Pentingnya Teknik Spin Doctor Dalam Marketing atau Pemasaran Politik

doc: winstarlink.com

doc: winstarlink.com

Pergeseran sistem demokrasi di Indonesia yang dulunya pemilihan kepala pemerintahan maupun legislatif dilakukan oleh wakilwakil rakyat sekarang berkembang menjadi sistem demokrasi elektroral dimana pemimpin pemerintahan dan wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat,kemenangan sebuah pertarungan politik sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah pilihan langsung masyarakat.

Untuk mencuri perhatian rakyat, diperlukan upaya untuk meyakinkan, setidaknya popularitas dan elektabilitas.

Hal inilah yang membuat para politisi dan partai politik harus bekerja keras untuk mempromosikan dirinya dan partainya kepada masyarakat, setelah itu harus adanya proses pencitraan positif oleh para politisidan partai politik kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tentulah tidak dapat ditangani seorang diri oleh para politisi.
Continue reading

Tren Politik Jualan Kinerja

Referensi politik seseorang bisa saja berubah-ubah hanya dalam hitungan detik sesuai dengan situasi serta kondisi tertutama tergantung dengan kontruksi apa yang sedang dibangun pada saat itu.

Hal ini lantas mengi­ngat­kan kita pada perhelatan besar bangsa kita yakni Pilpres 2014 silam. Dimana jauh hari sebe­lum Pilpres 2014 itu digelar, Prabowo Subianto menjadi tokoh yang digadang-ga­dang­kan sebagai kandidat terkuat dalam bursa calon Presiden Indonesia 2014. Dapat dika­takan pada saat itu, hampir seluruh hasil lembaga survei maupun lembaga penelitian politik lainya dapat dipukul rata menempatkan nama Pra­bowo di urutan teratas pemi­lik popularitas serta elek­ta­bilitas tertinggi mengalahkan banyak tokoh lain seperti Megawati, Wiranto, Aburizal Bakrie, Jusuf Kalla dan para tokoh-tokoh senior lainnya.
Continue reading

Political Marketing itu “Menjual Figur”

Pengamat komunikasi politik Heri Budianto mengatakan bahwa secara general masyarakat kini sudah krisis kepercayaan terhadap partai politik (Parpol). Itu dikarenakan kegagalan Parpol dalam menjalankan kaderisasi yang baik serta banyaknya partai yang terlibat kasus korupsi telah membuat masyarakat lebih memilih ketokohan figur, dan tidak begitu mementingkan profil parpol. “Secara umum masyarakat lebih memilih seorang tokoh figur dibandingkan partai politiknya,” ujarnya.

Dirinya juga menyebutkan ketokohan figur telah “memanjakan” partai sejak era reformasi bergulir. Contoh ada Almarhum Gus Dur di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), meski dia sudah tidak ada tapi figur atau tokohnya masih melekat hingga sekarang. Ada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di partai Demokrat, dan masih banyak lagi tokoh atau figur yang membawa parpol mampu menarik massa. “Fenomena ketokohan memang mengemuka pascareformasi dan ketika sistem demokrasi kita terapkan. Dan itu mampu membawa massa dalam partainya,” imbuhnya.

Continue reading

Marketing Politik, Citra dan Media Baru

Lazimnya sebuah perusahaan yang memiliki divisi pemasaran, sistem politik juga memiliki strategi pemasaran. Umumnya, pemasaran digunakan perusahaan untuk menyeleksi pelanggan, menganalisa kebutuhan mereka, sebelum menetapkan produk inovasi, iklan, harga, dan strategi distribusi yang berbasis pada riset informasi. Dalam politik, aplikasi pemasaran berpusat pada proses yang sama, namun analisa dari keputuhan bermula dari pemilih dan penduduk. Sedangkan produk pemasaran politik merupakan kombinasi dari mulai pelaku politik, pencitraannya, dan platform pendukung yang dipromosikan dan disampaikan kepada khalayak yang tepat.

Sesungguhnya, memasarkan seorang politisi untuk menjadi anggota DPR, DPRD, DPD Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, atau Bupati, tidak beda dengan menjual McDonald’s atau sebuah BMW. Ia harus bisa mengantisipasi kebutuhan dan keinginan dari pasar, agar sukses ‘terjual’. Hanya saja, dalam politik, proses tersebut lebih dinamis, dan sulit diprediksi karena kekuatan dan kompetitor yang juga dinamis. Sikap pelanggan atau pemilih, dalam hal ini juga berubah secara konstan akibat pengaruh media yang secara konstan memberitakan para kandidat.
Maka, ada dua perbedaan mencolok dalam hal pemasaran bisnis dengan pemasaran politik.
Continue reading

Saat Laman Negara Digunakan Pemerintah Jokowi untuk ‘Sindir’ SBY

Laman Setkab

Pasal pertama: Pemimpin tak boleh dikritik.
Pasal kedua: Pemimpin tak pernah salah.
Pasal ketiga: Jika pemimpin salah maka harus kembali ke pasal pertama dan kedua.

Pasal di atas tentu bukanlah aturan hukum resmi di Indonesia. Tapi saya berpandangan, prinsip seperti itu banyak diadopsi oleh para fan boy dari pemimpin politik di negeri ini.  Jadi apapun kritik langsung dilabeli haters. Apapun berita yang nyata-nyata tidak menguntungkan jagonya, langsung dibilang nyinyir.

Ya, itulah fakta yang terbentang di perpolitikan Indonesia saat ini. Memang tak bisa dipungkiri bahwa Pilpres 2014 telah meninggalkan banyak bekas di hati masyarakat Indonesia. Ada yang terlalu kecewa, ada pula yang terlalu gembira.

Continue reading

Pertarungan Jokowi vs Prabowo Makin Sengit

JAKARTA- Pertarungan calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dengan capres Gerindra, Prabowo Subianto diperkirakan akan tambah sengit.

Menurut Direktur Eksekutif Survei Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, elektabilitas Prabowo terus mengalami peningkatan sedangkan Jokowi justru mengalami penurunan.

Hasil survei terbaru Indikator Politik, menunjukkan elektabilitas Prabowo dengan Jokowi hanya selesih sekira 15 persen. “Hingga April 2014, elektabilitas Jokowi masih teratas, disusul Prabowo di peringkat kedua dengan selisih sekitar 15 persen. Dalam satu bulan terakhir, selisih dukungan antara Jokowi dengan pesaing terkuat, Prabowo, semakin mengecil,” jelas Burhan saat jumpa pers di Kantor Indikator Jalan Cikini V Nomor 15A Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/5/2014).
Continue reading

Ada Desain Jokowi Seolah Dizalimi & Teraniaya

Source okezone.com

JAKARTA – Pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Zaki Mubarak, berpendapat tulisan “RIP-Jokowi” yang sempat beredar di media sosial mungkin saja ditulis oleh tim sukses calon presiden dari PDIP itu.

“Bisa ditafsirkan dilakukan oleh tim sukses Jokowi sendiri. Ini bukan tanpa dasar,” kata Zaki Mubarak, dalam keterangan tertulis, kemarin.

Zaki menanggapi tulisan “RIP-Jokowi” yang sempat beredar di media sosial yang penyebarnya hingga saat ini belum diketahui. Menurut dia, sejak awal sudah terbentuk desain dari tim Jokowi supaya dikesankan teraniaya dan seolah diserang.
Continue reading

Politikus Tebar Pesona di Media Sosial

TEMPO.CO, Jakarta – Politikus juga memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi, menarik simpati, dan membangun citra sekaligus popularitas dalam momen Ramadan. Ketua Umum Partai Golongan Karya yang juga calon presiden dari partai tersebut, Aburizal Bakrie, sering menyapa calon pemilihnya lewat akun Twitter@aburizalbakrie. Pemilik akun berpengikut 180 ribuan orang ini rajin pula memasang aktivitas berbuka puasa yang dilakukannya di pelbagai tempat.

Continue reading

LSI: Popularitas Partai dan Capres Tokoh Islam Makin Suram

Jakarta – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis survei mengenai kondisi terkini serta prediksi masa depan partai dan tokoh Islam di Indonesia. Hasilnya, popularitas partai dan tokoh Islam di kancah perpolitikan nasional kian suram.

“Partai Islam hanya akan jadi komplementer di 2014, jadi pelengkap saja,” kata Peneliti LSI, Adjie Alfaraby, dalam acara rilis hasil survei ‘Makin Suramnya Partai dan Capres Islam di Pemilu 2014’ di kantor LSI di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (14/10/2012).
Continue reading

Biaya Politik Tinggi untuk Citra Seolah-olah

Kemenangan Barack Obama dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2008 menginspirasi banyak pihak. Salah satunya, Trimedya Panjaitan, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

”Saat itu, saya terinspirasi gaya kampanye Obama yang menggunakan berbagai media, terutama media sosial. Dia juga memiliki tim kampanye profesional yang melekat ke dirinya,” kenang Trimedya beberapa waktu lalu.

Trimedya yang berniat kembali duduk di DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II lantas menggunakan konsultan kampanye. Saat itu, banyak lembaga survei menawarkan jasa. Kontrak kerja senilai Rp 1 miliar ditandatanganinya.
Continue reading