Parpol Turun Suara Harus Evaluasi Diri

BANDA ACEH – Pengamat hukum dan politik, Saifuddin Bantasyam SH MA mengatakan, perlu ada penelitian ilmiah atau setidaknya evaluasi diri oleh partai politik (parpol) untuk mengetahui apa penyebab utama mengapa perolehan kursi Partai Aceh dan Partai Demokrat, misalnya, turun pada Pileg 9 April lalu di Aceh. Sebaliknya, mengapa pula suara Partai NasDem dan Gerindra meningkat.

Ia berpandangan, hasil pileg tahun ini selayaknya dijadikan pengurus parpol sebagai awal bagi kesadaran bersama bahwa rakyat memang berdaulat dalam menentukan pilihannya. “Parpol pun harus percaya bahwa publik itu memiliki rasionalitasnya sendiri dan menghukum siapa pun yang mereka mau,” kata Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (FH Unsyiah) ini saat dimintai pendapatnya, Senin (5/5) sehubungan dengan liputan eksklusif Serambi berjudul Menanti Langkah PA ke Depan yang dipublikasi kemarin.

Menurutnya, bagi elite dan kader partai, upaya membangun imej atau persepsi yang baik di mata publik itu penting. “Dalam pileg kemarin ada 15 parpol, nah imej politik itu terkait dengan bagaimana masing-masing partai memosisikan dirinya di tengah-tengah parpol lain. Apa kesan yang ingin diperoleh dari publik? Dan bagaimana kemudian kesan itu (jika baik) dapat dipertahankan? Saya melihat, aspek building image ini juga kurang mendapat perhatian pengurus parpol,” ujar Saifuddin.

Pada tataran empiris, kata Saifuddin, publik melihat imej politik itu pada bagaimana parpol menjaga penampilannya melalui perilaku para pengurusnya, perilaku anggota legislatif selama di parlemen, dan perilaku calon anggota legislatif, terutama saat kampanye. Di sini aspek konsistensi menjadi sangat penting, tidak boleh mentang-mentang, melainkan harus menghargai kemajemukan di dalam masyarakat.

“Masyarakat tentu curiga jika tiba-tiba parpol atau caleg begitu peduli kepada hal-hal yang selama ini mereka abaikan,” kata dosen FISIP Unsyiah ini memberi contoh, di samping contoh lain, umpama tak adanya pemenuhan atas berbagai janji yang pernah diucapkan.

Parpol, kata Saifuddin, hendaknya juga menjaga konsistensi dalam mengemban amanah dan harus selalu bersikap merangkul, bukan justru membuat jarak dengan calon konstituen. “Parpol hendaknya sadar bahwa membangun imej itu butuh waktu lama, namun hanya dibutuhkan sehari dua untuk menghancurkannya,” kata Ketua Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik, Unsyiah ini.

Ia ingatkan bahwa hasil baik atau buruk yang didapatkan oleh parpol pada setiap kali pemilu legislatif (pileg) merupakan akumulasi dari berbagai faktor. Dalam konteks ini, Pengajar Komunikasi Politik di FISIP Unsyiah ini mengaitkan kegagalan atau kesuksesan itu dengan faktor komunikasi politik dan pembangunan imej politik yang dilakukan oleh parpol.

Saifuddin tak menampik bahwa parpol-parpol yang mengalami penurunan peroleh suara sangat gencar melakukan komunikasi politik dan juga berusaha keras membangun imej parpolnya. “Namun, dengan hasil pileg yang lalu itu sekilas terlihat bahwa komunikasi politik dan upaya membangun atau mempertahankan imej bagus yang dilakukan parpol, gagal menuai hasil yang diharapkan. Strategi yang dijalankan oleh parpol-parpol itu tak efektif,” katanya.

Saifuddin mengemukakan, komunikasi politik yang efektif itu melibatkan tiga elemen, yaitu pesan politik, penyampai pesan politik, dan lembaga yang mengembangkan pesan. Pesan politik harus benar-benar jelas dari sisi penerima pesan dan tak boleh abstrak, ambigu (mendua), atau multitafsir. Si penyampai pesan juga harus kredibel, tidak hanya dari sisi keahlian orang tersebut yang diakui rakyat, melainkan juga dari segi bahwa rakyat percaya kepadanya.

Di samping itu, pesan yang disampaikan harusnya menyentuh kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi, jika misalnya masyarakat menganggap penting soal keadilan dan pemerataan, maka parpol harus menyampaikan hal-hal yang terkait dengan keadilan dan pemerataan, bukan pesan-pesan yang di luar itu yang tak dimengerti atau yang dianggap sekunder oleh masyarakat.

Pesan-pesan itu juga harus bernuansa persuasif, tidak mengancam, tidak main “pokoknya”. Metode “pokoknya” ini, kata Saifuddin, sudah tak laku lagi, khususnya saat masyarakat dihadapkan para realitas yang jauh dari mimpi-mimpi mereka sebelumnya. (dik)

Leave a Reply