PP TIM Mencari Solusi Lewat Diskusi

DISKUSI panel ‘Menggantung Asa, Ciptakan Aceh Damai untuk Kemaslahatan dan Kesejahteraan Masyarakat’,” di Komplek Perumahan DPR-RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/10), merupakan salah satu upaya para Pimpinan Pusat Taman Iskandar Muda (PP TIM) untuk mencari solusi terhadap kisruh regulasi pilkada di Aceh.

PP TIM menggandeng para narasumber yang ahli dalam bidangnya untuk menemukan solusi permasalahan pilkada bersama tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Selaras dengan tujuan diskusi, pemaparan Mayjen TNI Amirudin selaku Keynote Speaker, mengharapkan keamanan masyarakat Aceh dapat berjalan langgeng tanpa mengacu permasalahan segelintir oknum politik.

Sementara, Fachry Ali selaku moderator dalam diskusi ini lebih condong menggiring para narasumber untuk memaparkan suatu pokok permasalahan Pilkada Aceh serta solusi yang tepat dalam menanggulanginya.

“Suatu permasalahan mendasar pasca perdamaian di Aceh, adalah sistem pilkada di Aceh. Saat ini terus meningkat kondisi yang tidak kondusif di sana. Lebih parah lagi sehabis partai lokal (Partai Aceh) dengan tegas boikot untuk tidak dapat berpartisipasi dalam pilkada Aceh 2011, ini semakin membuat masyarakat resah akan pergantian pemimpinnya saat ini,” Ujar Fachri.

Sekadar diketahui, jauh sebelumnya, sebanyak 16 partai politik di Provinsi Aceh mengancam tidak akan mendaftarkan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota dari partai mereka dalam pemilihan umum kepala daerah tahun ini.

Pernyataan itu dituangkan 16 parpol dalam surat permohonan penundaan Pilkada Aceh yang akan mereka sampaikan kepada Presiden Yudhoyono. Surat itu ditandatangani sebagian pimpinan parpol di Banda Aceh, Sabtu (16/7).

Selain itu, pada surat itu tersebut jùga disebutkan, penetapan batas waktu pendaftaran calon dari parpol pada 5 Agustus 2011 yang telah ditetapkan Komisi Independen Pemilu (KIP) Aceh, dinilai parpol sebagai penetapan sepihak. Alasannya, belum ada persetujuan dari DPR Aceh sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Namun, pada menit-menit akhir menjelang penutupan masa pendaftaran, dua dari 16 parpol dimaksud, yakni Partai Demokrat dan PPP, mendaftarkan pasangan calonnya (Muhammad Nazar/Nova Iriansyah) ke KIP Aceh. Pendaftaran pasangan ini juga didukung oleh partai berbasis lokal, yakni Partai SIRA.(tribunnews.com/nal)

Source : Serambi Indonesia

Leave a Reply