Muzakir Manaf Gugat KIP ke MK

BANDA ACEH- Pasangan calon gubernur dari Partai Aceh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf hari ini, Jumat, 13 Januari 2012, mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta Mahkamah Konstitusi menunda sebagian tahapan Pilkada dan membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah di Aceh, termasuk untuk calon independen (perseorangan).

“Pendaftaran kembali untuk semua level kepala daerah di Aceh (tingkat I dan kabupaten/kota), baik dari jalur partai politik maupun calon independen atau perseorangan,” kata Muzakir Manaf saat dihubungi The Atjeh Post, Jumat, 13 Januari 2012.

Kamaruddin, Kuasa Hukum Zaini Abdullah-Muzakir Manaf mengatakan, dalam permohonan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, pihaknya juga meminta Mahkamah mengeluarkan putusan sela untuk menunda tahapan pilkada yang saat ini masih berlangsung sampai lahirnya putusan MK.

“Kami mengajukan permohonan agar MK juga memerintahkan KIP Aceh menyesuaikan tahapan dan jadwal pilkada di Aceh,” kata Kamaruddin.

Menurut Kamarudin, gugatan itu dilakukan karena Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tetap menjalankan tahapan pilkada meskipun belum ada qanun baru yang mengatur soal pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Aceh seperti diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). “UUPA menyebutkan pilkada dilaksanakan berdasarkan qanun sebagai payung hukumnya. Namun hingga saat ini belum ada pengganti qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006,” ujar Kamarudin.

Padahal, kata Kamarudin, Ketua DPRA Hasbi Abdullah telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan payung hukum pilkada untuk menjamin kepastian hukum sebelum dan sesudah pilkada dilaksanakan. Pernyataan itu, kata Kamarudin, juga telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui surat bernomor 270/2898 tanggal 27 Desember 2011.

Menurut Kamarudin, selain calon dari Partai Aceh, masih ada beberapa bakal calon kandidat dari partai politik dan perseorangan yang belum mendaftar karena menunggu kepastian payung hukum Pilkada Aceh. “Akibatnya hak konstitusional mereka terabaikan karena tidak mempunyai kesempatan mendaftarkan diri sebagai kandidat kepala daerah.” kata Kamaruddin.

Itu sebabnya, kata dia, kliennya Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat tahapan pilkada yang telah ditetapkan KIP Aceh melalui SK KIP Provinsi Aceh No. 26 tahun 2011.[]

Source : Atjehpost

Leave a Reply