisi ini akan memengaruhi soliditas partai.

    Kepemimpinan

    Kasus dugaan suap yang melibatkan kader Partai Demokrat juga menjadi ajang pembuktian sekaligus ujian bagi kepemimpinan di tubuh partai ini. Kuatnya pengaruh Yudhoyono, baik secara historis maupun struktural, di partai ini sedikit banyak dinilai ”membatasi” kepemimpinan Anas sebagai ketua umum. Terbentuknya majelis tinggi partai yang dipimpin Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina, sebagai struktur baru hasil Kongres II di Bandung, dinilai sejumlah pihak mereduksi peran dan fungsi ketua umum (Kompas, 29/5/2010).

    Kuatnya pengaruh Yudhoyono dalam mengendalikan Partai Demokrat juga tergambar dari sikap sebagian besar responden. Sebanyak 51,2 persen responden menilai Yudhoyono sebagai Ketua Dewan Pembina jadi pengendali utama partai ini. Hanya 12,2 persen responden yang melihat pengaruh Anas sebagai ketua umum lebih kuat.

    Sikap 24,3 persen responden pemilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009 yang mengaku tidak akan memilih kembali partai ini pada Pemilu 2014 bisa jadi peringatan bagi partai ini untuk kembali berbenah. Menyelesaikan kasus keterlibatan kadernya dari dugaan korupsi menjadi pintu bagi partai ini untuk lolos dari ujian politiknya.
    YOHAN WAHYU (LITBANG KOMPAS)

    Source : Kompas.com

  • Konflik Internal Penentu Anas Layak Nyapres 2014

    Anas Urbaningrum

    INILAH.COM, Jakarta- Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum belum masuk kriteria calon presiden (capres) 2014 karena dianggap belum menunjukkan kemampuan. Namun, beberapa kasus internal yang tengah dialami PD saat ini bisa menjadi penentu Anas sudah layak dicalonkan atau sebaliknya.

    “Permasalahan internal yang terjadi saat ini merupakan tantangan terbesar bagi Anas, lewat kasus-kasus yang terjadi sekarang justru bisa dipakai untuk membuktikan bahwa dia layak dijagokan menjadi calon presiden oleh partai Demokrat untuk 2014 mendatang,” ujar Pengamat Politik dari Evolution, Andi Syafarini ketika dihubungi INILAH.COM, Sabtu (4/6/2011).

    Lalu bagimana caranya, kata Andi, tentu saja Anas harus bisa menyelesaikan segera permasalahan internal Partai Demokrat dengan baik yang tetap menguntungkan dan menjaga citra baik partai Demokrat dan tidak menimbulkan kepercayaan publik terhadap PD menurun apalagi menghilang.

    Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Ahmad Mubarok mulai membocorkan kepada media siapa-siapa calon presiden yang dilirik Demokrat pada Pemilu 2014. Dua nama tokoh dari eksternal partai seperti mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD disebut-sebut Mubarok sebagai orang yang layak dijagokan.

    Sebaliknya, nama Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum belum masuk kriteria calon presiden (capres) karena PD belum melihat ada prestasi yang ditunjukkan oleh Anas yang bisa menjadi penilaian bahwa Anas layak dijagokan.

    Melihat itu, Andi berpendapat, seharusnya anggapan itu bisa digunakan sebagai cambuk penyemangat untuk Anas dan membuktikan bahwa dirinya bisa diperhitungkan. Salah satunya yaitu dirinya harus berhasil menyelesaikan permasalahan internal partai yang sekarang terjadi dengan sangat baik.

    “Kalau dia menyelesaikan konflik internal partai dengan smooth landing, ini bisa memberikan kepercayaan diri dari para politisi senior di PD terhadap kepemimpinan Anas. Bagaimana pemimpin yang relatif muda menahkodai partai besar yang penuh kaum elit di panggung politik dan membuat para elit itu merasa betah dibawah kepemimpinan Anas,” tandasnya.

    Namun sebaliknya, bila kasus seperti Nazaruddin ataupun isu Mr A tidak bisa diselesaikan dengan baik, ini akan selalu menjadi kerikil-kerikil tajam sepanjang masa kepemimpinan Anas sebagai Ketua Umum. “Apalagi bila ini disandingkan dengan proses hukum dan terbukti (bersalah), maka ini bukan lagi kerikil tapi sudah menjadi tembok besar yang akan menjadi penghalang bagi Anas untuk memimpin partainya apalagi dijagokan memimpin Negara,” pungkas Andi.

    Source : inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pengamat: Isu Mr. A, Bukti Rapuhnya Demokrat

    VIVAnews – Isu ‘Mr. A’ yang dilontarkan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan terus menuai kontroversi. Isu ini terutama mendapat reaksi keras dari para politisi Partai Golkar.

    Kebetulan, partai politik berlambang pohon beringin itu menyimpan banyak politisi senior yang memiliki nama depan berawalan A, mulai Ketua Umumnya Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Agung Laksono, hingga Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung.

    Ramadhan menyatakan ‘Mr. A’ yang merupakan salah satu politisi kawakan di kancah perpolitikan Tanah Air berupaya untuk mengobok-obok Partai Demokrat.

    Terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan ‘Mr. A’ itu, pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, mempunyai penilaian tersendiri terkait isu ‘Mr. A’ ini ke ranah publik, menyusul kehebohan yang melanda Partai Demokrat setelah mantan Bendahara Umumnya Muhammad Nazaruddin tersandung sejumlah kasus hukum.

    “Ada atau tidaknya ‘Mr. A’, yang jelas ucapan Ramadhan Pohan memperlihatkan kondisi internal Demokrat yang rapuh,” kata Boni kepada VIVAnews.com di Jakarta, Minggu, 5 Juni 2011.

    Menurut dia, sebagai partai yang baru muncul setelah era reformasi 1998, Demokrat belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menanggulangi konflik internal partai. Begitu pula dalam konsolidasi dan manajemen kepartaian secara umum.

    Boni mengatakan, ada satu poin dalam konsep kepartaian yang tidak dimiliki oleh mayoritas kader Demokrat. “Poin itu krusial, yakni memiliki motivasi dan tujuan yang sama,” ujar Boni.

    Selain itu, antarkader Demokrat tidak saling mengenal secara dekat. Akibatnya, masing-masing individu dalam Demokrat memiliki orientasi politik yang berbeda. Hanya satu hal yang membuat mereka bersatu.

    “Mereka bersatu karena ada perekat tunggal yang menghipnotis mereka, yakni SBY. Keadaan seperti ini bertahan selama lebih dari lima tahun terakhir,” jelas Boni.

    Partai Demokrat pun, tuturnya, menjadi populer karena figur SBY. Masalah kemudian mulai muncul saat ini, menjelang Pemilu 2014. Pada Pemilu 2014, SBY tidak mungkin lagi menjadi presiden, sedangkan sebagai partai pemenang Pemilu 2009, Demokrat, ingin kembali melahirkan presiden baru.

    “Keadaan ini tidak mudah, dan memicu konflik internal yang berimbas pada faksionalisasi atau perpecahan semu,” kata Boni.

    Ia mengingatkan, Demokrat membutuhkan manajemen yang serius. “Bila ingin bertahan lama, Demokrat harus terus mengevaluasi dan konsolidasi, karena itu adalah pola kerja partai modern. Konsolidasi jangan hanya menjadi formalitas,” tegas Boni.

    “Kalau Demokrat masih terus seperti ini sampai Pemilu 2014, tanpa stabilitas dan kerja sama yang baik di internal partai, maka Demokrat bakal babak belur,” tandas Boni.

    Lantas, bagaimana dengan soal ‘Mr. A’? Boni menyarankan agar Demokrat tidak meributkan unsur-unsur dari luar partai yang hendak mengobrak-abrik Demokrat, karena partai ini memang sudah rapuh sejak awal.

    Sebelumnya, Ramadhan juga mengatakan dirinya tidak bermaksud menciptakan huru-hara politik dengan melemparkan isu ‘Mr. A’ ke publik. Ia hanya bermaksud menyindir orang yang bersangkutan. “Santai saja, jangan kayak kebakaran jenggot.  Sindiran yang saya lakukan masih dalam koridor tata krama dan etika,” kata dia. (art)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kematangan Kelola Konflik Dipertanyakan

    bendera demokrat

    JAKARTA–MICOM: Pengamat Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menjelaskan, isu yang menghubungkan Mr A dengan elite politik tertentu adalah tanda bahwa Demokrat bukan partai yang matang dan dan tidak dewasa dalam mengelola konflik sendiri. Ketidakmampuan meredam konflik internal menyebabkan pola mencari kambing hitam menjadi solusi.

    “Kalau Ramadhan (Pohan) punya bukti dan tahu siapa itu Mr A, umumkan ke publik. Jangan jadikan itu teka-teki dan isu yang membingungkan rakyat,” ujar Ikrar di Jakarta, Sabtu (4/6).

    Menurutnya, Mr A tersebut hanyalah upaya mengalihkan isu yang dilakukan oleh kader Demokrat. Partai penguasa itu ingin menutupi skandal internal partai yang sedang bergulir. Sebagai sebuah partai yang matang dan modern, seharusnya Demokrat bisa redam konflik internal dan tidak mengalihkan dengan isu lain.

    “Buat saya, Demokrat bukanlah sebuah partai yang sebenarnya. Kalau parpol itu matang, dia bisa selesaikan masalahnya dengan rapi,” terang Ikrar.

    Menurutnya, manuver Demokrat tersebut berbahaya terhadap eksistensi mereka di mata partai koalisi. Isu Mr A tersebut kini melebar hingga mengaitkan dengan sejumlah tokoh Golkar. Menurut Ikrar, sangat mungkin Golkar akan mengubah sikapnya dan keluar dari sekretariat gabungan (Sekgab) partai koalisi pemerintah. Sebab di Sekgab pun Golkar tidak pernah mendapat keuntungan lebih. “Masalah internal partai harus diurus sendiri dan jangan melibatkan partai lain seperti Golkar,” tegas Ikrar.

    Selain itu, lanjut Ikrar, Demokrat pada 2014 sudah tidak bertaring lagi. Bahkan dirinya memprediksikan, Demokrat tidak banyak lagi diminati publik. “Bagi saya di 2014, Demokrat finis. Dia hanya bergantung pada tokoh SBY. Kalau SBY hilang, Demokrat juga mati. Apalagi kalau internalnya pecah,” tandasnya. (*/OL-2)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Partai Islam Diharapkan Kembali ke PPP

    Jakarta, Kompas – Sejumlah partai politik berbasis massa Islam diharapkan dapat bersatu dan kembali bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Jangan sampai kekuatan politik Islam terpecah-belah hanya karena berebut kepentingan meraih kekuasaan.

    Harapan itu disampaikan mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hamzah Haz seusai menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6). ”Bagaimanapun, partai-partai Islam yang dahulu berasal dari PPP harus dirangkul kembali, bergabung kembali dengan PPP,” katanya.

    Hamzah menengarai, penurunan perolehan suara PPP pada setiap pemilu pascareformasi disebabkan banyak kelompok yang memisahkan diri dan membentuk partai baru. Mantan Wakil Presiden itu mencontohkan, suara PPP mulai menurun pada Pemilu 2004 lantaran salah satu tokoh partai, yakni Zainuddin MZ, membentuk Partai Bintang Reformasi (PBR). ”Suara PPP pada Pemilu 1999 masih 10 persen. Begitu Zainuddin membentuk PBR, suara PPP 8 persen, yang 2 persen diambil PBR,” ujarnya.

    Karena itu, sudah seharusnya unsur pimpinan PPP kembali merangkul dan mengajak kelompok-kelompok Islam yang tercerai-berai untuk kembali ke PPP. Selain untuk menambah kekuatan, persatuan itu penting untuk menghadapi rencana peningkatan ambang batas parlemen.

    Secara terpisah Wakil Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi mengatakan, PPP menargetkan akan mengembalikan perolehan suara hingga 10 persen pada Pemilu 2014. Oleh karena itu, PPP akan menjadikan muktamar pada awal Juli mendatang sebagai ajang koordinasi dan konsolidasi kader. (NTA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pemilu Idealnya Diikuti Maksimal 10 Parpol

    MALANG–MICOM: Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Masud Sa’id mengemukakan idealnya partai politik (parpol) di Indonesia yang lolos verifikasi dan ikut dalam pemilu hanya 10 saja.

    “Ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2014 juga ikut menentukan banyak tidaknya parpol yang lolos verifikasi, sehingga ada kemungkinan kurang dari 10 parpol, jika parliamentary threshold nanti benar-benar diberlakukan 5 persen,” kata Mas’ud, Rabu (1/6).

    Menurut Mas’ud, keberadaan parpol “kecil”, apalagi parpol baru akan mudah berguguran dan sulit untuk mencapai ketentuan parliamentary threshold (ambang batas perolehan kursi di parlemen), sehingga sulit untuk menembus kursi parlemen. Ia mengatakan, secara teoritis peluang parpol baru sangat sulit dan tidak mudah seperti pemilu sebelumnya (2009), apalagi dalam waktu dekat ini juga akan muncul Undang-Undang (UU) Pemilu dan Parpol yang baru sebagai revisi UU sebelumnya. Jika dipaksakan naik menjadi 5 persen, kemungkinan besar partai politik (parpol) yang lolos hanya 3-4 saja.

    “Jumlah parpol yang terlalu banyak seperti sekarang ini memang perlu dipangkas (dikurangi) dengan aturan yang bisa memangkas secara alami, seperti menaikkan persentase perolehan suara yang mencapai ambang batas,” tegasnya.

    Hanya saja, tegasnya, apapun bisa terjadi dalam dunia politik. Peluang yang kecil akhirnya juga bisa menembus batas perolehan suara dan sebaliknya parpol besar yang diprediksi mampu mendulang suara cukup signifikan juga bisa jatuh.

    Mas’ud juga menyatakan dukungannya terhadap pemangkasan jumlah parpol yang dinilai terlalu banyak. Akan tetapi, proses pemangkasan tersebut tidak terlalu mencolok dengan menaikkan parliamentary threshould secara drastis menjadi 5 persen dari 2,5 persen. “Kita berharap RUU Pemilu sudah disahkan sebelum Pemilu 2014 dilaksanakan, agar lebih simpel dan tidak akan ada lagi parpol yang tidak lolos verifikasi hanya berganti nama saja,” tegasnya. (Ant/OL-04)

    Source : Media Indonesia

  • Buat Kontrak Politik

    Jakarta, Kompas – Upaya pencegahan politikus lompat pagar tidak bisa dilakukan dengan membuat aturan dalam undang-undang. Kontrak politik diyakini menjadi salah satu cara partai politik untuk mengikat kepala daerah yang diusung agar tidak pindah ke partai politik lain.

    Cara itulah yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN). ”Karena PAN bukan partai rental dalam pemilu kepala daerah, ada kontrak politik untuk mengikat calon kepala daerah yang diusung,” kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat PAN Bidang Pemenangan Pemilu Viva Yoga Mauladi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).

    Dalam kontrak politik itu, calon kepala daerah diminta untuk menjaga nama baik pribadi dan partai, berperilaku sesuai dengan peraturan dan kepentingan rakyat, serta memberikan pengabdian dan ikut membesarkan partai. Menurut Viva, kontrak politik merupakan kontrak moral sehingga jika dilanggar akan mendapatkan sanksi moral.

    Partai Kebangkitan Bangsa, ujar anggota Komisi II DPR dari F-PKB, Abdul Malik Haramain, akan mengusulkan ketentuan aktif selama tiga hingga lima tahun di parpol sebagai salah satu persyaratan seseorang maju dalam pilkada. Persyaratan itu akan mempersulit kepala daerah yang pindah ke parpol lain demi mempertahankan kekuasaan. ”Kalau pakai aturan itu, pada periode keduanya dia tidak akan bisa pindah ke partai lain,” katanya.

    Menurut Ketua F-PKB Marwan Jafar, parpol bisa mengerem perilaku perpindahan kader demi kekuasaan dengan cara membuat jenjang kaderisasi partai. ”Pindah partai memang hak setiap orang. Tetapi, kita berkepentingan untuk mewujudkan politik adiluhung yang bermartabat,” kata Hanif Dhakiri, anggota F-PKB.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menuturkan, partainya berusaha mencegah kadernya lompat pagar dengan lebih memprioritaskan mengusung kader karena mereka cenderung memiliki loyalitas tinggi terhadap partai.

    Saat pilkada, lanjut Hasto, PDI-P juga mengerahkan semua kadernya, baik yang ada di legislatif maupun pengurus partai untuk bahu-membahu mendukung calon yang diusung partai. Dengan demikian, ketika calon yang diusung itu menang, diharapkan memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dengan kader PDI-P sehingga menjadi enggan melompat ke partai lain.

    ”PDI-P juga membuat kontrak politik dengan setiap calon yang diusung, agar menjalankan garis kebijakan partai seperti memajukan ekonomi kerakyatan. Jika kontrak dilanggar, partai dapat mencabut dukungan,” ujar dia.

    Partai Golkar memilih memperkuat ideologi partai untuk mengantisipasi politikus yang pindah ke parpol lain. Sistem distribusi elite dibenahi. Komunikasi pun diintensifkan.

    Menurut Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham, ada kesenjangan ideologi dalam perjuangan politik. Oleh karena itu, penguatan ideologi, kaderisasi, dan pendidikan politik gencar dilakukan akhir-akhir ini. Di sisi lain, sistem meritokrasi dipertimbangkan kembali untuk distribusi kader sebagai elite partai. Itu karena banyak kader lompat pagar karena merasa diperlakukan tidak adil. Partai Golkar pun sudah menerapkan kontrak politik dengan kader yang menjadi kandidat kepala daerah.

    Untuk menghadang politikus lompat pagar itu, menurut Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan M Romahurmuziy, PPP lebih mengupayakan komunikasi intensif dengan kader yang menjabat sebagai kepala/wakil kepala daerah.

    Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi mengatakan, dirinya tidak pernah menjadi pengurus Partai Bulan Bintang. Keberadaannya sebagai anggota DPR hanya sebagai anggota parpol itu dari unsur eksternal atas tawaran Ketua Umum PBB saat itu, Yusril Ihza Mahendra. ”Seumur hidup saya belum pernah menjadi kader, apalagi menjadi pengurus partai, kecuali sekarang di Demokrat (Partai Demokrat),” ujar Zainul.

    (NTA/ADH/BIL/NWO/INA/RUL/FAJ/LOK)

    Source : Kompas.com

     

  • Jaringan SBY Berharap Konflik Bisa Dewasakan Partai

    JAKARTA–MICOM: Jaringan Nusantara, organ pendukung Susilo Bambang Yudhoyono, berharap kisruh di Partai Demokrat bisa membuat partai itu semakin dewasa.

    “Saat ini sedang terjadi upaya belah bambu di Demokrat dan SBY. Tetapi ini akan mendewasakan kami dalam proses politik ke depan. Apalagi Demokrat adalah partai modern yang berupaya menyelesaikan masalah dengan matang,” ujar Ketua Jaringan Nusantara Iwan Yakobus Kurniawan, di Jakarta, Selasa (31/5).

    Menurutnya, Partai Demokrat kini sedang dirundung masalah terkait dengan kasus mantan bendahara umumnya, M Nazarudin, yang diduga korupsi. Kemudian, muncul SMS ancaman dari orang yang mengaku Nazarudin yang kini bernada di Singapura. Namun demikian, kata Iwan, kejadian-kejaidan itu tidak akan memecah pendukung SBY, khususnya Jaringan Nusantara.

    “Kami masih fokus mengawal program kerakyatan dan solid menjaga keutuhan partai, hal serupa juga harus dilakukan kader-kader yang lain,” ujar Iwan.

    Sebagaimana diberitakan, internal Partai Demokrat bergolak belakangan ini. Faksi-faksi makin terlihat, terutama dalam menyikapi isu Nazaruddin. (Faw/OL-3)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • RUU Pemilu, Partai Besar Diminta Tak Egois

    VIVAnews – Rancangan Undang-undang Pemilu yang seharusnya bisa disepakati pekan lalu, ternyata batal dibawa ke paripurna DPR karena fraksi-fraksi di DPR menemui jalan buntu terkait pembahasan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, yakni perolehan suara nasional minimal yang diperlukan suatu partai untuk lolos ke DPR.

    Fraksi-fraksi besar seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP keberatan bila ambang batas parlemen berada di angka 3 persen. Demokrat ingin ambang batas parlemen berada di atas kisaran 3 persen, sedangkan Golkar dan PDIP lebih tegas lagi meminta ambang batas parlemen dipatok di angka 5 persen. Fraksi-fraksi lain pun keberatan dengan kengototan tiga fraksi terbesar di parlemen itu.

    “Bukan soal apa-apa, tapi azas proporsionalitas dan keterwakilan rakyat dalam sistem pemilu kita harus dijaga dengan baik. Keterwakilan rakyat akan benar-benar rendah kalauparliamentary threshold-nya tinggi,” kata Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa M. Hanif Dhakiri kepada VIVAnews.

    “Partai-partai besar jangan memaksakan parliamentary threshold melebihi 3 persen,” tandasnya. Hanif membenarkan, tingginya angka ambang batas parlemen merupakan langkah efektif untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR. Namun ia mengingatkan, sistem pemilu bukan hanya soal penyederhanaan partai.

    “Kita juga harus memastikan agar kadar proporsionalitas dalam sistem pemilu itu baik, dan derajat keterwakilan rakyat dalam pemilu relatif tinggi,” tegas Hanif. Ia menyatakan, ambang batas parlemen sebesar 2,5 persen saja seperti yang diterapkan pada Pemilu 2009 lalu, mengakibatkan terbuangnya suara pemilih sebanyak lebih dari 19 juta suara.

    Jadi, kata Hanif, jika ambang parlemen misalnya dinaikkan menjadi 4 persen, maka suara pemilih yang hilang akan mencapai sekitar 23 juta suara, dan apabila ambang parlemen dinaikkan menjadi 5 persen, maka suara pemilih yang hilang akan lebih banyak lagi, yakni mencapai 33 juta suara. “Itu belum termasuk suara yang tidak sah karena salah contreng atau alasan-alasan lain, yang pada Pemilu 2009 lalu mencapai lebih dari 17 juta suara,” tutur Hanif.

    Ia mengingatkan, seluruh suara hilang itu tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Dengan kata lain, menurutnya, “Jadi buat apa penyederhanaan partai kalau tingkat keterwakilan rakyat justru menjadi rendah dan tidak proporsional? Itu sama saja dengan membunuh hak demokrasi rakyat,” kata dia.

    Apapun argumen logis PKB, partai-partai besar tetap menginginkan angka ambang batas parlemen dinaikkan secara signifikan. “Kami masih memasang angka 5 sampai 7,5 persen. Keputusannya berapa, lihat saja nanti, masih digodok,” kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

    Selain PKB, PPP pun keberatan dengan kenaikan ambang batas parlemen. Partai yang pada Pemilu 2009 lalu ini meraih 5 persen suara nasional, menginginkan angka ambang parlemen tetap 2,5 persen seperti sebelumnya. “Penggunaan 2,5 persen sudah sangat memadai dan memungkinkan terjadinya penyederhanaan parpol secara alamiah,” kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. (eh)

    Source : vivanews.com

  • Survei LSI, Pemilih Demokrat Turun

    VIVAnews – Pemilihan Umum (Pemilu) masih 3 tahun lagi. Diperkirakan peta kekuatan partai politik akan berubah bila dibandingkan hasil pemilu 2009 lalu.

    Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang menyoroti topik “Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik”.

    Dari hasil survei terbaru LSI, Partai Demokrat masih menjadi pemenang jika Pemilu digelar saat ini. Partai yang mengantar Susilo Bambang Yudhoyono ini memperoleh suara sebanyak 18,9 persen. Bila dibandingkan dengan perolehan suara pada pemilu 2009 lalu, terjadi tren penurunan. Saat itu Demokrat mendapatkan 20,85 persen suara.

    Berada pada posisi kedua adalah partai yang berperan sebagai oposisi pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai Banteng Moncong Putih ini memperoleh suara sebesar 16,7 persen.

    Sementara mitra koalisi Demokrat, Partai Golkar berada pada posisi ketiga dengan peroleh suara 12,5 persen.

    Berturut-turut 5 besar Parpol yang memperoleh suara terbanyak dalam survei LSI ini adalah Demokrat 18,9 persen, PDIP 16,7 persen, Partai Golkar 12,5 persen, Partai Kebangkitan Bangsa 4,5 persen, Partai Keadilan Sejahtera 4,1 persen.

    Sementara untuk posisi keenam hingga sembilan sebagai Parpol peraih suara terbanyak jika Pemilu diadakan saat ini adalah Partai Persatuan Pembangunan  4 persen, Partai Gerindra 2,9 persen, Partai Amanat Rakyat  2,4 persen, dan Partai Hati Nurani Rakyat 0,9 persen.

    Namun jumlah suara para pemilih 9 Parpol besar ini masih jauh dibandingkan dengan suara para pemilih yang belum menentukan suara sebesar 29,6 persen.

    “Mungkin terlalu dini untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada Pemilu 2014. Namun dalam tiga kali Pemilu kita melihat terjadi perubahan besar dalam peta kekuatan partai,” ujar Peneliti Utama LSI Saiful Mujani dalam keterangan pers di kantor LSI, Jakarta, Minggu, 29 Mei 2011.

    Menurut Saiful, Partai Demokrat boleh saja menjadi pemenang dalam Pemilu “bayangan”yang digelar saat ini. Namun, LSI memberikan catatan bahwa jumlah suara yang diperoleh Parpol ini menurun dibandingkan posisi sebelumnya. Penurunan terutama berasal dari pemilih berpendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

    “Sentimen pemilih pada Demokrat sekarang di bawah hasil pemilu 2009, dan ini tidak pernah terjadi sejak pemilu 2004,” kata Saiful

    Selain berkurangnya suara dari pemilih berpendidikan tinggi, penurunan suara yang diperoleh Demokrat juga dikarenakan gonjang-ganjing isu suap pembangunan Wisma Atlit Sea Games XVI di Sumatera Selatan. Dugaan keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, dituding bakal menggembosi suara dari partai yang kini dipimpin Anas Urbaningrum ini.

    Dari hasil survei jumlah pemilih ini, LSI juga menemukan kesimpulan bahwa 4 dari 9 Parpol yang bersaing dan kini menguasai parlemen, mengalami pertumbuhan dinamis baik positif maupun negatif. Keempat Parpol ini adalah Demokrat, PDIP, PKS, dan Gerindra.

    Untuk urusan loyalitas, Parpol lain tampaknya harus belajar dari Partai Golkar yang memiliki pemilih cukup setia. Golkar memperoleh 77,5 persen suara dari pemilih yang mencoblos partai berlambang beringin ini pada Pemilu 2009 lalu.

    Posisi Partai Golkar masih kuat dibandingkan PDIP dengan pemilih loyal sebesar 75,4 persen, PPP 74,5 persen, dan PKB 63 persen.

    Hal berbeda justru terjadi pada partai penguasa pemerintah saat ini, Partai Demokrat. Pemilih yang kembali memilih Demokrat jika Pemilu diadakan saat ini ternyata hanya 54,5 persen. Dengan kata lain, setengah dari pemilih Demokrat akan membelot pada pilihan lain.

    Melihat temuan ini, Saiful menilai Parpol seperti Demokrat, PKS, PAN, dan Gerindra kurang stabil jika melihat pada sentimen pemilih dibandingkan tahun 2009. Artinya, Parpol ini belum mampu menarik pemilih dari parpol lain.

    “Instabilitas pilihan pada partai kemungkinan terkait dengan kecenderungan pemilih rasional dengan indikator pendidikan yang lebih baik,” kata Saiful.

    Melihat instabilitas pemilih ini, LSI menduga terdapat dua hal yang menyebabkan pemilik hak suara mengalihkan pilihannya. Pertama, ikatan psikologis partai lemah. Kedua, kepercayaan pada partai rendah.

    Dalam urusan kedekatan ini, LSI menemukan 78,8 persen dari 1.220 sampel ternyata tidak merasa dekat dengan partai tertentu. Hanya 20 persen saja yang betul-betul merasa dekat dengan partainya.

    Parpol yang menjadi pemenang untuk urusan kedekatan ini adalah PDI-P. Sebanyak 5,1 persen pemilih Parpol yang identik dengan figur Soekarno ini merasa lebih dekat dengan partainya. Unggul lebih besar dibandingkan Partai Golkar sebesar 3,7 persen dan Demokrat 3,5 persen.

    “Pemilih inti (paling loyal) di masing-masing Parpol tidak lebih dari 5 persen,” kata Saiful.

    Sebagai informasi, Survei LSI kali ini menggunakan populasi sebagai sampel sebanyak 1.220 orang dengan perkiraan margin error kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Pemilihan populasi ini berdasarkan pada ketentuan batas umur warga Indonesia yang memiliki hak suara. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara tatap muka dimana satu desa/kelurahan terdiri hanya dari 10 responden.

    LSI melangsungkan survei ini pada 10-25 Mei 2011 dengan dana berasal dari LSI dan Asia Barometer.
    Demokrat Berbenah

    Menanggapi hasil survei LSI ini, Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga kepadaVIVAnews.com mengatakan, hasil survei ini tidak bisa menjadi pegangan permanen karena sifatnya yang terus fluktuatif. Apalagi, survei ini dilaksanakan secara berkala dan penilaian publik didasarkan pada bingkai sosial, ekonomi, dan politik yang sedang mengemuka.

    Kendati demikian, Kastorius menilai hasil survei LSI ini membuktikan Partai Demokrat masih menjadi pilihan masyarakat kendati tren jumlah pemilih yang menurun. “Ini bukan hal yang harus menakutkan atau mengkhawatirkan,” katanya.

    Partai Demokrat yakin penurunan jumlah pemilih lebih banyak terjadi pada pemilih mengambang (swing voter) dibandingkan pemilih loyalis. Kendati demikian, hal itu menjadi petunjuk bagi partai untuk lebih memperhatikan massa mengambang ini agar bisa dibujuk kembali.

    “Massa mengambang itu bisa beralih dan bisa juga kembali lagi, itu tergantung bagaimana Partai Demokrat merespon isu secara bijak dan pragmatis sehingga bisa mengeluarkan resep yang jitu,” katanya.

    Pimpinan pusat Partai Demokrat ini juga mengakui massa partainya kemungkinan kecewa dengan beragam isu yang muncul menerpa anggota partai. Isu-isu inilah yang kemudian menggiring massa mengambang untuk beralih pada Parpol lain.

    Partai Demokrat, ujar Kastorius, setidaknya memiliki dua tugas utama untuk mengembalikan massa mengambang ini ke pelukan partai. Dua hal yang harus diperbaiki itu adalah konsisten pada prinsip partai dan membuat program-program yang bisa meyakinkan kembali massa pemilih.

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDIP Ganjar Pranowo kepada VIVAnews.com menilai masih terlalu dini untuk menyatakan hasil survei ini bisa menggambarkan kondisi perpolitikan pada tahun 2014. “Gerakan politik baru akan terlihat mulai akhir 2013,” kata dia.

    Namun, Ganjar menilai, hasil survei LSI ini menjadi sebuah sebuah peringatan kepada seluruh Parpol terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

    “Publik merespon perilaku partai-partai dan memberikan penilaian terhadapnya. Posisi dan sikap partai menjadi penilaian publik,” kata dia.

    Ditambahkannya, survei LSI juga bisa dijadikan sebagai peringatan bagi parpol untuk lebih berhati-hati dalam menentukan sikap. “Kalau partai mencla-mencle, atau teguh dalam pendiriannya, atau selalu mengambil jalan tengah, akan dinilai dan mendapat dukungan publik,” ujar dia. (sj)

    Source : Vivanews.com