Pendaftaran Calon Kemungkinan Dibuka Lagi

Jakarta—Rapat DPR dengan Pemerintah menyepakati dua opsi untuk perpanjangan pendaftaran calon pada Pemilukada Aceh. Opsi pertama, Mendagri melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jika tak direspon, opsi kedua dijalankan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pemilukada.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan persoalan Aceh akan segera menemukan titik temu. Dalam pertemuan antaran Kemendagri, KPU, Bawaslu, Menkopolhukam, dan Polri, semua pihak sepakat akan menjaga situasi Aceh tetap kondusif. Persoalan Pemilukada yang dianggap menjadi masalah, pihaknya telah memilih berbagai opsi sebagai jalan keluarnya.

“Yang digugat dan menggugat berdiri sama-sama. Hari ini (kemarin) kami gembira 3,5 jam rapat dan sangat efektif tentukan nasib kondisi keamanan di Aceh dalam rangka menyambut Pemilukada. Kami gembira sudah ada kesepahaman yang kami lihat di antara jajaran pemerintah terutama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Bawaslu dengan DPR,” ujar Priyo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/1).

Menurut Priyo, jalan keluar yang mereka pilih antara lain Mendagri akan melayangkan surat gugatan terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) agar kisruh terkait Pemilukada dapat diselesaikan. “Solusi yang dilakukan oleh Mendagri ini kami apresiasikan,” katanya.

Namun, jika nantinya surat itu tak mendapat respon, DPR menyarankan Mendagri agar mengeluarkan Perpu tentang Pemilukada Aceh. “Kami memberi pesan Menteri Dalam Negeri dengan amar keputusan arif, maka KPU bisa laksanakan tugas dengan baik dan benar. Kami tak bisa prediksi MK, tadi rapat beri pesan khusus agar menggunakan opsi kedua yaitu dikeluarkan Perpu,” jelasnya. Perepu tersebut sebagai payung hukum bagi KPU untuk membuka kembali pendaftaran peserta Pemilukada Aceh.

Mendagri Gamawan, lanjut Priyo, setuju dengan opsi kedua tersebut. “Tadi Pak Menteri juga sudah mengangguk-angguk dengan senyum. Oleh itu, kalau siaran ini didengar presiden maka presiden tidak ragu teken maklumat dalam bentuk Perpu,” terangnya.

Gamawan mengaku senang dengan pertemuan itu. Bahkan dia juga berharap pasca rapat tersebut, Aceh bisa aman terus. “Saya gembira karena satu langkah sebagai solusi yang baik, mendapatkan apresiasi yang baik dan ini keyakinan moral proses Pemilukada bisa berjalan dengan baik. Kita harapkan 5 tahun mendatang juga akan baik,” kata dia.

Priyo yakin dua opsi tersebut diharapkan menjadi jalan keluar bagi Aceh. “Kan ada dua kemungkinan yaitu kita tunggu respon MK, saya meyakini dengan pendekatan kenegarawan amar putusan yang terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Tapi kalau ada gawat darurat maka ada satu opsi lagi yang bernama Perpu, dan itu ranahnya pak Mendagri yang menyampaikan ke Pak Presiden,” pungkasnya.(okz/vvn)

Source : Harian Aceh

Leave a Reply