Arie Maulana: Politisi PA Gagal Jadikan Bendera Kepentingan Bersama

Banda Aceh – Polemik bendera bulan bintang yang masih menunggu pertemuan antara Gubernur Zaini Abdullah dengan Presiden SBY menjadi perhatian aktifis 1998. Menurut Arie Maulana, mantan aktifis SMUR (Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat) polemik bendera ini disebabkan karena kesalahan komunikasi politik Partai Aceh (PA).

“Pola komunikasi politisi PA, memberi kesan bahwa mereka telah menggunakan isu bendera ini hanya untuk meningkatkan elektabilitas personalnya pada 2014. Sehingga ini menjadi sumber kecurigaan utama berbagai elemen masyarakat di Aceh. Penafian aspirasi masyarakat Gayo dan Barat Selatan tidak bisa begitu saja dilakukan politisi PA. Ini sangat kita sayangkan. Akibatnya PA berjalan sendirian, ” kata Arie kepada The Globe Journal, Minggu (7/4/2013) malam.

Padahal menurut Arie, kebutuhan akan bendera dan lambang ini merupakan sebuah wujud kemandiran masyarakat Aceh yang bisa mengurus dirinya sendiri. Harusnya perjuangan masalah bendera ini dilakukan bersama dan bahu-membahu. “Saya, selaku orang Aceh sangat mendukung bendera bulan bintang. Ini adalah konsekuensi adanya MoU Helsinki. Tapi banyak politisi PA yang keblinger masalah bendera ini,” tegas Arie.

Menurutnya, banyak politisi Partai Nasional Aceh (PNA) yang mantan anggota GAM tidak antusias memperjuangkan bendera bulan bintang yang dulu mati-matian mereka bela. Bahkan, politisi partai nasional yang notabene telah menyetujui Qanun Bendera dan Lambang, juga banyak diam saja mengamati debat sengit Pemerintah Aceh dengan Pusat.

“Ini menunjukkan bahwa perjuangan bendera menjadi ekslusif, PA saja,” terang Arie yang aktif di Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) ini.

Berdasarkan data The Globe Journal, politisi PA telah tiga kali melakukan ‘blunder’ politik. Pertama ketika Pemerintah menolak bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) digunakan sebagai lambang partai. Kedua, Partai Aceh menolak kandidat independen pada pilkada 2011 lalu. Dan yang ketiga adalah proses pengesahan qanun bendera lambang yang telah disahkan oleh DPRA ini.

Sebenarnya, menurut Arie lagi, jika ketika Mendagri Gamawan Fauzi datang ke Aceh minggu lalu disambut dengan merah putih dan bendera bulan bintang, pasti akan memberikan kesan berbeda. Begitu juga dengan gaya komunikasi Politisi PA yang lebih soft, tentu akan memberikan atmosfer yang berbeda. Politisi PA harus mengubah cara komunikasi politik yang dilakukan selama ini.

“Sudah tidak jamannya lagi menggunakan strategi diplomasi perang. Ini saatnya politisi bisa mengayomi aspirasi masyarakat, termasuk kelompok minoritas,” tutup Arie.

Source : The Globe Journal

Leave a Reply