Era Berubah, Kebutuhan Publik Tetap

Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik pada dasarnya sangat bergantung pada citra positif di mata masyarakat. Parpol yang ”baik” akan mampu mendulang simpati publik. Sebaliknya, parpol yang kurang memperjuangkan nasib rakyat cenderung akan ditinggalkan. Pengalaman dalam Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009 menunjukkan muncul dan hilangnya parpol di percaturan politik.

Walaupun peran parpol pascareformasi dirasakan semakin kuat, praksis politik secara mendasar masih jauh dari harapan. Tidak terwujudnya sistem politik yang bebas dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan nepotisme membuat parpol mendapat tudingan negatif.

Legitimasi parpol bahkan kian hari kian dipertanyakan, sekaligus dikhawatirkan. Betapa tidak, suka atau tidak parpol merupakan instrumen utama dalam politik untuk melakukan pemeliharaan, pengelolaan, dan pembaruan lanskap politik.

Era pragmatis

Sejarah parpol di Indonesia menunjukkan, peran parpol mengalami pasang surut. Di zaman pergerakan kemerdekaan, parpol betul-betul berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi politik. Perkembangan parpol berpuncak pada Pemilu 1955. Dari 36 parpol yang bertarung, ada 27 parpol yang meraih kursi di parlemen. Tantangan terhadap parpol saat itu adalah situasi politik yang panas dan tidak kondusif sehingga peran menyerap aspirasi rakyat kurang maksimal.

Di era Orde Baru, partai-partai boleh dikatakan dibentuk atas ”prakarsa negara”. Parpol mengalami fusi besar-besaran sejak 1971 demi memenuhi visi stabilitas negara. Dengan kondisi parpol seperti ini, tantangan bagi parpol adalah peran negara yang membatasi artikulasi kepentingan rakyat.

Setelah reformasi berlangsung, barulah pertumbuhan parpol boleh dikatakan didasari atas kehendak bebas masing-masing anggotanya. Meskipun demikian, muncul sisi buruk kebebasan berpolitik, yakni pragmatisme.

Jebakan pragmatisme dalam wujud politik uang, kutu loncat, oligarki parpol, lemahnya sosialisasi, dan sebagainya nyaris ”melumpuhkan” parpol. Seiring berlangsungnya era pemilu kepala daerah, sosok individu bahkan sering lebih menonjol sehingga parpol lebih banyak tampak sebagai sekadar kendaraan politik.

Ideologi parpol saat Pemilu 1955 demikian kental. Namun, bayang keterbelahan politik yang tajam di ranah publik pasti juga harus dihindarkan. Sebaliknya, pragmatisme berpolitik, yang saat ini membuat nyaris semua parpol berwajah ”sama”, selayaknya ditempatkan dalam kadar yang tepat.

Publik menghendaki parpol tetap memiliki jati diri ideologis di tengah kemampuan bersikap adaptif terhadap perkembangan era demokrasi.

Ideologi merupakan landasan utama bagi kiprah parpol di tengah ”erosi politik” saat ini. Dalam jajak pendapat Litbang Kompas, ketika responden diminta menyebutkan parpol yang memiliki ideologi paling menonjol saat ini, PDI-P disebut oleh 18,4 persen responden, relatif paling tinggi daripada partai-partai lain. Sebanyak 44,1 persen responden yang memberikan penilaian itu adalah konstituen PDI-P, sedangkan 37,3 persen responden mencoblos parpol lain saat Pemilu 2009.

Selain ideologi, aspek lain yang dianggap penting oleh publik jajak pendapat ini adalah soliditas parpol. Meskipun proporsinya tidak terlalu tinggi, publik jajak pendapat ini menganggap PDI-P, Golkar, dan PKS merupakan parpol yang cukup solid.(Antonius Purwanto/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply