Internet dan Ancaman Polarisasi Opini

Pic Source: cjsmithlaw.com

Menyaksikan pemilihan presiden Amerika Serikat dari dekat membuat penulis menyadari adanya kesamaan dengan pemilu Indonesia tempo hari.

Fenomena pemberian dukungan terhadap para kandidat di media sosial serupa dengan apa yang Indonesia alami pada Pilpres 2014. Opini masyarakat di media sosial terpolarisasi pada dua titik ekstrem: dukung Donald Trump atau Bernie.

Di Jakarta, meski pilkada DKI masih tahun depan, tetapi ”perang” status di media sosial sudah marak. Para pengguna media sosial berubah jadi agen propaganda yang saling kritik dan saling serang. Masyarakat saat ini tidak lagi membaca berita untuk mencari kebenaran sebuah informasi. Kebenaran pada dasarnya sudah ada di kepala mereka dan media hanya digunakan untuk mencari argumen pendukung.

Dalam mengakses informasi, seorang bisa dengan tekun menyeleksi berita sesuai pandangannya, tanpa peduli benar atau salah. Bila di media mainstream berbeda, ia akan beralih ke media sosial untuk mencari pembenaran. Jika masih belum ada, ia akan mencari di laman apa pun, meski pengelolanya tidak jelas dan kebenaran informasinya diragukan. Setelah menemukan berita yang disukai, mereka akan membaginya di lini masa media sosial.
Continue reading

Media dan Gerakan Kerelawanan

Kemunculan gerakan kerelawanan tidak terlepas dari media yang menjadi medium komunikasi ataupun wadah gerakan tersebut. Media ini berubah dari masa ke masa, dipengaruhi perkembangan teknologi. Sifat dan jenis media ini kemudian memengaruhi skala, wujud, dan intensitas gerakan.

Pada masa awal pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu seperti saat berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga pada masa perjuangan kemerdekaan tahun 1945, kemunculan gerakan kerelawanan dibantu oleh media cetak, seperti pamflet, brosur, dan dalam skala tertentu, dan surat kabar.

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan, pers memiliki andil besar pada masa itu. Saat itu, pers sudah hadir di Jawa dan luar Jawa.

Melalui surat kabar, semangat kebangsaan dan kemerdekaan digelorakan. Saat itu, yang membaca surat kabar memang hanya kalangan tertentu, kalangan elite. Namun oleh sejumlah pihak tertentu, sering kali surat kabar itu juga disebarkan oleh kalangan elite kepada tokoh-tokoh pergerakan dan masyarakat sehingga bisa mendorong gerakan kerelawanan.
Continue reading

Marketing Politik, Citra dan Media Baru

Lazimnya sebuah perusahaan yang memiliki divisi pemasaran, sistem politik juga memiliki strategi pemasaran. Umumnya, pemasaran digunakan perusahaan untuk menyeleksi pelanggan, menganalisa kebutuhan mereka, sebelum menetapkan produk inovasi, iklan, harga, dan strategi distribusi yang berbasis pada riset informasi. Dalam politik, aplikasi pemasaran berpusat pada proses yang sama, namun analisa dari keputuhan bermula dari pemilih dan penduduk. Sedangkan produk pemasaran politik merupakan kombinasi dari mulai pelaku politik, pencitraannya, dan platform pendukung yang dipromosikan dan disampaikan kepada khalayak yang tepat.

Sesungguhnya, memasarkan seorang politisi untuk menjadi anggota DPR, DPRD, DPD Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, atau Bupati, tidak beda dengan menjual McDonald’s atau sebuah BMW. Ia harus bisa mengantisipasi kebutuhan dan keinginan dari pasar, agar sukses ‘terjual’. Hanya saja, dalam politik, proses tersebut lebih dinamis, dan sulit diprediksi karena kekuatan dan kompetitor yang juga dinamis. Sikap pelanggan atau pemilih, dalam hal ini juga berubah secara konstan akibat pengaruh media yang secara konstan memberitakan para kandidat.
Maka, ada dua perbedaan mencolok dalam hal pemasaran bisnis dengan pemasaran politik.
Continue reading

Political Marketing and The Media

Political marketing bears a number of similarities to the marketing of goods and services. Consumers choose among brands just as voters choose among candidates or parties. In democracies, political marketing has become part of the political sphere. If you want to be a successful politician, a leading political party, an influential lobby and pressure group, you have to master the art of political marketing; this is to say how to sell yourself, your programmes and your platforms to the public, to the voters, to those who decide about your destiny and faith. For decades, politicians have relied on basic marketing skills — campaign buttons, pins, caps, mugs, posters, political rallies and campaign speeches to familiarise voters with a name, a party, and a programme. 
Continue reading

Mencari Dukungan dan Suara Lewat Media

Prabowo Subianto, Minggu (19/8), berjalan meninggalkan Istana Negara menuju halaman samping bangunan bersejarah tersebut. Bersama para pejabat dan sejumlah pemimpin teras sejumlah partai politik, ia baru saja selesai bersilaturahim dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga dalam rangka Idul Fitri 1433 Hijriah.

Pertanyaan diajukan kepada Prabowo yang memakai setelan jas abu-abu, berbeda dengan pencitraannya di media. ”Bapak akhir-akhir ini selalu populer dalam survei. Tanggapan Bapak?” tanya wartawan. Prabowo terdiam lalu menjawab, ”Kalau didukung pers, pasti menang,” ujar Ketua Umum Dewan Pembina Partai Gerindra itu sambil memegang pundak wartawan yang bertanya.

Continue reading

Doto Zaini Jangan Banyak Umbar Janji

Banda Aceh – Aceh baru saja memasuki pemerintahan yang baru. Doto Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai Aceh satu. Kepemerintahannya kurang lebih baru seminggu terhitung dari tanggal pelantikannya (25/6). Sementara begitu banyak janji-janji yang telah terucapkan seperti Aceh bebas asap rokok, kedisiplinan pegawai, pemerintah yang jujur, pembangunan infrastruktur seluruh Aceh dan banyak janji-janji lainnya.

Memang janji-janji tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Namun dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri ketika janji tersebut tidak terealisasikan. Menurut Pengamat Politik dari Aceh Institute, Fajran Zain, idealnya pemerintah baru jangan terlalu banyak mengumbar janji dulu. Tetapi fokus saja kepada beberapa program yang merakyat yang telah disusun.

“Ada baiknya pemerintah tidak terlalu mengumbar daftar keinginan, ingin begini dan ingin begitu. Istiqamah dan fokus saja pada beberapa visi pemerintahan yang sudah diformulasikan. Karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak berjanji, hanya akan menjadi boomerang bagi pemerintahan. Alih-alih bisa meraih citra public yang positif, malah pemerintah kehilangan wibawa,” ungkap Fajran kepada The Globe Journal, Selasa (3/7).

Sarannya, jangan sampai pemerintah terjebak pada optimisme bias, semua ingin dijadikan prioritas, tetapi akhinya tidak satupun yang terpegang, sebab setiap kebijakan public memiliki konsekuensi pre-analisis, regulasi, perencanaan, dan anggaran.

Sesuai dengan catatan misalnya, sejauh ini sudah ada 21 janji yang dilansir oleh ZIKIR pada saat kampanye dulu, itu pun sudah harus pontang panting merealisasikannya.

“Bayangkan, apakah realistis bila ada program pemberangkatan jamaah haji dengan kapal pesiar, dan pemberian Rp 1 juta per KK per bulan dari hasil dana Migas? Jadi, kembali ke ikon yang diusung oleh Partai Aceh, Peugah ubee buet, peu buet ubee na (kerjakan apa yang sudah disampaikan, dan nanti sampaikan apa yang sudah dikerjakan,” tutup Fajran. [003]

Source : The Globe Journal

Media Ditinggalkan jika Bertentangan dengan Publik

Jakarta, Kompas – Media massa di negara demokrasi berfungsi sebagai penyampai informasi dan aktor dengan pendapat sendiri. Namun, publik semakin cerdas. Ketika peran media sebagai aktor bertentangan dengan kepentingan publik, masyarakat akan meninggalkannya.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan mengatakan hal tersebut dalam bedah kasus pengaduan Partai Demokrat terhadap Metro TV dan TV One di Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut Kacung, di negara demokrasi mana pun selalu ada dua posisi media, yaitu sebagai penyampai informasi maupun aktor yang menyatakan sikapnya. Sebagai penyampai informasi, media akan merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat. Ketika menjadi aktor, media dapat mengangkat isu-isu tertentu untuk memengaruhi pemirsa.

Meski demikian, kata Kacung, pemirsa semakin cerdas dan akan memiliki preferensi sendiri. Karena itu, ketika media tidak mengikuti kepentingan publik, masyarakat akan menghukum dengan meninggalkan media.

Dalam kasus pemberitaan tentang Partai Demokrat di Metro TV dan TV One, Kacung menilai, media tidak sekadar mencerminkan realitas di masyarakat. Dalam hal ini, media sudah beropini.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad mengatakan, pengaduan tersebut disampaikan oleh fungsionaris Partai Demokrat, Fery Juliantono, pada 23 Februari 2012. Fery menilai pemberitaan kedua stasiun televisi itu kurang obyektif dan tendensius. Monopoli media juga dirasa mengarah pada penggiringan opini masyarakat untuk kepentingan politik pemilik dengan partai politiknya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan, isi siaran harus dijaga netralitasnya, tidak mengutamakan golongan tertentu, dan tidak boleh menghasut, menghina, atau bohong. Media yang dijadikan alat untuk mencari penghasilan dan menakuti-nakuti orang bersalah menunjukkan fungsi pers yang kebablasan.

Menurut Ramadhan, diskusi interaktif di televisi ataupun pemberitaan di Metro TV dan TV One selalu menyerang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, tayangan pidato Surya Paloh dengan Nasdem-nya selalu sangat panjang. Partai Nasdem juga tidak pernah diberitakan negatif.

Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menegaskan, tekanan selalu dilakukan partai penguasa ketika terusik. Hal ini terjadi sejak Orde Baru ataupun pada kepemimpinan lainnya.

Menurut dia, Partai Nasdem belum punya hak sebagai peserta Pemilu 2014, tetapi baru terdaftar sebagai badan hukum. Karena itu, tidak ada kepentingan Metro TV kepada Partai Nasdem yang belum tentu ikut Pemilu 2014.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menambahkan, kasus-kasus terkait politisi Partai Demokrat sangat bombastis, seperti sinetron, dan sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, media massa akan mengangkat isu itu.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menegaskan, Partai Demokrat termasuk obyek layak berita karena pemenang pemilu dan parpol yang sedang berkuasa. (INA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Iklan Digital Belum Dapat Diandalkan

WASHINGTON, SELASA – Surat kabar di Amerika Serikat tengah mencari model baru sumber pendapatan pada era penurunan tiras, penurunan iklan, serta persaingan dengan media online. Sebuah kajian menyebutkan bahwa industri surat kabar menghadapi masa depan yang sulit walaupun ada beberapa indikasi yang menggembirakan. Kajian ini dikeluarkan di Washington, Selasa (6/3).

The Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism mengadakan penelitian selama 16 bulan tentang surat kabar. Mereka mengumpulkan data keuangan dari 38 surat kabar dan melakukan wawancara dengan para eksekutif 13 perusahaan yang memiliki 330 surat kabar.

Koran-koran di AS kehilangan 7 dollar AS di iklan cetak, tetapi hanya mendapatkan 1 dollar iklan dari media online mereka. Pendapatan iklan digital rata-rata naik 19 persen, tetapi kenaikan ini tidak bisa mengimbangi penurunan iklan cetak sebesar 9 persen. ”Peralihan basis pendapatan dari iklan media cetak ke iklan digital memerlukan waktu panjang,” demikian laporan tersebut.

Beberapa eksekutif memperkirakan pamor surat kabar akan terus menurun, beberapa bahkan harus ditutup. Banyak yang akan mengirimkan koran ke rumah hanya beberapa kali saja dalam satu pekan, atau mungkin hanya pada hari Minggu saja.

Akan tetapi, beberapa perusahaan lebih sukses dibandingkan perusahaan lain dalam mengalihkan usaha ke bisnis model yang baru.

Hasil riset ini juga menunjukkan bukti bahwa surat kabar memang sudah menurun karena para pembacanya beralih ke sumber berita online.

”Kajian tersebut membuktikan bahwa masa depan surat kabar bukan ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di luar, tetapi lebih ditentukan oleh kultur dan manajemen, untuk surat kabar dengan besaran yang berbeda,” ujar Direktur PEJ Tom Rosenstiel.

Wartawan senior ”lamban”

Hanya ada satu surat kabar yang pertumbuhan iklan online-nya sebesar 63 persen. Akan tetapi, 7 dari 38 surat kabar gagal menumbuhkan pendapatan dari bisnis media digital.

”Kebanyakan surat kabar tidak berupaya keras untuk meningkatkan sumber pendapatan dari media digital. Walaupun sekarang kecil, di masa depan iklan dari media online diharapkan meningkat pesat,” demikian kajian tersebut.

Eksekutif surat kabar lainnya menggambarkan bahwa di media surat kabar ada kultur ”kelembaman”. Ini terutama menghinggapi kalangan wartawan senior yang selalu menentang cara baru dalam berbisnis. (AFP/JOE)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Transkrip Wawancara Lengkap Irwandi Soal Partai Barunya

BANDA ACEH – Barusan redaksi The Atjeh Post menerima surat hak jawab dari Seuramoe Irwandi-Muhyan (tim pemenangan calon gubernur Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan). Salah satu poin permintaan dalam surat itu, meminta redaksi menurunkan secara utuh hasil wawancara The Atjeh Post dengan Irwandi berkaitan dengan partai baru yang akan didirikannya.

Berikut adalah wawancara Irwandi Yusuf usai pertemuan dengan sejumlah mantan GAM di Hotel Hermes Palace, 16 Februari 2012.

The Atjeh Post: Apa tanggapan anda soal dukungan yang diberikan para mantan panglima wilayah itu?

Irwandi: Terima Kasih.

Bagaimana pandangan anda soal pembentukan partai baru ini?

Irwandi: Agar demokrasi di Aceh bisa jalan (suara Irwandi terputus-putus). Bukan..bukan demo. Demo kan untuk rakyat, mono untuk satu kelompok.

Pandangan bapak soal partai-partai lokal lainnya yang sudah berdiri saat ini?

(suara Irwandi terputus-putus dan tidak jelas. Wartawan kami mendengarnya, “Tidak…tidak..kan hidup lagi .., namun ada juga teman wartawan yang mendengar rekaman ini berpendapat ada kemungkinan kalimat Irwandi bunyinya, “sila..silakan.. hidup lagi”) biar bunyi demokrasinya. Mari bersaing dengan partai baru ini).[]

Source : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Hak Jawab Irwandi-Muhyan Soal Pemberitaan The Atjeh Post

Tim sukses Seuramoe Irwandi-Muhyan menyampaikan keberatannya atas pemberitaan The Atjeh Post berjudul “Irwandi: Partai Lokal yang Sudah Ada Tak Akan Hidup Lagi.” Berikut isi hak jawab yang diterima redaksi The Atjeh Post, Sabtu, 18 Februari 2012.

 

Banda Aceh, 18 Februari 2012
Nomor : 047/SI-M/II/2012
Lampiran : –
Perihal : Hak Jawab Pemberitaan

Kepada Yth;
Pimpinan Redaksi The Atjeh Post
di – Banda Aceh

Dengan Hormat, sehubungan dengan berita di media saudara pada tanggal 16 februari 2012 yang berjudul “Irwandi: Partai Lokal yang Sudah Ada Tak Akan Hidup Lagi”, dapat kami sampaikan bahwa kami sangat berkeberatan karena pernyataan tersebut sama sekali tidak disebutkan saat wawancara dilakukan.

Pada paragraf kedua berita tersebut ditulis: “Partai lokal yang sudah ada tidak akan hidup lagi nantinya. Mari bersaing dengan partai baru ini,” kata Irwandi usai bertemu sejumlah mantan panglima wilayah GAM pendukungnya di Hermes Palace, Kamis, 16 Februari 2012. Pernyataan tersebut sama sekali tidak diucapkan dalam wawancara dan menurut kami hal tersebut sangatlah menyesatkan dan mengarah kepada provokasi yang membahayakan.

Pada paragraf ketiga berita tersebut, ditulis: Menurut Irwandi, pembentukan partai baru perlu dilakukan agar demokrasi di Aceh dapat berjalan baik. “Demo artinya banyak, bukan mono yang berarti hanya untuk kepentingan satu lembaga,” ujarnya. Penulisan di paragraf ketiga tentu saja terlihat sangat jauh berbeda dengan kutipan Irwandi sebelumnya.

Isi kutipan yang dipelintir tersebut kemudian dijadikan bahan untuk tulisan berikutnya yang memicu pendapat negatif dari pihak lain pada berita “Kautsar: Jika Tak Bikin Partai, Setelah Pilkada Mau Kemana?” dan “Ini Kata Nazar Soal Partai Irwandi”.

Untuk itu kami meminta kepada saudara untuk dapat menuliskan ulang berita tersebut dengan klarifikasi dan menampilkan secara utuh hasil wawancara. Kami sangat berharap media dapat memberikan informasi yang cerdas dan mendidik serta menjunjung prinsip jurnalisme damai bukan memberikan provokasi ditengah kondisi politik yang menghangat menjelang pelaksanaan pilkada Aceh.

Perlu kami beritahukan bahwa wawancara The Atjeh Post dilakukan setelah selesai Rapat Konsolidasi Eks-Kombatan di hotel Hermes Palace tanggal 16 Februari 2012. Saat wawancara, terdapat beberapa wartawan dari media lain yang ikut melakukan wawancara dan mendengar. Bersama Irwandi Yusuf juga ikut beberapa pengurus Seuramoë Irwandi-Muhyan.

Kami juga ingin mengingatkan untuk selalu melakukan konfirmasi dan mengutamakan penyampaian berita dan informasi yang memiliki validitas tinggi dan akurat sehingga media saudara dapat lebih berperan sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan serta menjadi alat pantau yang independen tanpa berpihak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Atas nama, Seuramoë Irwandi-Muhyan
Muksalmina

Source : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.