“Partai Democrazy”

Dalam sejarah kepartaian kita, belum pernah terjadi krisis internal parah seperti yang dialami Partai Demokrat saat ini. Konflik antartokoh dan antarfaksi lebih tajam dari sembilu dan telanjang, membuat kita membelalakkan mata sambil menggelengkan kepala.

Sebab, sumber krisis dugaan korupsi mantan Bendahara Umum Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin ternyata ”berjemaah”. Apalagi, keberadaan Nazaruddin tak kalah misterius dibandingkan dengan kisah Osama bin Laden yang doyan pindah tempat sembunyi.

Terlepas benar atau keliru, berondongan meriam SMS dan BBM Nazaruddin lebih menggemparkan daripada bocoran Wikileaks tempo hari. Apalagi, nada dan bahasa pesan-pesan itu tanpa basa-basi, kadang kocak, serta bikin orang-orang tertentu jantungan.

Konflik internal partai pada masa lalu biasanya menyangkut faktor ideologis, figur, atau intervensi Orde Baru. Tak pernah ada krisis internal partai yang melibatkan dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah orang dan jumlahnya ditengarai mencapai Rp 1,2 triliun.

Apalagi, PD adalah the ruling party pemilik kursi terbanyak di DPR dan menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono dua kali terpilih sebagai presiden. Partai berlambang mirip lambang Mercedes Benz ini bahkan sudah siap ancang-ancang ke Pemilu-Pilpres 2014.

Tak terbantahkan pula, PD bergantung pada figur Yudhoyono. Saat didirikan 2001, salah satu tujuan ”Partai Biru” ini ingin mengusung Yudhoyono jadi capres. Tujuan lain, seperti kata pendirinya, Ventje Rumangkang, ”Untuk menyejahterakan rakyat.”

Perolehan suara PD pada Pemilu 2004 tidak signifikan, tetapi lima tahun kemudian menjadi pemenang sesuai ramalan jajak pendapat-jajak pendapat yang lebih mustahak daripada dukun. Yudhoyono juga menang lagi dalam satu putaran (merebut suara 61 persen) sesuai ramalan.

Namun, PD kini bak orang bangun dari mimpi indah serta berwarna. Perlahan-lahan tetapi pasti, terkuak berbagai fakta politik yang merugikan mereka, yang bermuara pada kalimat kunci: abuse of power.

Pertama, kemenangan PD dan Yudhoyono-Boediono pada Pemilu-Pilpres 2009 digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh partai-partai serta capres-cawapres lain. Berbagai metode kecurangan, entah sengaja atau tidak, terungkap setelah Pilkada Jawa Timur awal 2009.

Itu sebabnya keputusan Sidang Paripurna DPR menyebutkan, aparat hukum diminta menyidik hubungan antara bailout Bank Century dan partai serta capres-cawapres tertentu. Itu sebabnya kini Panja Mafia Pemilu menjadi pintu masuk untuk menyidik kecurangan Pilpres 2009.

Setelah pesta kemenangan 2009, politisi PD tak henti didera badai dugaan korupsi. Ironinya, dugaan korupsi itu umumnya melibatkan pengurus teras DPP atau pimpinan eksekutif/legislatif pusat dan daerah.

Dan, klimaksnya dugaan korupsi Nazaruddin, ”mesin uang” partai yang kini menjadi sang peniup peluit. Nama-nama yang dia sebut ikut menikmati tidak tanggung-tanggung, termasuk sang ketua umum yang selama krisis hilang dari peredaran.

Nah, bagaimana menjelaskan ketua umum partai penguasa raib saat krisis? Bisa dipahami jika akar rumput PD dan para anggota, mulai dari tingkat ranting sampai daerah, seperti anak-anak ayam kehilangan induk.

Tak heran Ventje dan puluhan eks deklarator/pendiri—sebagian besar tak lagi anggota PD—merasa prihatin dengan krisis partai. Ventje, yang masih anggota dewan pembina, pekan ini mendirikan forum untuk melancarkan koreksi moral terhadap PD.

Ada baiknya kelompok-kelompok di tingkat akar rumput memprakarsai pula forum serupa menyikapi dengan kritis elite PD. Pemilu-Pilpres 2014 berlangsung tak lama lagi, sudah waktunya PD menyiapkan berbagai langkah strategis agar tidak kehilangan mahkota.

Sudah menjadi praktik umum, partai mengambil tindakan ”pembersihan” setiap kali mengalami krisis. Pembersihan tentu didasarkan atas aspirasi akar rumput dan bukan mustahil bisa mengarah ke munaslub. Pada saat krisis, PD butuh kepemimpinan yang hadir, tegas, solidarity maker, dan berakar ke bawah.

Langkah pertama, mengambil tindakan administratif-politis terhadap elite DPP yang diduga terlibat kasus Nazaruddin. Tindakan-tindakan bisa bersifat sementara dan bertingkat-tingkat, mulai dari yang bersifat teguran sampai pemecatan.

Langkah kedua, PD mulai agak memisahkan diri dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif pusat. Jika dilakukan cermat, kasus Nazaruddin bisa ditempatkan sebagai masalah pemerintah—bukan lagi masalah internal partai.

Langkah ketiga, pemisahan diri itu berkaitan dengan kebijakan equidistance (menjaga jarak sama) dengan partai-partai lain. Dengan kata lain, PD di DPR lebih mendekatkan diri dengan oposisi dalam perumusan legislasi yang lebih prorakyat.

Langkah keempat, PD menegaskan diri bukan lagi partai yang mendukung politik dinasti pusat dan daerah. Masyarakat mulai muak terhadap praktik politik dinasti menjelang Pemilu-Pilpres 2014 ini karena partai bukanlah milik keluarga.

Langkah terakhir, kampanyekan dan praktikkan lagi slogan ”Katakan Tidak pada Korupsi” secara serius. Sebab, inilah kekuatan utama PD saat terpilih tahun 2004 dan 2009 serta inkonsistensi terhadap slogan ini pula yang menghancurkan PD.

Jangan ragu melancarkan pembersihan karena politik kadang memerlukan langkah drastis yang sering terbukti mampu membalikkan keadaan 180 derajat. Sayang jika ”Partai Demokrat” diolok sebagai ”Partai Democrazy” hanya karena ulah Nazaruddin dan kaki tangan-kaki tangannya. Budiarto Shambazy

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply