Fokus Menuju Nomor 7 Dunia

Jakarta, Kompas – Pemerintah harus fokus menggarap empat sektor prioritas agar Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030. Penggeraknya tidak lain adalah energi positif bangsa dan karakter kepemimpinan yang tepat.

”Untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke-7 di dunia tahun 2030, yang diperlukan Indonesia adalah energi positif dan lebih fokus,” kata pemimpin PT McKinsey Indonesia Raoul FML Oberman pada acara yang digelar Komite Ekonomi Nasional (KEN), di Jakarta, Selasa (13/11). Continue reading

Mobilitas Pemimpin Lokal

Kinerja dan karya pemimpin demokratik memang tak otomatis dan mutlak jadi tanggung jawabnya sendiri. Namun, sah saja bagi publik bila mengaitkan kinerjanya dengan berbagai kenyataan yang ada.

Sebutlah seperti distorsi integrasi dan irelevansi serta absensi kebijaksanaan publik, di samping rentannya koordinasi pemerintahan secara horizontal dan vertikal dengan krisis politik dan pemerintahan Indonesia. Tidak terbantahkan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari krisis pemimpin dan kepemimpinan politik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Continue reading

Refleksi atas Kemenangan Jokowi

Ketika berlangsung Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Solo, 2008, penulis bertanya kepada ketua asosiasinya, Yusuf Serang Kasim—saat itu Wali Kota Tarakan, Kalimantan Timur—tentang alasan memilih Solo sebagai tuan rumah acara organisasi tersebut.

Yusuf menjawab: ”Kami, para wali kota, ingin belajar dan melihat langsung sukses Solo dalam aneka kebijakan yang berdampak langsung kepada rakyat.” Continue reading

Kepemimpinan di Daerah Tak Efektif

Jakarta, Kompas – Fenomena ”pecah kongsi”, yaitu kepala daerah dan wakilnya tidak lagi bersama dan bersaing, serta ”kutu loncat”—calon kepala daerah berpindah partai politik supaya bisa dicalonkan—dalam pemilihan umum kepala daerah memprihatinkan. Hal itu memperlihatkan politisi memberlakukan demokrasi hanya sebagai sarana memburu kekuasaan.

Kondisi itu juga berbahaya karena kepemimpinan di daerah tersebut menjadi tak efektif. Agenda untuk menyejahterakan rakyat juga tidak berjalan optimal karena kepala daerah dan wakilnya berebut pengaruh untuk kepentingan jangka pendek.

Demikian kesimpulan dari percakapan Kompas dengan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy; pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Depok, Andrinof A Chaniago; serta Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto secara terpisah di Jakarta, Senin (26/3).

Fenomena ”pecah kongsi”, misalnya, terjadi pada Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo yang mencalonkan diri kembali untuk periode yang kedua. Sebaliknya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto mengundurkan diri. Di Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf juga mencalonkan diri kembali untuk pilkada April 2012. Dia akan bersaing dengan, antara lain, Wakil Gubernur Muhammad Nazar yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Kini, keduanya berhadapan karena harus berkampanye.

Direktur Eksekutif Kelompok Kerja 30 Samarinda Carolus Tuah di Jakarta, Senin, menegaskan, ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” dalam pilkada menunjukkan kaderisasi di parpol dan perjuangan oleh politikus adalah omong kosong. ”Justru yang terjadi melulu transaksional,” katanya.

Kondisi mengerikan

Menurut Bachtiar, ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” terjadi karena praktik demokrasi di Indonesia masih diletakkan dalam sistem politik yang kurang tepat. Demokrasi semestinya adalah sarana untuk memperjuangkan ideologi serta nilai dalam bentuk agenda dan program memajukan bangsa dan masyarakat. Makna ini dipersempit oleh partai dan politikus dengan menjadikan demokrasi sebagai alat untuk memperebutkan kekuasaan.

”Ini mengerikan. Kepala pemerintahan daerah hanya peduli pada kepentingan politiknya dan tidak lagi responsif pada aspirasi rakyat. Agenda untuk kesejahteraan rakyat terabaikan,” katanya.

Andrinof menilai, fenomena ”pecah kongsi” dan ”kutu loncat” juga menggambarkan sikap berpolitik yang tidak bertanggung jawab. Mereka kehilangan komitmen pada cita-cita kepartaian dan visi kerakyatan.

Bima Arya mengakui, etika politik di kalangan politisi saat ini masih lemah. Politisi pun cenderung bersikap pragmatis. ”Sikap pragmatis dan loncat-loncat partai itu bisa merusak tatanan demokrasi,” ujarnya. (iam/ong/dik/ina)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Apresiasi Pemimpin di Tengah Kegamangan

Meskipun secara umum publik cukup mengapresiasi hasil kinerja pemerintah daerah mereka, banyak catatan yang membuat proses demokratisasi di daerah harus dikoreksi. Karut-marutnya penegakan hukum dan dinamika politik yang dimainkan elite telah membangun kegamangan publik.

Apresiasi itu terekam dari hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu yang mencatat kecenderungan publik memberikan penilaian positif terhadap pembangunan dan pelaksanaan berbagai aspek di daerahnya. Tak terhindarkan bahwa bagian terbesar publik lebih banyak menengok kemampuan kepala daerah dalam membangun sarana infrastruktur ketimbang sarana yang bersifat soft competencies seperti aspek ketahanan budaya.

Dilihat dari latar belakang wilayah responden, cenderung kurang tampak perbedaan persepsi responden terhadap pembangunan di daerahnya. Paling tidak hal ini terlihat dari sikap 62,4 persen responden yang menyebutkan kinerja pemerintah daerah mereka secara umum dinilai baik di tengah berbagai kekurangan.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan, misalnya, menjadi dua indikator yang paling disoroti publik. Hampir 60 persen responden menyebut pelaksanaan dua bidang ini di daerah cukup memuaskan, baik dalam penyediaan fasilitas maupun pelayanan, dibandingkan dengan bidang lainnya. Upaya sejumlah pemerintah daerah melalui program jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu dan program sekolah dasar gratis boleh jadi memengaruhi penilaian responden pada dua bidang ini. Meskipun demikian, tidak dimungkiri sejumlah anomali pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan, khususnya kepada warga miskin, masih terjadi di sejumlah daerah.

Kepuasan ini, mau tidak mau, juga berdampak pada penilaian responden kepada kinerja pemerintahan di daerah. Lebih dari separuh responden puas dengan kinerja pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi di mana mereka tinggal. Kepuasan terhadap kinerja gubernur tidak hanya diungkapkan responden pemilih gubernur itu di pilkada, tetapi juga disampaikan oleh responden yang tidak memilihnya. Dari kelompok responden yang puas, sebanyak 56,3 persen di antaranya adalah pemilih gubernur yang bersangkutan.

Terhadap peraturan daerah yang dikeluarkan juga terlihat responden di sejumlah besar daerah cenderung tidak merasa dirugikan dengan berbagai aturan daerah yang dikeluarkan. Meski demikian, bagi responden DKI Jakarta, justru lebih banyak bagian yang dirasa bahwa perda yang ada saat ini tidak banyak memberi manfaat.

Pecah kongsi

Potret bagaimana di tingkat lokal muncul sikap oposisi terhadap kepala daerah juga tecermin dari kinerja dan kiprah kepala daerah. Sikap oposan yang muncul ini bisa saja tidak lepas dari kerapnya kasus hukum ataupun politik menjerat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kasus korupsi, misalnya, kepala daerah juga tidak lepas dari jerat kasus ini. Kompas mencatat, lebih dari separuh provinsi dipimpin kepala daerah bermasalah dengan hukum, terutama terkait dugaan korupsi (Kompas, 18 Januari 2011).

Belakangan, selain dugaan korupsi, hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah turut menimbulkan konflik politik, meskipun secara kasatmata tidak muncul di muka publik. Mundurnya Wakil Bupati Garut Dicky Chandra dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto adalah potret melemahnya tingkat konsolidasi pemimpin politik di pemerintahan daerah. Kasus ini diduga kuat akibat tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hasil riset Arif Afandi yang juga mantan Wakil Wali Kota Surabaya ini menyebutkan, tidak harmonisnya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah akibat gaya kepemimpinan kepala daerah yang memusat kepada diri kepala daerah sehingga relasi dengan wakil kepala daerah cenderung hegemonik sekaligus subordinatif (Afandi, 2010).

Di mata publik, kasus ini tidak ubahnya persoalan kepentingan politik semata. Tak heran jika kemudian sikap publik cenderung tidak mempermasalahkan seorang kepala daerah mundur di tengah periode jabatannya.

Hal ini tidak lepas dari penilaian publik bahwa pimpinan pemerintahan daerah dari awal sudah tidak lepas dari ”kepentingan politik” alias tidak benar-benar solid. Hal ini juga tecermin dari hasil kebijakan publik yang ditelurkan. Lebih dari separuh responden menyebutkan, selama ini kebijakan kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, cenderung lebih mengutamakan kepentingan politik mereka di tengah berbagai program pembangunan yang digalakkan.

Diakui atau tidak, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di daerah adalah sebuah apresiasi yang semestinya mampu menjadi investasi bagi pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Hal ini penting. Sebab, di tengah apresiasi ini, publik sebenarnya dihadapkan pada kegamangan, khususnya saat melihat kondisi umum penegakan hukum dan pertentangan elite di negeri ini.

Kondisi ini menghadapkan publik pada situasi yang dilematis. Di satu sisi relatif bisa merasakan upaya perbaikan dari pemerintah daerah, terutama untuk pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Namun, di sisi yang lain, publik dihadapkan pada kegamangan situasi politik nasional yang belum menunjukkan arah positif. Padahal, kegamangan situasi nasional pasti berimbas pada situasi politik dan sosial di daerahnya. Apresiasi yang ada pun tertatih di tengah kegamangan.(LITBANG KOMPAS)

Source : Kompas.com

PPP: Untuk 2014, Dahlan Iskan Butuh Waktu

VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan melihat Pemilihan Presiden 2014 ini akan berlangsung menarik karena ada tokoh-tokoh baru yang muncul. Beberapa nama baru yang sudah beredar itu seperti Mahfud MD, Dahlan Iskan dan Anies Baswedan.

Di luar itu, ada nama-nama lama seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. “Banyak didominasi orang-orang partai,” kata Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, Jakarta, Kamis 29 Desember 2011. “Belum ada peluang untuk menggeser pimpinan atau elite partai mereka.”

Nama-nama dari luar seperti Mahfud, Dahlan dan Anies, malah dinilai PPP cocok untuk posisi calon Wakil Presiden. Namun peluang mereka lebih sedikit daripada yang dari partai.

Seperti Dahlan Iskan, PPP melihat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara itu sukses di swasta. “Tapi mungkin di bidang pemerintahan butuh waktu bagi masyarakat untuk melihat kemampuan dia,” kata Arwani.

Nama-nama itu, kata Arwani, akan dibahas PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional di Jawa Timur pada Februari 2012 nanti. “Kami betul-betul ingin mempertimbangkan suara di daerah bagaimana popularitasnya,” kata Arwani.

Source : Vivanews.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Tata Ulang Negara dan Birokrasi

Jakarta, Kompas – Indonesia memerlukan pemimpin yang asertif untuk menata ulang negara, birokrasi, dan desentralisasi otonomi. Indonesia harus membuat rencana yang solid pada tahun mendatang, termasuk membenahi perilaku elite.

”Kita menyaksikan ketidakbenaran penyelenggara negara. Saya menyangsikan para elite itu memiliki komitmen tinggi. Kita melihat bagaimana ketamakan dan kerakusan dipertontonkan dengan sangat vulgar. Kita prihatin terhadap kelakuan elite yang seperti itu karena tidak mencerminkan nilai-nilai budaya kita,” kata peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro dalam diskusi yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0 di Jakarta, Selasa (20/12).

Pembicara lain dalam diskusi yang bertema ”Evaluasi Politik, Ekonomi dan Hukum 2011: Indonesia Negara Gagal?” tersebut antara lain mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasional Demokrat Ferry Mursyidan Baldan, dan pengamat ekonomi Hendri Saparini.

Siti Zuhro mengatakan, hal-hal buruk yang dilakukan elite di pusat ditransfer kepada elite di daerah. Para elite di daerah pun meniru kepemimpinan di level pusat. ”Ketidakpercayaan di antara kita sudah sangat tinggi dan mengkristal. Yang harus kita lakukan dari perspektif politik adalah penataan ulang, tetapi persepsi elite harus satu,” katanya.

Dalam diskusi tersebut juga dibahas sejumlah persoalan, seperti perlindungan hak asasi manusia yang berjalan linear, bahkan menurun; persoalan politik, termasuk kelemahan penanganan Aceh, Papua, dan DI Yogyakarta yang bisa menggerus semangat NKRI; dan perekonomian yang terlihat tumbuh positif, tetapi Indeks Pembangunan Manusia Indonesia merosot. (lok)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Siapkan Kader Jadi Pemimpin

Jakarta, Kompas – Partai politik harus dipaksa mempersiapkan kader yang memiliki kapasitas dan layak untuk memimpin bangsa. Pemaksaan ini perlu dilakukan karena selama ini proses kaderisasi partai politik mandek sehingga regenerasi kepemimpinan nasional juga sulit terjadi.

”Sekarang ini jangan berharap partai menyiapkan (kader untuk kepemimpinan nasional). Partai harus dipaksa,” kata peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, di Jakarta, Selasa (25/10).

Kader yang dimaksud Kristiadi bukan hanya sebatas usianya yang harus muda, melainkan juga kemampuan dalam memimpin bangsa. Calon pemimpin juga harus memiliki semangat tinggi, integritas, dan rekam jejak yang baik. ”Untuk mendapatkan kriteria itu tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba. Harus dididik, benar-benar disiapkan,” ujarnya.

Sudah semestinya parpol menanamkan nilai-nilai yang baik dan keteladanan tingkah laku yang baik. Jika hal itu dilakukan terus-menerus, Kristiadi yakin akan muncul kader yang memiliki karakter baik. Saat berkuasa, mereka tidak hanya memikirkan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki, tetapi bagaimana menjalankan kekuasaan dengan amanah.

Jika parpol gagal menyiapkan calon pemimpin bangsa, kalangan masyarakat sipil harus mengambil alih peran parpol. Masyarakat sipil harus mencari dan menyiapkan tokoh-tokoh yang layak memimpin bangsa. Sisa waktu lebih kurang tiga tahun sebelum pemilu dianggap cukup bagi kalangan masyarakat sipil untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa.

Harapan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, dan Ketua Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Twedy Noviady, secara terpisah di Jakarta.

Bagi Fadli, pemimpin yang ideal memang dari kalangan kaum muda karena lebih menjanjikan karakter yang dinamis, berani ambil terobosan, dan progresif. Tentu saja, sosoknya harus bersih, punya visi kebangsaan dan kerakyatan, mampu, dan berintegritas. Hal ini dilakukan beberapa negara, seperti sejumlah menteri muda di India.

”Parpol sebagai kanal kemunculan pemimpin harus mau melakukan regenerasi dan kaderisasi dengan mengambil para calon pemimpin dari dalam partai atau dari luar, seperti dari kalangan akademisi, intelektual, atau lembaga swadaya masyarakat. Harus ada dobrakan,” katanya.

Pendiri bangsa

Twedy Noviady mengingatkan, calon pemimpin dari kaum muda harus mau merebut hati rakyat karena pada akhirnya, suara rakyatlah yang menentukan. Kaum muda bisa belajar dari para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, atau Soedirman, yang berjuang sejak muda untuk mendirikan Republik Indonesia.

”Tentu, tidak serta-merta kita menafikan sosok kaum lama yang bagus. Setiap warga negara punya hak untuk maju menjadi pemimpin nasional,” katanya.

Menurut Ray Rangkuti, kebutuhan pemimpin muda bukan saja untuk memecah kebuntuan regenerasi, tetapi juga memperkuat demokrasi. Sistem demokrasi membutuhkan generasi yang berpandangan terbuka, dinamis, pluralis, jujur, dan transparan. Semua karakter itu cenderung melekat pada generasi muda daripada generasi tua.

Saat ini mulai muncul wacana pemimpin muda untuk Pemilu Presiden 2014. Menurut Wakil Ketua DPR Pramono Anung, hal ini bagian dari demokrasi sehingga tidak perlu dilarang.

Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menambahkan, dalam demokrasi tidak boleh ada pelarangan terhadap hak politik warga negara, termasuk dikotomi tua dan muda. Dia setuju, kaderisasi merupakan keharusan bagi parpol.

Source : Kompas.com

Aceh Butuh Figur Pemimpin yang Bisa Mempersatukan Seluruh Elemen

Banda Aceh, (Analisa). Masyarakat Aceh saat ini membutuhkan kehadiran pemimpin yang nantinya diharapkan bisa mempersatukan seluruh elemen masyarakat di provinsi itu, guna mempercepat proses pembangunan daerah yang mendapatkan dukungan penuh dari publik.
Kehadiran pemimpin dengan kriteria seperti itu diharapkan bisa terwujud dan dicapai melalui pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) mendatang khususnya untuk posisi gubernur/wakil gubernur periode 2012-2017.

“Kita tentunya mengharapkan sosok kepemimpinan Aceh ke depan juga membutuhkan orang yang mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat,” ujar Juru Bicara Kaukus Pantai Barat Selatan (KPBS) Aceh, TAF Haikal kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (22/9).

Menurutnya, model pemimpin semacam itu tentunya tokoh yang paling bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dan tidak ada konflik maupun pertentangan dengan pihak manapun.

Dengan demikian, kepemimpinannya bisa segera membawa dampak perubahan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di provinsi ini. Disebutkan, upaya mempercepat program pembangunan serta menyelesaikan segala permasalahan serta hambatan yang muncul, tidak bisa hanya diselesaikan oleh kelompok tertentu saja, tapi juga butuh pemikiran seluruh komponen masyarakat.

Kebersamaan

“Sekarang ini, kita sangat mengharapkan agar jangan ada lagi kelompok yang menganggap dirinya yang paling berjasa dan telah banyak berbuat untuk Aceh, serta paling bisa menyelesaikan masalah yang ada. Tidak ada yang boleh mengklaim seperti itu, tapi ini karena kebersamaan seluruh masyarakat,” sebutnya.

Mantan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Aceh ini menjelaskan, saat ini ketika sudah sepakat untuk membangun Aceh baru yang lebih baik lagi ke depan, maka tidak lagi berbicara kelompok ini atau itu, termasuk perbedaan wilayah antara timur, utara, barat dan selatan, serta tengah. Aceh harus bersatu dan maju menuju kesejahteraan bersama.

TAF Haikal berpendapat, idealnya Provinsi Aceh ke depan dipimpin pasangan gubernur dan wakil gubernur yang berasal dari perpaduan kalangan tokoh nasional dan lokal.

“Kami melihat Aceh untuk ke depan masih diperlukan orang-orang yang berkemampuan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan,” katanya.

Hal itu disampaikannya menanggapi mulai munculnya bakal calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan mencalonkan diri pada Pilkada mendatang.

Haikal yang juga pengurus teras DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Aceh ini menambahkan, tokoh lokal dan nasional yang akan diusung oleh partai politik (parpol), termasuk forum lintas parpol tersebut harus benar-benar “membumi” atau lebih dikenal luas di kalangan masyarakat provinsi ini.

Jangan sampai asal usung tapi tidak memiliki kredibilitas di mata masyarakat. Jika itu terjadi, maka bakal calon tersebut hanya sebagai “pengembira” dalam Pilkada, jelasnya.

Perpaduan antara tokoh berkaliber nasional dan lokal itu, kata Haikal, dibutuhkan untuk upaya membangun Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar bisa berjalan baik tanpa ada kecurigaan, khususnya masyarakat di belahan nusantara lainnya.(mhd)

Source : Harian Analisa

Posted with WordPress for BlackBerry.

Syarat Politik Pemimpin

Dewasa ini, mencari pemimpin politik bukan perkara mudah. Apalagi kita hidup di tengah demokrasi prosedural yang memungkinkan lolosnya seorang kandidat berdasarkan popularitas belaka. Pemimpin saat ini tidak lagi ditemukan, tetapi diciptakan. Kita tidak lagi peduli dengan syarat-syarat kepemimpinan yang harus dipenuhi. Kita hanya peduli dengan satu syarat yang tak dapat dielakkan bernama logistik. Di sini ekonomi menampakkan wajah politiknya.

Mencari pemimpin politik adalah mencari pemimpin yang secara finansial kokoh atau disokong oleh oligarki yang mumpuni. Perburuan pemimpin hanya menyentuh dimensi superfisial dan tak menukik pada perkara yang lebih fundamental, yakni kompetensi politik. Namun, kita tidak bisa berkutat dengan politik saat ini, tetapi nanti.

Syarat politik

Sepertinya, politik kita sudah panas sebelum waktunya. Baru dua tahun lebih masa pemerintahan SBY, berbagai nama sudah bermunculan sebagai opsi politik yang harus dihitung. Sebut saja nama-nama seperti Sri Mulyani Indrawati, Mahfud MD, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, dan Hatta Rajasa. Mereka semua mengklaim diri sebagai kandidat yang mampu membawa perubahan.

Prabowo, misalnya, dipastikan maju di bawah panji ekonomi kerakyatan. Di sisi lain ada Sri Mulyani yang maju dengan ambisi membersihkan demokrasi dari anasir oligarki. Prabowo berjualan sistem ekonomi, sementara Sri Mulyani mengusung integritas.

Persoalannya, politik bukan perkara kepatutan belaka. Politik adalah kompetensi dalam mengambil keputusan dalam situasi pengecualian. Apakah ekonomi kerakyatan, misalnya, dapat melenting dari sejarah Indonesia pascakrisis 1998 yang didikte sistem ekonomi jenis lain? Apakah integritas bukan sebentuk jalan pikiran kuasi mesianis yang bertumpu pada etika pribadi dan bukan pada institusionalisasi solidaritas?

Keputusan adalah perkara keberanian melepaskan diri dari sejarah dan memulai sesuatu yang baru. Filsuf Hannah Arendt, misalnya, mengaitkan politik dengan natalitas atau kelahiran sebagai kebaruan. Beranikah pemimpin kita nanti menegosiasi ulang semua kontrak karya dengan korporat asing untuk kemaslahatan bersama. Beranikah pemimpin kita nanti memastikan perlindungan hukum bagi buruh migran di luar negeri. Atau, beranikah pemimpin kita nanti melaksanakan jaminan sosial nasional sebagai amanat konstitusi. Pemimpin nanti adalah dia yang melepaskan diri dan bukan mengikuti sejarah. Sebab, tanpa itu, semua perubahan yang dijanjikan hanyalah nama lain dari keberlanjutan.

Politik adalah keputusan. Syarat politik pertama pemimpin nanti adalah ketegasan. Sikap ragu-ragu jelas tidak diharapkan dari pemimpin nanti. Sikap akomodatif yang berlebihan juga tidak membawa kita ke mana-mana. Pemimpin nanti harus berani mengubah kebijakan luar negeri dari ”seribu kawan tanpa musuh” menjadi ”permusuhan demi kepentingan nasional”.

Kita tidak bisa berkawan dengan negara yang jelas-jelas melanggar batas wilayah dan mencuri hasil laut kita. Kita tidak bisa bergandengan tangan dengan negara yang memotong kepala warga negara kita tanpa sebaris pun kabar diplomatik.

Syarat politik kedua adalah konsistensi. Sikap inkonsisten hanya akan berbuah kehancuran pada bonum commune (kebaikan bersama). Teriakan lantang seorang pemimpin untuk memberantas korupsi adalah kewajaran. Namun, itu menjadi tidak wajar ketika yang muncul hanyalah imbauan dan nasihat terhadap kadernya yang korup.

Keputusan politik seorang pemimpin untuk menjalankan jaminan sosial nasional patut diacungi jempol. Namun, jempol harus dibalik ketika para menterinya justru berkomplot untuk menjegal jaminan sosial selaku amanat undang-undang.

Republik

Kita harus ingat betapa negara ini didirikan sebagai republik, bukan sesuatu yang lain. Konsekuensinya, kebijakan penyelenggara negara harus bertumpu pada kepentingan publik, bukan pribadi atau golongan. Pembukaan konstitusi kita jelas-jelas memuat tujuan politik memajukan kesejahteraan umum dan bukan segelintir orang.

Dengan bahasa yang lebih politis, republik ini didirikan untuk mewujudkan kesetaraan radikal. Kesetaraan radikal adalah kondisi ketika warga tidak sekadar diperlakukan sama secara administratif-yuridis, tetapi setara dalam pelayanan dasar. Kesetaraan radikal terwujud ketika tidak ada orang miskin yang ditolak rumah sakit karena tidak mampu membayar.

Artinya, syarat politik ketiga adalah kesetiaan terhadap amanat konstitusi. Kita perlu mencari pemimpin yang mengabdi pada konstitusi republik sendiri dan bukan konstitusi lembaga donor asing. Pemimpin ke depan adalah dia yang memastikan bahwa semua kebijakannya senapas dengan tiga nilai pokok di dalam konstitusi: kesetaraan, keadilan, dan kemakmuran. Rencana kerja pemimpin nanti tidak boleh menyimpang dari amanat konstitusi. Parlemen pun harus sungguh-sungguh menjadikan konstitusi sebagai alat ukur utama penilaian kinerja eksekutif dan tak terjebak pada politik transaksional belaka.

Kesetiaan terhadap konstitusi membutuhkan keberanian untuk mengubah indikator perekonomian sehingga sungguh menyentuh kesejahteraan konkret masyarakat di akar rumput. Pidato politik pemimpin nanti tidak lagi berkisar pada indeks harga saham gabungan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat investasi asing, dan lain sebagainya.

Sahabat saya, seorang Dekan Fakultas Ekonomi UI, mengatakan bahwa indikator indeks harga saham gabungan adalah indikator sektor finansial yang tidak berhubungan langsung dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Dia juga mengatakan, betapa inflasi bisa tetap dijaga satu digit dengan membuka keran impor sebesar-besarnya.

Pertumbuhan ekonomi pun tidak menggambarkan kualitas hidup orang per orang secara riil. Peningkatan produksi gabah tidak menunjukkan secara jelas nilai tukar petani di hadapan para tengkulak. Jangan-jangan pertumbuhan ekonomi digenjot dengan justru meminggirkan pelaku ekonomi di akar rumput.

Pemilihan umum memang masih lama. Semua kandidat masih harus mengikuti ujian politik prosedural yang paling konkret. Mereka perlu memastikan terlebih dulu bahwa partainya lolos verifikasi KPU. Namun, prosedur belaka tidak menjamin kita mendapatkan pemimpin politik yang mengabdi pada republik. Sejarah politik pascareformasi menunjukkan betapa validitas prosedur tak berkorelasi dengan kecakapan memimpin. Syarat-syarat politik di atas perlu dijadikan bahan refleksi sebelum partai atau sekelompok orang mengajukan seorang sebagai kandidat. Kalau tidak, kita akan kembali mempertaruhkan nasib republik ini di tangan pelobi dan lembaga survei. Semoga tidak demikian.

Donny Gahral Adian Dosen Filsafat Politik Kontemporer Universitas Indonesia

Source : Kompas.com